Tanya Jawab: Kedatangan Sekutu di Indonesia

 Sekutu dan Kedatangannya di Indonesia

"Mengulas Singkat Persoalan Sekutu dan Indonesia Tempo Doeloe"

Oleh: Kms. Gerby Novario

Pembahasan mengenai kedatangan sekutu di Indonesia, memang menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas. Akan tetapi dari sekian banyak sejarahnya, ada beberapa point penting yang menjadi sebuah "inti sejarah" dari peristiwa kedatangan sekutu di Indonesia, apa itu? Berikut kami rangkum beberapa pertanyaan menarik seputar sejarah kedatangan Sekutu di Indonesia. Semoga anda menjadi lebih paham

Mengapa Inggris memberikan kesempatan kepada Belanda dari kelompok sipil atau NICA dan bukan kepada golongan militer?

Jawab.

Van Mook dan pimpinan Belanda lain selalu menyatakan kepada pimpinan militer Inggris, bahwa pengambil-alihan Indonesia tidak memerlukan kekuatan militer. Karena percaya akan keterangan van Mook tersebut, maka Mountbatten mengirim salah satu stafnya, Mayor Jenderal A.W.S. Mallaby, yang adalah seorang perwira administrasi, yang belum pernah memimpin pasukan tempur. Untuk dapat memimpin satu Brigade tempur, ia rela pangkatnya turun menjadi Brigadir Jenderal. Adalah suatu kebanggaan bagi seorang perwira, apabila dapat menjadi komandan pasukan tempur.

Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration-pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya adalah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.

Menurut persetujuan “Civil Affairs Agreement” antara pemerintah Inggris dan Belanda yang boleh mendarat hanya tentara Inggris, tetapi kepada tentara itu dapat diperbantukan pegawai-pegawai sipil Belanda sebagai pegawai “Netherlands Indies Civil Affairs” (MCA). Dengan kedok NICA inilah Belanda berhasil memasukkan orang-orangnya, tidak hanya pegawai sipil bahkan juga militernya. Selain itu, juga dapat menyelundupkan orang-orangnya, baik sipil maupun militer dalam rombongan-rombongan tenaga Inggris yang ditugaskan mengurus para tahanan perang dan inteniran.

Bagaimana CAA dalam kaitan politik Inggris dan Belanda.

Jawab.

Garis-garis politik sekutu sesuai dengan Civil Affairs Agreement ini menuju kepada maklumat politik Belanda dalam bulan Nopember, yang pelaksanaan bagian militernya dirundingkan di Singapura pada awal Desember 1945.

Inggris melihat upaya dalam Civil Affairs Agreement ini seperti perluasan persemakmuran raya, seperti halnya Malaysia dan Singapura yang menjadi bagian dari Keratuan Inggris Raya. Bagian ini bisa menjadi kesempatan untuk menjadikan Hindia Belanda bagian dari itu, tetapi dengan versi lain yaitu Belanda yang menempati Hindia Belanda dengan memberikan banyak konsesi kepada Inggris yang telah mengantarkan Belanda kembali mengambi jajahannya.

Bagaimana Perjanjian Postdam dalam kaitannya kedatangan tentara Sekutu.

Jawab.

Perjanjian Potsdam yang berlangsung dari tanggal 17 Juli – 2 Agustus 1945, dilaksanakan untuk mengalahkan Jepang tanpa syarat. Oleh karena itu dikeluarkanlah ultimatum Potsdam yang orientasinya lebih menegaskan bahwa setelah Jepang menyerah, negara-negara sekutu akan memperoleh kembali negara jajahannya. Dengan kata lain seluruh negara di Asia Tenggara akan dikembalikan kepada negara pemiliknya sesuai status quo sebelum Perang Dunia II.

Menyerahnya Jepang kepada Sekutu 14 Agustus 1945 berarti Jepang harus melepaskan semua daerah jajahannya/pendudukannya. Negara yang tergabung blok Sekutu akan memeroleh daerah jajahannya yang dikuasai sebelum PD II, yakni Inggris atas Malaya, Singapura dan Birma, Amerika atas Pilipina, Perancis atas Indocina serta Belanda atas Hindia Belanda (Indonesia).

Sementara itu jauh sebelum menyerahnya Jepang, pemerintah Belanda sejak April 1944 telah mempersiapkan diri untuk kembali ke Hindia Belanda, hal ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya perundingan-perundingan dengan Belanda di satu pihak dan Inggris sebagai wakil Sekutu di pihak lain. Perundingan ini mendapat kesepakatan pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan lahirnya Civil Affair Agreement (CAA) yang menjadi landasan kerjasama antara Inggris dan Belanda.

Isi CAA menyangkut pengaturan penyerahan Hindia Belanda dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu kepada pemerintah kerajaan Belanda.1)  Olehnya itu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian CAA, maka fase pertama panglima tentara Sekutu akan menyelenggarakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Mengenai hasil keputusan dalam konferensi Potsdam oleh Muh. Roem diperjelas sebagai berikut:

“Bahwa pada saat terakhir perang di Asia, berlangsung suatu perubahan, hal mana semula seluruh Indonesia kecuali Sumatera, termasuk daerah yang akan diduduki tentara Amerika. Namun dalam konferensi Postdam wilayah itu dimasukkan daerah kekuasaan Inggris sebelum diserahkan kembali kepada kekuasaan yang berwenang yakni Belanda”.

Berdasarkam pernyataan tersebut nampak bahwa Inggris tidak hanya bertanggung jawab atas pendudukan kembali atas Sumatera, tetapi seluruh Indonesia yang semula di bawah naungan South West Pacific Areas Command (SWPAC) yang dipimpin Mac Arthur. Dengan demikian kedudukan Hindia Belanda berdasarkan keputusan dan ketetapan konferensi Potsdam, khususnya dalam pembagian wilayah, Hindia Belanda akan dikembalikan kepada penguasa semula, yakni Belanda.

Dalam rangka merealisasikan amanat Potsdam, diberikanlah tugas kepada SEAC (South East Asia Command yang dipimpin Lord Mountbatten. Selanjutnya untuk memudahkan pengelolaannya, maka SEAC membentuk komando khusus yang disebut AFNEI (Alied Forces Netherlands East Indies) dipimpin oleh Sir Philip Christison. Adapun tugas AFNEI atau tujuan kedatangan Sekutu ke Indonesia dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
5.  Menghimpun keterangan dan mengadili penjahat perang.

H.J Van Mook sebagai arsitek negara federal adalah memecah belah tetapi bukan menjadi tujuan utama ada hal yang lebih penting, apa itu?

Jawab.

Van Mook mengusulkan supaya pemerintah Belanda beralih kepada susunan kenegaraan Federal di Indonesia. Pemikiran ini dikongkretkan pada tanggal 25 November 1945 dan kemudian dipakai sebagai dasar di dalam pembicaraan selama Konferensi Malino pada bulan Juli 1946. Dalam konferensi ini wakil – wakil Kalimantan dan Indonesia Timur berkesimpulan bahwa dalam tertib ketatanegaraan Indonesia, federalism harus menjadi dasar suatu kesatuan tata Negara yang meliputi seluruh Indonesia: jadi bentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS) (Anak Agung Gde Agung, 1983:18).

Ide untuk mendirikan sebuah Negara serikat di Indonesia yang diprakarsai oleh Van Mook, berlatar belakang dari keberhasilan Amerika dalam mendirikan Negara serikat. Cita–cita inilah yang dilakukan Van Mook di Indonesia dengan mendirikan Negara boneka di beberapa daerah di Indonesia untuk dijadikan Negara bagian, serta berusaha mempengaruhi pimpinan daerah – daerah tersebut dengan ide – ide tentang pembentukan Negara federal di Indonesia dengan nama Negara Indonesia Serikat.

Pada tanggal 15 Juli 1946, Dr. H.J. van Mook memprakarsai penyelenggaraan konferensi di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh beberapa utusan daerah yang telah dikuasai Belanda. Konferensi Malino membahas pembentukan Negara-negara bagian dari suatu Negara federal. Berawal dari konferensi tersebut, Van Mook atas nama Negara Belanda mulai membentuk negara-negara boneka yang tujuannya adalah untuk mengepung dan memperlemah keberadaan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya Negara-negara boneka, RI dan Negara-negara bagian akan dengan mudah diadu domba oleh Belanda. Hal ini merupakan perwujudan dari politik kolonial Belanda, yaitu Devide et Impera (Historia66's Blog, 1 Maret 2010).

Di dalam masa peralihan sebelum lahirnya NIS, pemerintah Belanda hanya mau mengakui Republik Indonesia sebagai sebuah Negara bagian, atas dasar persamaan derajat dengan Negara – Negara bagian lainnya, yang kemudian akan menjadi bagian NIS yang merdeka. Belanda juga menuntut, Republik harus mengembalikan semua wewenang yang diambil secara sewenang – wenang, Republik harus memutuskan hubungan – hubungan dengan luar negeri dan menghapuskan dinas diplomatiknya. Tentara Nasional Indonesia pun harus dibubarkan, karena sebuah Negara bagian tidak berhak punya tentara sendiri. Secara singkat pemerintah belanda menuntut Republik Indonesia menanggalkan hak kedaulatannya yang dicapainya sejak Proklamasi Republik pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan Wakil Tinggi Mahkota mendapat kekuasaan besar selama masa peralihan

Reactions: