Selamat Datang | Selamat datang "Mahasiswa Baru Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya 2017" - Selamat Bergabung | Semoga artikel dan isi web HIMAPES Unsri ini dapat memberikan manfaat |17 AGUSTUS 1945-2016 "Perjuangan Bangsa Masih Berlanjut" MERDEKA!!! | Terima kasih sudah mengunjungi web kami | Viva Historia... #noHistory noFuture

Sunday, 4 June 2017

RIS dan NKRI: Dua Jiwa Dalam Satu Raga

Perbandingan Konstitusi RIS dan UUD 1950
Sebuah negara haruslah memiliki dasar negara, presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia (PPKI) disahkanlah Soekarno menjadi presiden dan Hatta menjadi wakil presiden. Pergolakan politik terus terjadi, Indonesia terus berbenah diri membentuk negara yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Indonesia terus mengalami proses perjalanan membentuk negara yang demokrasi. Perubahan praktek ketatanegaraan dan sistem pemerintahan kemudian meletakkan Undang-undang Dasar Negara  yang bersifat “sementara” yang dikenal dengan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 hingga kembalinya kepada UUD 1945 sampai sekarang yang pada saat ini juga mengalami amandemen. Undang-Undang Dasar dibentuk berdasarkan kebutuhan perkembangan zaman. [1]



Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia di proklamirkan kemerdekaannya. Keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia terus dilawan, menyadari akan hal itu Belanda mencoba menggunakan taktik lain dengan menjadikan Indonesia menjadi negara federal. Belanda ingin merebut kembali wilayah Republik Indonesia dengan menjadikannya  hanya sebagai negara bagian saja. Dengan politik “federalisme” ini Belanda bermaksud memperlemah kedudukan RI. Belanda melakukan Agresi Militer I dan II dan melanggar perjanjian Renville yang telah disetujui bersama. Melihat itu maka Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan penyelesaian dengan mengadakan konfrensi yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar (KMB). Konfrensi ini dihadiri negara-negara bentukan Belanda yang tergabung dalam Byeenkomst voor Federal Overleg (BFO). [2]

UUD 1949 yang disusun di bawah bayang-bayang Konferensi Meja Bundar, menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan berlaku sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Karena itu, secara formal, dengan undang-undang dasar ini perjuangan kemerdekaan nasional dan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara berdaulat telah tercapai. Pergantian UUD 1949 yang dirumuskan di bawah tekanan pihak luar dengan suatu UUD yang dibuat oleh Bangsa Indonesia dalam keadaan bebas menandakan langkah lebih lanjut menuju kemerdekaan dari sisa-sisa kolonialisme. Selain itu pembuatan Undang-undang Dasar ini dilakukan tergesa-gesa hanya untuk segera dibentuk memenuhi kebutuhan sehubungan akan dibentuknya Negara Federal. [3]

Kekuasaan berkedaulatan di dalam Negara Republik Indonesia Serikat adalah dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (pasal 1 dan 2). Badan ini jugalah yang menjadi badan pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat saja tanpa ikut Senat. Pemerintah menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri yakni menurut tanggung jawab khusus atau umum mereka (pasal 68 ayat 2). Dalam pasal 117 tugas penyelenggaraan pemerintah federal dijalankan oleh Pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Presiden tidak dapat diganggu gugat tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah adalah ditangan menteri-menteri baik secara bersama maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (pasal 118). Dilihat dari hal itu maka Konstitusi Republik Indonesia Serikat digolongkan menganut sistem “kabinet parlementer”. Sistem ini tidak bisa dikerjakan selama masa Konstitusi RIS, karena Dewan Perwakilan Rakyat yang belum  didasarkan  kepada pemilihan umum sesuai pasal 111, tetapi masih Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk atas dasar pasal 109 dan pasal 110 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pasal 122  Konstitusi Republik Indonesia Serikat menentukan “Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya”.[4] Pasal 69 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ditentukan bahwa kepala negara adalah Presiden yang dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah bagian. Pada  tanggal 16 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden untuk Republik Indonesia Serikat, wakil-wakil dari pemerintah negara/daerah bagian (pasal 2). Dari hasil pemilihan ini terpilihlah Soekarno menjadi Presiden yang pada waktu itu masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk berdasarkan pemilihan umum seperti yang dimaksud pada pasal 111, maka  pembentukannya masih didasarkan pada pasal 109 dan pasal 110 Konstitusi Republik  Indonesia Serikat. Pasal 109 menentukan.

Untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama, mengutus anggota-anggota dari daerah-daerah selebihnya yang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama  oleh  daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2, kecuali Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas-asas demokrasi dan seboleh-bolehnya dengan perundingan dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 sub c, yang bukan daerah bagian.

Untuk pembagian jumlah-jumlah anggota yang akan diutus diantara daerahdaerah  itu, diambil  sebagai dasar perbandingan  jumlah  jiwa rakyat daerahdaerah bagian tersebut
Pasal 110 menentukan:
  1. Bagaimana caranya anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama, diatur oleh daerah-daerah bagian.
  2. Di mana pengutusan demikian tidak dapat terjadi dengan jalan pemilihan yang  seumum-umumnya,  pengutusan  itu  dapat  dilakukan dengan jalan penunjukan anggota-anggota oleh perwakilan rakyat daerah-daerah bersangkutan, jika ada di situ perwakilan demikian. Juga apabila, karena hal-hal yang sungguh, perlu diturut cara lain, yang diusahakan untuk mencapai perwakilan yang sesempurna - sempurnanya, menurut kehendak rakyat.


Pemilihaumum  belum  bisa  diadakan untuk  anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena Konstitusi Republik Indonesia Serikat dirubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara. Disamping Dewan Perwakilan Rakyat ada Senat. Senat merupakan utusan-utusan yang mewakili negara/daerah bagian yang masing-masing negara/daerah bagian 2 orang (pasal 80). 


1)            Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk negara kesatuan baru yang diberi nama Republik Indonesia. Persiapan untuk membentuk negara kesatuan ini sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, sebab di negara-negara federal kehendak untuk bersatu sudah lama timbul. Resminya negara kesatuan yang baru merupakan kelanjutan dari RIS yang mengalami perubahan Undang-undang dasar. Tetapi oleh kebanyak orang Indonesia negara kesatuan baru itu merupakan kelanjutan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945. Persetujuan antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah selama kurang lebih dua bulan bekerja, panitia gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian setelah diadakan perubahan di masing-masing DPR, rancangan UUD negara kesatuan diterima, baik oleh Senat dan Parlemen RIS maupun oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut. 
UUD 1950 ini mengandung unsur-unsur dari UUD-RI maupun dari UUD-RIS. Menurut UUD 1950 kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden, kabinet dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan Undang-Undang darurat atau peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu juga disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Prsiden juga dapat mengeluarkan dekritnya kalau diperlukan. Tetapi walaupun demikian, kabinet, baik secara perseorangan, masih bertanggung jawab pada DPR. DPR mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-menterinya secara individual.

Perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan ketatanegaraan menurut ketetapan UUDS 1950 dapat dilihat dari uraian Program Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950

  1. Pengahapusan Senat
  2. DPRS terdiri dari ats gabungan DPR Republik Indonesia Serikat dan Badan Pekerja KNIP. Tambahan anggota atas penunjukan Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah
  • DPRS bersama-sama dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang yang baru
  • Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang anggota untuk tiap 300.000 penduduk, dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoriteit
  • Presiden adalah Presiden Soekarno
  • Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementer
  • Tentang jabatan Wakil Presiden dalam negara kesatuan selam sebelum Konstituante terbentuk, Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan tukar pikiran lebih lanjut
  • Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan
 BERSAMBUNG....

[1] Novita Mandasari Hutagaol, ibid.,


[2 Rudini, dkk, Profil Propinsi Republik Indonesia , Intermasa, Jakarta, 1992, hlm, 24
[3 Ibid., hlm. 24-25
[4 Ibid., hlm. 25


[5 Novita Mandasari Hutagaol, ibid., 


[6 Novita Mandasari Hutagaol, “Analisis dan Perbandingan Antara UUD 1945, Konstitusi
RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen: Substansi, Komparasi dan Perubahan yang Penting, journal.unrika.ac.id, journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/viewFile/16/14, 20 Oktober 2016




[7] Novita Mandasari Hutagaol, “Analisis dan Perbandingan Antara UUD 1945, Konstitusi
RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen: Substansi, Komparasi dan Perubahan yang Penting, journal.unrika.ac.id, journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/viewFile/16/14, 20 Oktober 2016
[8 Novita Mandasari Hutagaol, ibid.,

[3] Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 27-28
[4] Novita Mandasari, op. cit.
Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Recent Posts