Selamat Datang | Selamat datang "Mahasiswa Baru Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya 2017" - Selamat Bergabung | Semoga artikel dan isi web HIMAPES Unsri ini dapat memberikan manfaat |17 AGUSTUS 1945-2016 "Perjuangan Bangsa Masih Berlanjut" MERDEKA!!! | Terima kasih sudah mengunjungi web kami | Viva Historia... #noHistory noFuture

Monday, 5 June 2017

Surat Ulu: Jejak Tradisi Tulis Lokal

Surat Ulu: Identitas Tradisi Tulis Sumatera Selatan
"Menelusuri Jejak Kumpulan Aksara Lokal Sumbagsel"
Oleh: Kms. Gerby Novario



Pernah dengar istilah Surat Ulu? Atau Aksara Ka-Ga-Nga? Pertanyaan ini yang sering kali penulis terima ketika mengikuti workshop atau seminar kebudayaan yang bertemakan aksara lokal Nusantara. Apa yang mesti kita jawab?

Jelas, jarang (sekali), mengapa? karena aksara asli Sumatera Bagian Selatan dan beberapa daerah Sulawesi ini perlahan tapi pasti sudah mulai hilang dimakan masa dan globalisasi.  Aksara yang kita pakai sekarang adalah aksara internasional yang dibawa oleh bangsa Eropa/ Kolonial ke Nusantara, akan tetapi bangsa kita sendiri.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan sumber daya yang luar biasa banyak menjadikan negeri ini tersohor ke seluruh penjuru dunia, mulai dari kekayaan alam hingga manusiannya. Wilayah Indonesia yang luas ini juga terdiri dari bermacam-macam sejarah, budaya, serta tradisi.  Tidak heran apabila banyak negara luar melirik Indonesia sebagai lahan yang siap dipanen. Diantara banyaknya warisan budaya tersebut adalah karakter atau tulisan asli berbagai daerah yang termasuk di dalam kategori Aksara Nusantara. Secara garis besar menurut Kertasari (2009), Kozok (2009) aksara Nusantara dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar diantaranya aksara Hanacaraka (ada di Jawa, Sunda dan Bali), aksara Batak (ada di Angkola-Mandailing, Toba, Simalungun, Pakpak Dairi, Karo), aksara Ulu (ada di Kerinci, Rejang, Lampung, Lembak, Pasemah dan Serawi), aksara Sulawesi (aksara Lontara - Bugis, Makasar dan Bima) dan aksara Filipina (Bisaya, Tagalog, Tagbanwa, Mangyan).

Secara garis besar kebudayaan Sumatera Selatan dapat diidentifikasi berdasarkan arus sungai. Pada bagian sumber mata air atau daerah pedalaman dinamakan wilayah Hulu (Uluan) sedangkan bagian muara disebut Hilir (Ilir). Wilayah Uluan produksi budayanya cenderung diwujudkan dalam gagasan ketuhanan (religiusitas), beraktivitas dalam produksi hasil tanaman pangan dan perkebunan, dan produksi sistem pemerintahan yang kental dengan warna kelokalan. Wilayah Hilir merupakan pusat perdagangan, pintu masuk dalam hubungan antarnegara-bangsa, dan produksi sistem pemerintahan yang lebih universal untuk wilayah Ilir dan Uluan. Keadaan itu menyebabkan terbentuknya keberagaman produksi budaya di wilayah Uluan, dan dinamika kebudayaan yang besar di wilayah Ilir.

Terdapat dua bahasa di Sumatera Selatan yakni Bahasa Komering dan Bahasa Melayu dengan masing-masing dialeknya. Bahasa Komering memiliki dialek yang relatif sedikit perbedaan satu dengan lainnya dan dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan Bahasa Melayu memiliki perbedaan dialek yang relatif tajam dan dalam jumlah dialek yang banyak. Bahasa Melayu terbesar adalah Bahasa Melayu Palembang yang menjadi bahasa perantara (lingua franca) antaretnis di Sumatra Selatan. Kenyataan kebahasaan ini memberi pengaruh kuat dalam proses perkembangan tradisi tulis Kaganga di daerah Uluan.(Rapanie Igama, - )
\
Di Sumatera Selatan salah satu materi kelokalan yang mestinya diajarkan kepada murid adalah surat ulu atau huruf ulu yang merupakan aksara asli Sumatera Selatan itu sendiri. Aksara ulu tersebut sebenarnya merupakan sebuah indikasi bahwa masyarakat Sumatera Selatan telah memiliki budaya tulis yang tinggi di masa lampau.

Surat Ulu itu sendiri merupakan kumpulan beberapa aksara yang berkerabat di Sumatra sebelah selatan. Beberapa aksara yang termasuk kelompok Surat Ulu adalah aksara Kerinci, aksara Rejang-Rencong, dan aksara Lampung. Istilah “kaganga” diciptakan oleh Mervyn A. Jaspan (1926-1975), antropolog di University of Hull di Inggris dalam buku Folk Literature of South Sumatra, Redjang Ka-Ga-Nga texts (Canberra, The Australian National University, 1964) untuk merujuk kepada Surat Ulu.

Jaspan menggunakan istilah Kaganga berdasarkan tiga huruf pertama dalam urutan dalam sistem Surat Ulu. Surat Ulu sendiri merupakan istilah asli yang dipakai oleh masyarakat di Sumatra sebelah selatan. Disebut Surat Ulu karena yang kelompok yang menggunakan aksara ini berada di kawasan ulu (pegunungan) Sumatra, khususnya di Kerinci, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Lampung.

Aksara Surat Ulu diperkirakan berkembang dari aksara Pallawa dan Kawi yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya. Contohnya dapat kita lihat pada Prasasti Kota Kapur di Kota Kapur, Bangka Barat. Aksara ini berkerabat dengan Batak, yang sama-sama diturunkan dari proto aksara Sumatra, yang berhulu ke aksara India. Diperkirakan, dahulu seluruh Pulau Sumatra, dari Aceh di ujung utara sampai Lampung di ujung selatan, menggunakan aksara yang berkerabat dengan kelompok Surat Ulu ini.

Aksara Kaganga ini secara garis besar ada tiga jenis: aksara Kerinci, aksara Melayu Pertengahan atau aksara Rencong Rejang, dan aksara Lampung. Wilayah penggunaan aksara Surat Ulu terbentang di seluruh bagian selatan Sumatra. Ragam bahasa yang dipergunakan adalah dialek “Melayu Pertengahan”, Lampung, dan Rejang. Bahasa Kerinci mungkin merupakan dialek Melayu atau Rejang.

Aksara Surat Ulu diperkirakan berkembang dari aksara Pallawa dan Kawi yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya. Contohnya dapat kita lihat pada Prasasti Kota Kapur di Kota Kapur, Bangka Barat. Aksara ini berkerabat dengan Batak, yang sama-sama diturunkan dari proto aksara Sumatra, yang berhulu ke aksara India. Diperkirakan, dahulu seluruh Pulau Sumatra, dari Aceh di ujung utara sampai Lampung di ujung selatan, menggunakan aksara yang berkerabat dengan kelompok Surat Ulu ini.

Aksara Kaganga ini secara garis besar ada tiga jenis: aksara Kerinci, aksara Melayu Pertengahan atau aksara Rencong Rejang, dan aksara Lampung. Wilayah penggunaan aksara Surat Ulu terbentang di seluruh bagian selatan Sumatra. Ragam bahasa yang dipergunakan adalah dialek “Melayu Pertengahan”, Lampung, dan Rejang. Bahasa Kerinci mungkin merupakan dialek Melayu atau Rejang.

Mula-mulanya, para peneliti Belanda memakai istilah aksara Rencong untuk merujuk pada aksara-aksara yang beredar di kawasan selatan Sumatra ini. Menurut sebuah sumber, aksara ini telah digunakan sebelum abad ke-3 M. Orang-orang Melayu Kuno menulisnya di atas kulit-kulit kayu, kulit binatang, daun-daun rontal, kepingan-kepingan logam, bambu, tanduk kerbau, dan kulit kayu, juga batu.

Kebanyakan teks-teks naskah Surat Ulu menceritakan kepahlawanan, hukum, surat resmi untuk mengesahkan hak kepemilikan tanah tradisional, mantra, sihir, guna-guna, obat-obatan, hingga syair mistik Islam. Ada pula syair percintaan, yang dikenal sebagai bandung atau hiwangdi Lampung dan juarian di Rencong. Syair percintaan yang berbentuk dialog ini ditulis pada keping atau lembar bambu disebut gelumpai diikat jadi satu dengan tali melalui lubang di ujung satu serta diberi nomor berdasarkan urutan abjad. Ada pula yang menorehkannya pada tabung bambu dan kulit kayu berlipat.

Untuk lebih jelasnya, bisa membaca tulisan salah satu budayawan di Kota Palembang yaitu Rapanie Igama yang juga peneliti Surat Ulu/ Aksara Ulu. Silahkan baca Tulisan dibawah ini:





Sunday, 4 June 2017

Soekarno-Hatta: Sahabat Sepengertian Sepertentangan

Soekarno - Hatta
"Menelusuri Pemikiran Dua Konseptor Bangsa"
Oleh: Yuli Wantini
Editor: Kms. Gerby Novario


Sebenarnya, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1950-an, kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dikelola dengan berhasil. Prestasi ini disimbolisasikan oleh keberadaan Dwitunggal Soekarna-Hatta, yang bukan sekedar merupakan jaminan simbolis, akan tetapi dalam batas tertentu bahkan riil, bahwa penduduk luar Jawa telah menjadi mitra dengan posisi yang sejajar bagi orang-orang Jawa yang mendominasi penyelenggaraan kekuasaan politik di Indonesia. Seora Indonesianis melukiskan keadaan ini dengan mengatakan bahwa Soekarno sebagai mistikus Jawa dan eklektikus kawakan dan Hatta sebagai puritan Sumatera telah salin melengkapi tidak hanya secara politis melainkan juga secara primordial. Dwitunggal juga merepresentasikan persekutuan antara Soekarno yang mewakili sinkretisme Jawa dan Hatta yang mewakili merkantilisme Islam dari luar Jawa (Geertz, 1992: 104).

Sayangnya, menjelang pertengahan kedua tahun 1950-an hubungan antara Soekarno dan Hatta yang semula harmonis mulai diwarnai ketegangan yang terus meningkat dan sulit diperdamaikan, sehingga Hatta kemudian memutuskan untuk meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden pada akhir 1957. Pertentangan antara Soekarno dan Hatta menarik untuk dijelaskan, sebab dengan melihat posisi simbolis Hatta maka pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden mempunyai implikasi yang tidak sederhana dalam kehidupan Indonesia pada waktu selanjutnya. Tindakan Hatta dapat ditafsirkan sebagai bentuk penarikan dukungan penduduk luar Jawa terhadap legitimasi pemerintah pusat. Selain itu, sejak Hatta meletakkan jabatan, Soekarno mulai menjadi satu-satunya figur sentral dan poros kehidupan nasional Indonesia, keseimbangan politis terganggu, dan munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.

Setiap pemegang kekuasaan tentu akan menggunakan kekuasaan untuk mengatur Negara dan dan rakyat baik secara politis maupun sosial. Seperti dikatakan Flechteim, “social power is the sum total of those capacity, relationships, and processes by which compliance of others is secured...for ends determined by the power holder” ( Iver, 1961: 87). Kekuasaan politik pada dasarnya merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku sosial, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

Meskipun demikian, kekuasaan perlu dibatasi dengan etika politik. Etika Politik menjadi dasar moral bagi politik karena harus memperhatikan pada peran demokrasi dalam memberi legitimasi pada penguasa politik. (Shapiro, 2003: 203) Etika politik adalah gerabang penjaga bagi bangunan cita-cita perjuangan kebangsaan dan kenegaraan. (Baasir, 2003: xxxvii) Etika mempunyai peran yang signifikan dalam mengeliminasi konflik dalam berbagai kehidupan.

Kendati demikian, hubungan antara Soekarno dan Hatta dapat dimasukkan ke dalam wilayah politik yang batasannya tidak hanya didasarkan pada tata aturan, tetap  juga hubungan kultural baik sebagai keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu. Dua alasan dapat dikemukakan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, seperti telah disampaikan di muka, Soekarno-Hatta tidak sekedar simbolisasi hubungan politis, tetap juga hubungan kultural yang secara kasar masing-masing mewakili Jawa dan luar Jawa, sinkretisme Jawa dan Islam puritan, dan mistisisme dan merkantilisme. Unsur-unsur kebudayaan dalam konteks politik mencakup nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan sikapsikap emosional mengenai cara-cara menjalankan pemerintahan.

Oleh karenanya, kebudayaan dalam konteks politik boleh dianggap sebagai ekspresi untuk menunjukkan lingkungan emosi dan pendirian sebagai tempat sistem politik itu berjalan. Tindakan politik ditentukan oleh berbagai macam faktor seperti tradisi, ingatan sejarah, motif, norma, emosi, dan simbol (Kavanangh, 1983: 4-5)

Kedua, dwitunggal Soekarno-Hatta adalah simbol Indonesia itu sendiri, yang terbentuk sebagai sebuah masyarakat majemuk (plural society). Istilah masyarakat majemuk telah digunakan oleh Furnivall untuk menggambarkan situasi sosial di Burma dan Jawa pada masa kolonial. Di kedua tempat itu orang-orang bumiputera, imigran Cina dan India, dan orang-orang Eropa hidup bersama, tetapi kehidupan mereka tidak menyatu.

Pada satu sisi kemajemukan dapat menghasilkan daya dorong ke arah kemajuan. Namun pada sisi yang lain kemajemukan dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang mengarah pada terjadinya konflik. Pergeseran-pergeseran dalam hubungan antara Soekarno dan Hatta dapat digunakan untuk menunjukkan potensi ganda pluralisme, baik sebagai kekuatan pembentuk integrasi nasional maupun pemicu perpecahan. Masyarakat majemuk ditandai oleh adanya pembelahan sosial yang berakar pada perbedaan etnisitas, ras, agama, dan geografis (Liddle, 1970: 4-5), atau yang oleh Geertz (1992: 82) disebut sebagai sentimen primordial (primordial sentiment). Pada masa Orde Lama sentimen primordial terekspresikan di dalam ‘aliran’ (ideological stream) yang bersumber dari keyakinan agama dan nilai-nilai kultural. Aliran menciptakan ketergantungan dan loyalitas massa terhadap pemimpin-pemimpin mereka dalam suatu pola hubungan patron-klien (Antlöv and Cederroth, 1994: 5).

Berdasarkan hal ini, maka bagi para pendukungnya, baik Soekarno maupun Hatta dapat dilihat sebagai patron. ‘Persekutuan’ yang berhasil antara Soekarno dan Hatta dalam dwitunggal ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mengakomodasikan motivasi para pengikutnya untuk membangun negara baru. Masyarakat di negara baru selalu diliputi oleh motivasi yang sangat kuat untuk membangun identitas yang mengantarkan mereka untuk mendapatkan pengakuan umum sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dan mempunyai kontribusi yang berharga terhadap negara. Mereka juga dilekati oleh semangat untuk membangun negara modern yang efisien dan dinamis. Semangat ini mempunyai tujuan lebih luas yang bersifat praktis, antara lain adalah pencapaian kemajuan, peningkatan taraf hidup, penciptaan tatanan politis yang efektif, pembentukan keadilan sosial, dan perebutan tempat untuk memainkan peran yang dianggap penting dalam panggung politik. Hubungan harmonis yang diperlihatkan oleh dwitunggal sebelum Hatta menyatakan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden menunjukkan bahwa Soekarno yang merepresentasikan Jawa masih dapat berjalan seiring dengan Hatta yang merepresentasikan luar Jawa.

Bentuk Negara
Soekarno seorang yang revolusioner, Hatta adalah seorang yang reformis. Soekarno sangat gandrung dengan persatuan, sedangkan Hatta memandang bahwa persatuan hanyalah sebagai alat unruk mencapai cita-cita bangsa. Soekarno menghendaki bentuk negara kesatuan, sedangkan Hatta sangat menginginkan bentuk negara serikat. Soekarno anti dengan model demokrasi parlementer, sedang Hatta adalah seorang pendukung model demokrasi parlementer. Soekarno berpandangan bahwa sistem pemungutan suara (voting) merupakan suatu bentuk tirani mayoritas, namun Hatta menganggap voting merupakan bentuk paling relistis bagi bangsa ini sebagai alat atau jalan untuk mencapai mufakat.

Demokrasi
Berbicara tentang interpretasi demokrasi antara Soekarno dan Hatta memang terdapat perbedaan mendasar dari keduanya. Jika Soekarno lebih menekankan pada pentingnya demokrasi yang berasal dari budaya sendiri dan menolak demokrasi yang berasal dari Barat. Hatta lebih sependapat pada bagian kedua, bahwa demokrasi di Indonesia tidak bisa terlepas dari keberadaan demokrasi yang ada di Barat. Sebab baginya, proses transisi demokrasi yang labil merupakan hal yang wajar terjadi pada negeri yang usianya muda seperti Indonesia.

Namun, secara teoritis dalam prosesnya. Soekarno memiliki paham yang hampir sama pada mulanya dengan Mohammad Hatta. Ia menolak demokrasi yang sifatnya hanya politik. Karena bagi Soekarno demokrasi politik, hanyalah memberikan sebuah ruang bagi rakyat untuk berpolitik dan tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Demokrasi ini juga tidak menjamin orang-orang kecil dalam bidang ekonomi. Buruh dapat diberlakukan semaunya oleh majikan (Nazaruddin Sjamsuddin1988:41).

Perbedaan pendapat ini lebih jelas dapat kita temui dalam tulisan Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita” yang ditulis oleh Hatta dalam Pandji Masyarakat. Ada poin penting yang menurut penulis perlu kita pahami dalam tulisan ini yang menjadi akar perbedaan mendasar antara perdebatan Soekarno dan Hatta mengenai demokrasi. Hatta (19960) berpendapat dengan tegas bahwa, “Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahan sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Ia akan kembali dengan tahapnya. Berlainan dengan negeri lainnya di Asia, demokrasi di sini berurat-urat di dalam pergaulan hidup. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan selama-lamanya.

Memang jika penulis pahami. Anggapan Soekarno yang terlalu phobia terhadap demokrasi yang labil cenderung telah menggerus nilai-nilai demokratis dalam pemerintahan yang diemban olehnya. Meskipun Soekarno memiliki anggapan mendasar mengenai Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan dengan menganggap dirinya sebagai seorang kepala keluarga yang harus tampil dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak menemui jalan mufakat dari anggota keluarga lainnya. Soekarno melupakan mengenai bahayanya kekuasaan tanpa penyeimbang dan pengontrolan. Sikap inilah yang juga pada akhirnya menjatuhkan wibawa seorang Soekarno di hadapan demokrasi yang diciptakan oleh dirinya.

Memang jika diamati dari psikologi kepemimpinan. Karakter dan pola kepemimpinan Soekarno dan Hatta memiliki perbedaan yang mendasar. Hatta mempunyai pendirian yang lebih tegas. Tetapi demi kepentingan keseluruhan, beliau suka mengalah. Jika perlu beliau bersedia mengundurkan diri. Berbeda dengan Soekarno yang lebih cenderung menggunakan perhitungan. Soekarno juga terkesan tidak terlalu mati-matian mempertahankan apa yang secara ideologis dianggap benar, melainkan diperhitungkan terlebih dahulu mana yang lebih bermanfaat (Sajuti Melik, 1981:78).

Kembali kepada masalah demokrasi. Menurut Soekarno, demokrasi di Indonesia tidak akan pernah menemukan kata mufakat tanpa adanya pemimpin yang mengarahkan dan menujukkan jalan kemana demokrasi itu akan dibawa. Demokrasi di Indonesia lebih membutuhkan apa yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara dulu sebagaidemocratie met leiderschamp. Ini Akhirnya, membuat Soekarno melontarkan gagasan di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada 21 Februari 1957. Konsepsi ini berisi tiga pokok utama dari Konsep Presiden Soekarno , diantaranya: 1. Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, oleh karena itu harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin, 2. Untuk pelaksanaan Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden ini mengetengahkan pula perlunya pembentukkan “Kabinet Kaki Empat” yang mengandung arti bahwa keempat partai besar, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI, turut serta di dalamnya untuk menciptakan kegotong royongan nasional, 3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas utama Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.

Disinilah awal perdebatan muncul antara Soekarno dan Hatta. Ketidaksetujuan Hatta terhadap ketidakberdayaan parlemen akibat tidak memiliki kekuatan sebagai penyeimbang telah membuat Hatta memutar haluan untuk tidak sejalan secara politik dengan Soekarno. Dalam sistem yang dibuat oleh Soekarno dengan nama Demokrasi Terpimpin. Dengan berlandasakan kepada program pembangunan yang kuat di bawah satu pimpinan , dan melepaskan fungsi parlemen untuk membuat undang-undang, melainkan kepada Dewan Nasional dan Dewan Perancang Nasional. Dalam sistem ini kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah sebagai pemberi dasar hukum saja kerena keputusan berada di tangan pemerintah. Tetapi, dalam kelanjutannya Demokrasi Terpimpin tidak lebih dari ‘kekuasaan diktator’ yang diusung oleh golongan-golongan tertentu.

Dalam pandangannya, Hatta berpendapat bahwa meskipun demokrasi sudah tergerus oleh kediktatoran. Demokrasi tidak akan pernah hilang dan tergerus. Mungkin ia akan tersingkir sementara, tetapi suatu saat demokrasi akan muncul kembali di Indonesia. Ada dua keyakinan yang membuat Hatta, berpendapat demikian, yaknipertama, cita-cita demokrasi yang hidup dalam pergerakan kebangsaan di masa penjajahan dulu, yang memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan. Kedua,pergaulan hidup Indonesia yang asli berdasarkan demokrasi, yang sampai sekarang masih terdapat di dalam desa Indonesia.

Tetapi, dalam pandangannya yang pokok mengenai demokrasi. Hatta, secara tegas menolak mengenai konsep dan asas demokrasi Barat, dalam salah satu pidatonya di Universitas Sun Yat Sen di Kanton pada 11 Oktober 1957, Hatta menyatakan dengan tegas bahwa di dalam demokrasi Barat. Tidak ada nilai-nilai kesejahteraan bagi masyarakat dalam bidang ekonomi. Yang ada hanyalah penindasan yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Dimana kelas yang satu ditindas oleh kelas yang lain, sehingga menurut Hatta demokrasi atau persamaan tidak akan ditemui dalam demokrasi Barat.

Jadi dalam pemikiran Hatta, tampak bahwa dirinya tidak ingin meniru demokrasi Barat. Dia ingin membangun demokrasi ala Indonesia yang mempunyai watak dan karakter sendiri. Ciri-ciri khas demokrasi Indonesia menurut pernyataan Hatta: “ . . .Tjita-tjita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, . . .(di mana), tjita-tjita keadilan sosial jang terbayang dimuka dijadikan program-program untuk dilaksanakan dalam praktik hidup nasionaldi kemudian hari . . .”.

Hal-hal lain yang juga membedakan demokrasi Barat dengan demokrasi di Indonesia menurut Hatta, dapat dilihat dalam lima unsur demokrasi di Indonesia, yaitu: “rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir.”

Ketika Indonesia merdeka, cita-cita demokrasi sosial Indonesia yang diharapkan oleh Hatta tersebut telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yang menggariskan tiga hal pokok, yaitu pertama, menyangkut pernyataan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia, dimana kemerdekaan dilihat sebagai hak-hak tiap bangsa dan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua, pernyataan tentang berhasilnya tuntunan politik bangsa Indonesia adalah karena karunia Allah. Dengan demikian ada pengakuan disini bahwa tanpa adanya berkat dari Tuhan Yang Maha Esa Indonesia tidak akan merdeka. Ketiga, pernyataan Pancasila sebagai filsafat atau ideologi negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.

Ekonomi
Pemikiran perekonomian Soekarno sebagaimana diungkap oleh Nazaruddin (1988), dimulai untuk pertama kalinya pada 1932. Alam pemikiran ekonomi Soekarno juga mendapat pengaruh yang kuat dari pemikir-pemikir sosialis Eropa. Hal ini dapat kita amati dalam tulisan-tulisannya yang berjudulDemokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, Kapitalisme Bangsa Sendiri?, Sekali lagi tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, atau Mencapai Indonesia Merdeka.

Soekarno mengecam demokrasi Barat sebagai demokrasi yang hanya memperhatikan aspek politik saja, tetapi tidak aspek ekonominya. Katanya, Demokrasi yang hendak dicapai oleh revolusi Prancis barulah demokrasi politik dan hak individu saja. Memang, pada kenyataannya demokrasi yang hendak dicapai oleh revolusi ini adalah demokrasi dalam bidang politik saja, sehingga tidak menyentuh aspek ekonomi yang mengakibatkan banyak rakyat menderita.

Di samping itu, Soekarno juga mulai memperhatikan perlu adanya penyesuaian penggunaan konsepsi dari tokoh-tokoh pemikir sosialis Eropa tentang sosialisme dengan kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Soekarno mengganti istilah kaum melarat dan terpinggirkan, Proletar menjadi kaum Marhaen. Istilah Marhaen adalah untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia yang tertindas oleh kaum penjajah.

Semangat nasionalisme yang akan mewarnai Indonesia merdeka menurut Soekarno adalah sosio-nasionalisme, dimana nasionalisme yang diterapkan haruslah nasionalisme yang dapat menyelamatkan dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menikmati rasa keadilan dan kemakmuran. Nasionalisme masyarakat, sosio-nasionalisme yang dimaksud untuk memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga tidak ada kaum tertindas, tidak ada lagi kaum yang sengsara. Sosio-nasionalisme ini menolak sikap borjuisme.

Sementara itu yang dimaksud Soekarno dengan sosio-demokrasi bahwa sosio-demokrasi itu muncul karena keberadaan sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi haruslah suatu nasionalisme dan demokrasi yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.

Untuk mencapai Indonesia yang merdeka maka salah satu asas perjuangan adalah non kooperasi. Rakyat harus bergerak untuk menghancurkan kapitalisme dan imperialisme melalui suatu pergerakan rakyat yang radikal, yaitu oleh massa aksi. Setelah proses kemerdekaan nasional tercapai, maka menurut Soekarno tidak akan ada lagi kapitalisme dan imperialisme. Lebih lanjut Soekarno mengemukakan, bahwa semua perusahaan besar akan menjadi milik rakyat Indonesia dan pembagian hasilnya berada di bawah pengawasan rakyat.

Sesuai dengan cita-cita sosial ekonomi Soekarno tersebut, dalam pandangan Hatta, sosialisme dalam bidang ekonomi di Indonesia merupakan perjumpaan dari cita-cita sosial demokrasi Barat dengan sosialisme religius (Islam) dimana Marxisme sebagai pandangan hidup tetap ditolak. Jadi, intinya Hatta memandang dalam konsep ekonominya bahwa menimba keyakinan sosialis merupakan berita dari ilahi. Terlaksananya sosialis (kemakmuran) dalam bidang ekonomi merupakan suatu tugas agama.

Memang Hatta, sebagai mana Soekarno sangat mengagumi sosialisme. Karena menurutnya hanya melalui sosialisme lah kita bisa menghendaki suatu pergaulan hidup dimana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan dan dijamin bagi rakyat bagi tiap-tiap orang kemakmuran dan kepastian penghidupan serta perkembangan kepribadian. Dan hal ini, bagi Hatta secara jelas tercantum dalam konsep sosialisme Islam, di mana Islam menuntut dasar pelaksanaan sosialisme ini. Jadi intinya, dalam benak Hatta adanya proses elaborasi konsep antara sosialisme dan Islam. Sebab, dalam hemat Hatta. Islam dan sosialisme tidak bertentangan. Terlebih berbicara tentang kemaslahatan rakyat.

Kebijakan di bidang Ekonomi pada masa Soekarno yaitu diterapkannya Sistem benteng, dimana sistem ini lebih dikenal sebagai sistem ekonomi Ali (Pribumi) & Baba (Tionghoa). Sebenarnya sistem ekonomi ini lebih menguntungkan buat etnis tionghoa, akan tetapi karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada saat itu dan berganti-gantinya kabinet membuat sistem ini kemudian dihentikan pada tahun 1954.

Bung Hatta sangat respek terhadap keberadaan koperasi, dimana keberadaan badan ini sudah terbukti kebenarannya karena telah melaksanakan sosialisme atau pelaksanaan ekonomi sosialis Indonesia. Sebagai seorang sosialis Bung Hatta dituntut mampu menghidupkan sosialisme dengan memberikan dorongan guna terintisnya jalan kesosialisme. Dengan tidak meninggalkan citacita dan berkemauan menjadi pelopor dan pembimbingnya.

Pemikiran tentang PKI
Pemikiran Soekarno dari paham-paham kiri seperti Marxisme dan Leninisme yang dia tuangkan lewat pemikiran marhaenisme dan proletar. Kaitan Soekarno dengan PKI kenapa Soekarno melindungi PKI. Bukan karena ia ingin berhadapan dengan TNI tapi karena dia selalu terpukau dengan Leninisme dan Marxisme walaupun Soekarno bukan PKI.
Bung Hatta dikenal sebagai tokoh pemikir, yang tidak pernah emosional dan sangat tajam analisanya. Karena beliau tahu tujuan PKI untuk merebut kekuasaan dan jika tidak meyakinkan Soekarno dulu, mereka tidak akan mendapat kekuatan.




RIS dan NKRI: Dua Jiwa Dalam Satu Raga

Perbandingan Konstitusi RIS dan UUD 1950
Sebuah negara haruslah memiliki dasar negara, presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia (PPKI) disahkanlah Soekarno menjadi presiden dan Hatta menjadi wakil presiden. Pergolakan politik terus terjadi, Indonesia terus berbenah diri membentuk negara yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Indonesia terus mengalami proses perjalanan membentuk negara yang demokrasi. Perubahan praktek ketatanegaraan dan sistem pemerintahan kemudian meletakkan Undang-undang Dasar Negara  yang bersifat “sementara” yang dikenal dengan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 hingga kembalinya kepada UUD 1945 sampai sekarang yang pada saat ini juga mengalami amandemen. Undang-Undang Dasar dibentuk berdasarkan kebutuhan perkembangan zaman. [1]



Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Republik Indonesia di proklamirkan kemerdekaannya. Keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia terus dilawan, menyadari akan hal itu Belanda mencoba menggunakan taktik lain dengan menjadikan Indonesia menjadi negara federal. Belanda ingin merebut kembali wilayah Republik Indonesia dengan menjadikannya  hanya sebagai negara bagian saja. Dengan politik “federalisme” ini Belanda bermaksud memperlemah kedudukan RI. Belanda melakukan Agresi Militer I dan II dan melanggar perjanjian Renville yang telah disetujui bersama. Melihat itu maka Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan penyelesaian dengan mengadakan konfrensi yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar (KMB). Konfrensi ini dihadiri negara-negara bentukan Belanda yang tergabung dalam Byeenkomst voor Federal Overleg (BFO). [2]

UUD 1949 yang disusun di bawah bayang-bayang Konferensi Meja Bundar, menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan berlaku sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Karena itu, secara formal, dengan undang-undang dasar ini perjuangan kemerdekaan nasional dan pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara berdaulat telah tercapai. Pergantian UUD 1949 yang dirumuskan di bawah tekanan pihak luar dengan suatu UUD yang dibuat oleh Bangsa Indonesia dalam keadaan bebas menandakan langkah lebih lanjut menuju kemerdekaan dari sisa-sisa kolonialisme. Selain itu pembuatan Undang-undang Dasar ini dilakukan tergesa-gesa hanya untuk segera dibentuk memenuhi kebutuhan sehubungan akan dibentuknya Negara Federal. [3]

Kekuasaan berkedaulatan di dalam Negara Republik Indonesia Serikat adalah dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (pasal 1 dan 2). Badan ini jugalah yang menjadi badan pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat saja tanpa ikut Senat. Pemerintah menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri yakni menurut tanggung jawab khusus atau umum mereka (pasal 68 ayat 2). Dalam pasal 117 tugas penyelenggaraan pemerintah federal dijalankan oleh Pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Presiden tidak dapat diganggu gugat tetapi tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah adalah ditangan menteri-menteri baik secara bersama maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri (pasal 118). Dilihat dari hal itu maka Konstitusi Republik Indonesia Serikat digolongkan menganut sistem “kabinet parlementer”. Sistem ini tidak bisa dikerjakan selama masa Konstitusi RIS, karena Dewan Perwakilan Rakyat yang belum  didasarkan  kepada pemilihan umum sesuai pasal 111, tetapi masih Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk atas dasar pasal 109 dan pasal 110 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pasal 122  Konstitusi Republik Indonesia Serikat menentukan “Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya”.[4] Pasal 69 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ditentukan bahwa kepala negara adalah Presiden yang dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah bagian. Pada  tanggal 16 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden untuk Republik Indonesia Serikat, wakil-wakil dari pemerintah negara/daerah bagian (pasal 2). Dari hasil pemilihan ini terpilihlah Soekarno menjadi Presiden yang pada waktu itu masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk berdasarkan pemilihan umum seperti yang dimaksud pada pasal 111, maka  pembentukannya masih didasarkan pada pasal 109 dan pasal 110 Konstitusi Republik  Indonesia Serikat. Pasal 109 menentukan.

Untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama, mengutus anggota-anggota dari daerah-daerah selebihnya yang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama  oleh  daerah-daerah bagian yang tersebut dalam pasal 2, kecuali Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas-asas demokrasi dan seboleh-bolehnya dengan perundingan dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 sub c, yang bukan daerah bagian.

Untuk pembagian jumlah-jumlah anggota yang akan diutus diantara daerahdaerah  itu, diambil  sebagai dasar perbandingan  jumlah  jiwa rakyat daerahdaerah bagian tersebut
Pasal 110 menentukan:
  1. Bagaimana caranya anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama, diatur oleh daerah-daerah bagian.
  2. Di mana pengutusan demikian tidak dapat terjadi dengan jalan pemilihan yang  seumum-umumnya,  pengutusan  itu  dapat  dilakukan dengan jalan penunjukan anggota-anggota oleh perwakilan rakyat daerah-daerah bersangkutan, jika ada di situ perwakilan demikian. Juga apabila, karena hal-hal yang sungguh, perlu diturut cara lain, yang diusahakan untuk mencapai perwakilan yang sesempurna - sempurnanya, menurut kehendak rakyat.


Pemilihaumum  belum  bisa  diadakan untuk  anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena Konstitusi Republik Indonesia Serikat dirubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara. Disamping Dewan Perwakilan Rakyat ada Senat. Senat merupakan utusan-utusan yang mewakili negara/daerah bagian yang masing-masing negara/daerah bagian 2 orang (pasal 80). 


1)            Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk negara kesatuan baru yang diberi nama Republik Indonesia. Persiapan untuk membentuk negara kesatuan ini sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, sebab di negara-negara federal kehendak untuk bersatu sudah lama timbul. Resminya negara kesatuan yang baru merupakan kelanjutan dari RIS yang mengalami perubahan Undang-undang dasar. Tetapi oleh kebanyak orang Indonesia negara kesatuan baru itu merupakan kelanjutan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945. Persetujuan antara RIS dan RI untuk membentuk negara kesatuan tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Setelah selama kurang lebih dua bulan bekerja, panitia gabungan RIS-RI yang bertugas merancang UUD Negara Kesatuan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 20 Juli 1950. Kemudian setelah diadakan perubahan di masing-masing DPR, rancangan UUD negara kesatuan diterima, baik oleh Senat dan Parlemen RIS maupun oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut. 
UUD 1950 ini mengandung unsur-unsur dari UUD-RI maupun dari UUD-RIS. Menurut UUD 1950 kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden, kabinet dan DPR. Pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan Undang-Undang darurat atau peraturan pemerintah, walaupun kemudian perlu juga disetujui oleh DPR pada sidang berikutnya. Prsiden juga dapat mengeluarkan dekritnya kalau diperlukan. Tetapi walaupun demikian, kabinet, baik secara perseorangan, masih bertanggung jawab pada DPR. DPR mempunyai hak untuk menjatuhkan kabinet seluruhnya atau memberhentikan menteri-menterinya secara individual.

Perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan ketatanegaraan menurut ketetapan UUDS 1950 dapat dilihat dari uraian Program Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950

  1. Pengahapusan Senat
  2. DPRS terdiri dari ats gabungan DPR Republik Indonesia Serikat dan Badan Pekerja KNIP. Tambahan anggota atas penunjukan Presiden dipertimbangkan lebih jauh oleh kedua pemerintah
  • DPRS bersama-sama dengan KNIP dinamakan Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, mempunyai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang yang baru
  • Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang anggota untuk tiap 300.000 penduduk, dengan memperhatikan perwakilan yang pantas bagi golongan minoriteit
  • Presiden adalah Presiden Soekarno
  • Dewan Menteri harus bersifat kabinet parlementer
  • Tentang jabatan Wakil Presiden dalam negara kesatuan selam sebelum Konstituante terbentuk, Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan tukar pikiran lebih lanjut
  • Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan
 BERSAMBUNG....

[1] Novita Mandasari Hutagaol, ibid.,


[2 Rudini, dkk, Profil Propinsi Republik Indonesia , Intermasa, Jakarta, 1992, hlm, 24
[3 Ibid., hlm. 24-25
[4 Ibid., hlm. 25


[5 Novita Mandasari Hutagaol, ibid., 


[6 Novita Mandasari Hutagaol, “Analisis dan Perbandingan Antara UUD 1945, Konstitusi
RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen: Substansi, Komparasi dan Perubahan yang Penting, journal.unrika.ac.id, journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/viewFile/16/14, 20 Oktober 2016




[7] Novita Mandasari Hutagaol, “Analisis dan Perbandingan Antara UUD 1945, Konstitusi
RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen: Substansi, Komparasi dan Perubahan yang Penting, journal.unrika.ac.id, journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/viewFile/16/14, 20 Oktober 2016
[8 Novita Mandasari Hutagaol, ibid.,

[3] Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 27-28
[4] Novita Mandasari, op. cit.

Saturday, 3 June 2017

Video: Belajar Sejarah Indonesia itu? Mudah

Singkat, Padat, dan Jelas
"Belajar Sejarah itu? Mudah"
Oleh: Didik Subroto


Video yang diproduksi oleh edu mate dan dipublikasikan oleh Didik Subroto ini memberikan penjelasan sejarah yang begitu indah dan apik, bagaimana sejarah Indonesia dituangkan dalam sebuah video pendek.
Simak video berikut ini...





Thursday, 1 June 2017

Recent Posts