Selamat Datang | Selamat datang "Mahasiswa Baru Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya 2017" - Selamat Bergabung | Semoga artikel dan isi web HIMAPES Unsri ini dapat memberikan manfaat |17 AGUSTUS 1945-2016 "Perjuangan Bangsa Masih Berlanjut" MERDEKA!!! | Terima kasih sudah mengunjungi web kami | Viva Historia... #noHistory noFuture

Wednesday, 31 May 2017

Ekonomi Indonesia: Antara Terpimpin atau Sosialis

 Dasar Pemikiran Soekarno-Hatta Mengenai Ekonomi Indonesia
"Antara Terpimpin atau sosialis"


Soekarno (Ekonomi Terpimpin)
Dalam masyarakat sosialis menghendaki suatu perencanaan (planning) pasal 33 UUD’45, Bung Karno menegaskan bahwa ekonoi terpimpin menghendaki kegotong-royongan dilapangan ekonomi. Koperasi bidang usahanya untuk lapanngan saja, lapangan produksi dan lapngan distribusi. Beliau berharap agar koperasi tidak tenggelam.

Dalam pidatonya “Deklarasi Ekonomi” pada tangggal 28 maret 1963, Bung Karno menegaskan sudah waktunya mengerahkan potensi serta harus menganut basic strategy, dengan mengutamakan pertanian dan perkebunan, pertambangan yang dikerjakan secara gotong royong antara rakyat dan pemerintah sebagai syarat untuk menyalurkan daya kerja dan daya kreatif secara maximal. Sehingga Bung Karno menegaskan dasar ekonomi terpimpin ialah menyalurkan dan mengembangkan potensi rakyat.

Adapun dalam pelaksanaan kerjasama ekonomi dilakukan dengan cara bagi hasil “Product Sharing” antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi dipihak Indonesia/pihak asing. Production Sharing merupakan kredit dari luar negeri untuk melaksanakan suatu proyek yang dibayar sebagian dari hasil yang di peroleh malalui proyek tersebut. Tapi kepemilikan dan kepemimpinan harus tetap ditangan pihak Indonesia.

Pelaksanaan dekonsentrasi soal managemen dari pusat ke daerah, dengan tiak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik. Dengan demikian maka dukungan masyarakat menjadi sangat diperlukan. “social support” dari karyawan harus diikutsertakan dalam pengawasan. Misalnya pengangkatan karyawan harus banyak diisi oleh orang-orang dari daerah dimana perusahaan itu terus berada.

Agar masyarakat terjamin akan kebutuhannya dalam hal sandang, pangan dan papan maka pemerintah perlu memiliki “Iron Stock” yang lebih. Koordinasi bidang ekonomi dan keuangan diperlukan Komando Operasi Ekonomi (KOE), bertugas untuk segera mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan guna mencapai perbaikan atau penyederhanaan prosedur-prosedur, seperti dalam bidang ekspor-impor.

Bung Hatta (Ekonomi Sosialis Indonesia)
Bung Hatta sangat respek terhadap keberadaan koperasi, dimana keberadaan badan ini sudah terbukti kebenarannya karena telah melaksanakan sosialisme atau pelaksanaan ekonomi sosialis Indonesia. Sebagai seorang sosialis Bung Hatta dituntut mampu menghidupkan sosialisme dengan memberikan dorongan guna terintisnya jalan kesosialisme. Dengan tidak meninggalkan citacita dan berkemauan menjadi pelopor dan pembimbingnya.

Keberadaan BPS dirasa sangat perlu dan mendesak karena dapat mengetahui data statistik mengenai kekurangan dan kelebihan pada tiap-tiap bidang dan dapat mendeteksi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk untuk dapat mengetahui kebutuhan dan perencanaan program pembangunan yang teratur.

Dalam konsep ekonomi sosialisme yang dianut Hatta, pemenuhan kebutuhan primer seperti air, listrik, gas atau bahan bakar lainnya sudah tercukupi dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengertian yangsebenarnya sosialisme tidak harus semuanya sama tapi disesuaikan dengan kemampuan individu dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan juga tidak bisa dilepaskan peran dari badan-badan perwakilan rakyat untuk mengawasi dan mengontrol penyedian rumah yang berimbang.

Sosialisme ekonomi menurut Bung Hatta dalam kegiatan ekonomi diserahkan pada swasta, negara, dan koperasi atau campuran antara swasta dan pemerintah dengan pengawasan negara tentunya. Menurutnya swasta sama sekali tidak mendapat tempat sentral, tidak menentukan serta ada semacam larangan swasta dalam memegang monopoli.

Bung Hatta memfokuskan semata-mata bagi masalah distribusi sebab badan-badan perantaraan banyak tingkatnya antara produksi dan konsumsi yang akan memahalkan harga. Jika dilihat secara konkrit yang paling pokok bagi ekonomi sosialis adalah soal pengangkutan dan perhubungan, terutama di darat dan di laut. Disebut dengan istilah pengangkutan sosialis yang berfungsi untuk memenuhi keperluan rakyat. Dengan demikian prioritas kehidupan ekonomi sosialis adalah pemenuhan kebutuhan primer seperti papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.

Pengaruh Pertentangan Soekarno-Hatta Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia (1956-1965)
Kebijakan di bidang Ekonomi pada masa Soekarno yaitu diterapkannya Sistem benteng, dimana sistem ini lebih dikenal sebagai sistem ekonomi Ali (Pribumi) & Baba (Tionghoa). Sebenarnya sistem ekonomi ini lebih menguntungkan buat etnis tionghoa, akan tetapi karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi pada saat itu dan berganti-gantinya kabinet membuat sistem ini kemudian dihentikan pada tahun 1954 (Setiono 2002:677-678).

Kebijakan ekonomi Ali-Baba timbul akibat adanya ketakutan yang dialami oleh presiden Soekarno, yang pada masa itu kehidupan ekonomi Indonesia hampir seluruhnya dikuasai oleh orang Tionghoa. Penguasaan orang-orang Tionghoa terhadap sendi-sendi perekonomian nasional membuat Soekarno berfikir untuk mengandeng dan merangkul Etnis Tionghoa agar bekerjasama dan memunculkan pengusaha-pengusaha pribumi agar tidak tergantung pada Tionghoa lagi. Dibidang ekonomi pengaruh pertentangan antara Soekarno-Hatta bisa dilihat dengan munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah dimana kebijakan tersebut lebih menggambarkan kediktatoran Soekarno daripada konsep ekonomi yang dicita-citakan oleh Hatta. Kebijakankebijakan tersebut adalah kebijakan ekonomi Ali-baba karena rasionalisasi Belanda menjadi perusahaan nasional.

Kebijakan ekonomi yang lain dilakukan Soekarno pada tahun 1958 yaitu dengan menasionalisasikan firma-firma Belanda menjadi perusahaan nasional, walaupun kebijakan ini banyak ditentang oleh beberapa lawan politiknya terutama kalangan pengusaha swasta luar negeri tetapi tetap dijalankan oleh pemerintahan Soekarno (Lev, 2001:8).

Akibat dari adanya kebijakan nasionalisasi firma-firma ini membawa dampak perhitungan yang tidak seimbang bagi pemerintah dibidang ekonomi. Ekonomi Indonesia yang morat-marit akibat dari persetujuan KMB yang mengharuskan Indonesia membayar pampasan perang Belanda ditambah dengan keras kepalanya ahli-ahli ekonomi Indonesia dalam membangun arah ekonomi masa depan Indonesia menjadi penyebab krisis yang berlangsung waktu itu.

Berganti-gantinya Kabinet rupanya menimbulkan kepanikan tersendiri, dimana kebijakan ekonomi yang diambil seharusnya dapat memecahkan masalah ekonomi yang terpuruk akibat krisis, menjadi tambah kacau. Kabinet Burhanuddin Harahap yang bertugas masa itu mencoba memperbaiki dan mengatasi krisis ekonomi untuk menaikan gaji pegawai negeri dan militer, tetapi belum selesai bertugas kabinet ini harus menyerahkan mandatnya kepada Soekarno, sehingga permasalahan ekonomi tidak akan pernah selesai karena pemerintah dibawah Soekarno tidak pernah serius melaksanakan programnya, tetapi semua berada dibawah control asing sebagai implementasi dari adanya utang yang menumpuk.

Sejak tahun 1960-1963 kemerosotan ekonomi Indonesia terus berlangsung dan bertambah parah akibat berbagai petualangan rezim Soekarno. Pederitaan rakyat semakin hebat pada Tahun 1963 beban hidup rakyat Indonesia terasa amat menekan sekali. Harga beras yang mula-mula hanya Rp. 450 telah melompat naik menjadi Rp. 60 hingga Rp. 70, penderitaan rakyat ini membuat Bung Hatta prihatin.
Kepanikan yang dirasakan rezim Soekarno menghadapi kerusakan perekonomian Indonesia di selubunginya dengan petualangan baru yang disiapkan yaitu penolakan gagasan pembentukan Malaysia sebagai satu usaha Negara Kapitalis mengepung Indonesia. Program ini didukung dengan sepenuhnya oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) karena bagaimanapun juga PKI sebagai partai komunis menentang pembentukan negara yang pernah pro terhadap komunis. Lebih aneh lagi adalah keterlibatan militer oleh Nasution untuk memberikan dukungan penuh kepada Soekarno untuk konfrontasi dengan Malaysia.

Dalam mengatasi krisis ini pemerintah menggunakan berbagai cara diantaranya adalah menggagas adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tahun 1963. Dekon ini mempunyai program dengan bekerja membuat berbagai kebijakan diantaranya adalah :
  • Diciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa Imperialisme dan Feodalisme.
  • Ekonomi sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia. Dimana tiap orang dijamin mendapat pekerjaan, sandangpangan, perumahan serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. (Lubis 1988:77).

Kebijakan dekon ini tidak juga berhasil mengatasi kemorat-maritan ekonomi yang terus menggila, pada tahun 1965 pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan dengan membentuk sebuah badan yang bertugas menghentikan krisis ekonomi yang mengamuk dengan hebatnya. Badan yang dibentuk ini diberi nama dengan Komando Tertinggi Berdikari (Kotari) yang bertugas melaksanakan pembangunan ekonomi atas dasar berdiri di kaki sendiri (berdikari).

Sebuah tindakan lain di bidang ekonomi diambil pula oleh rezim Soekarno. Dikatakan untuk memenuhi hasrat rakyat Indonesia melaksanakan prinsip “berdiri diatas kaki sendiri”, maka di dikeluarkanlah Penpres pada tanggal 24 April mengenai penempatan semua perusahaan asing di Indonesia yang tidak bersifat domestik di bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia. Belum puas dengan membentuk berbagai badan menangani kemelut perekonomian ini, maka Soekarno telah membentuk pula sebuah badan lain bernama Dewan Pangan Nasional. Dalam badan-badan tertinggi ini senantiasa Soekarno menjabat ketuanya, dibentuk oleh Presidium atau staf pelaksana, tetapi pekerjaan badan-badan hanya di atas kertas belaka (Lubis,1988:102-103).

Teror PKI semakin meningkat baik dikota-kota besar, maupundidaerah pedalaman. Mereka melancarkan aksi-aksi terhadap yang mereka namakan setan desa dan setan kota, dan seakan pura –pura tidak tahu, bahwa mereka sendiri sedang berkolaborasi dengan setan-setan kota itu sendiri (Poesponegoro 1993). Dengan di mulainya teror PKI ini semakin mendekatkan diri dengan kehancuran Soekarno dalam memimpin negeri ini. Berawal dari Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 soekarnomengawali kariernya sebagai presiden dengan memberikan Surat PerintahSebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto dilanjutkan dengan kudeta terselubung yang dilakukan oleh Soeharto, melengkapi penderitaan Soekarno dari jabatan Presiden.

Sumber Artikel :
* Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Diskusi “Pertentangan Sukarno- Hatta: Etika Politik dalam Perspektif Sejarah dan Hukum” Himpunan MahasiswaJurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP, Semarang 15 Maret 2007. Oleh : Drs. Indriyanto, S.H.,M.Hum.,dosen Jurusan Sejarah Fak.Sastra UNDIP
**Skripsi Mahsiswa UNNES atas nama “Hadi Hartanto (3114990034)” denagan judul skripsi “Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan  Politik Indonesia (1956-1965).


Agresi Militer Belanda I dan Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan

Agresi Militer Belanda I
"Perjuangan Rakyat Indonesia Menentang Neokolonialisme Belanda"
Oleh: Kms. Gerby Novario



Pendahuluan
Pada bulan Oktober 1946 telah dilaksanakan perundingan-perundingan hingga disepakati suatu gencatan senjata di Jawa dan Sumatera. Pada bulan November 1946, di Linggajati (didekat Cirebon) dilaksanakan persetujuan yaitu “persetujuan Linggajati”, yang isinya adalah sebagai berikut:
  • Pemerintah belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera.
  • Pemerintah Indonesia dan Belanda bersama-sama akan membentuk suatu negara demokrasi
  • federal yang berdaulat, yaitu Republik Indonesia Serikat, terdiri dari tiga negara bagian, yaitu: Republik Indonesia (Jawa dan Sumatera), Negara Bagian Kalimantan, dan Negara Indonesia Timur (meliputi semua wilayah Indonesia lainnya, yaitu wilayah-wilayah yang dulu  termasuk dalam Negara Hindia Timur Belanda, terbentang dari Jawa Timur sampai dengan Kalimantan Timur, dan  Kalimantan Tenggara)
  • Pemerintah Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk suatu Uni Indonesia-Belanda, terdiri dari Negeri Belanda (meliputi Negeri Belanda, Suriname, Curacao), dan Republik Indonesia Serikat. Uni itu akan diketuai oleh Ratu Belanda.
  • Uni Indonesia-Belanda dan Republik Indonesia Serikat akan dibentuk sebelum tanggal 1 Januari 1949 dan Uni tersebut akan menentukan sendiri badan-badan perwakilannya untuk mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di negara-negara anggota, terutama masalah luar negeri.
  • Akhirnya persetujuan itu menjamin bahwa kedua belah pihak akan mengurangi kekuatan pasukannya masing-masing dari wilayah Indonesia, tetapi secepatnya dan konsisten dengan menjaga hukum dan ketertiban, serta menjamin kedaulatan Republik atas semua tuntutan bangsa-bangsa asing untuk memperoleh ganti rugi dan mengelola hak-hak serta milik mereka di dalam wilayah-wilayah Republik. (Kahin, George McTurnan 1995:247-248)


Namun persetujuan perdamaian ini hanya berlangsung singkat. Kedua belah pihak saling tidak mempercayai dan mengesahkan persetujuan itu sehingga menimpulkan pertikaian-pertikaian politik yang sengit mengenai konsesi-konsesi yang telah dibuat. Setelah selesai perundingan di Linggajati bulan November 1946, di samping terus memperkuat angkatan perangnya di seluruh Indonesia terutama di Jawa dan Sumatera, untuk mengukuhkan kekuasaan mereka di wilayah Indonesia Timur, sebagai kelanjutan “Konferensi Malino” 15 – 25 Juli 1946, van Mook menyelenggarakan pertemuan lanjutan di Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Kemudian Belanda menggelar “Konferensi Besar” di Denpasar tanggal 18 – 24 Desember 1946, dimana kemudian dibentuk negara Indonesia Timur.  Tindakan Van Mook membenarkan keragu-raguan pemerintah dan rakyat Indonesia tentang kesetiaan Belanda dalam melaksanakan persetujuan Linggajati. Perundingan Linggarjati bagi Belanda hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan yang lebih banyak dari negerinya.

Perundingan serta penandatanganan perjanjian Renville merupakan salah satu perundingan yang dilaksanakan antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat “USS Renville”. Perundingan ini diwakili oleh kedua delegasi, yang di mana perwakilah dari delegasi Indonesia adalah Mr. Amir Syarifudin, sedangkan perwakilan dari delegasi Belanda adalah R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak kepada Belanda.

Pada dasarnya perundingan ini dilaksanakan atas usul dewan PBB dan KTN (Komisi Tiga Negara) yang menginginkan upaya perdamaian dan menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda yang seringkali mengalami pertikaian. Di mana penyebab awal serangkaian pertikaian ini disebabkan karena Belanda enggan untuk mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Namun latar belakang dilaksanakannya perundingan Renville tidak akan terlepas dari adanya penyerangan yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia, di mana peristiwa ini seringkali disebut sebagai “Agresi Militer Belanda Pertama” yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 4 Agustus 1947.

Latar Belakang Agresi Militer I
"Operatie Product (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.

Sedangkan Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara.

Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persekmakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda.

Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer I
Adapun tujuan Belanda mengadakan agresi militer I yaitu sebagai berikut:
Tujuan politik, mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia dan menguasai kembali Indonesia sebagai tanah jajahan untuk dijadikan wilayah persemakmuran kerajaan Belanda dibawah kekuasaan Belanda.
Tujuan ekonomi, merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor.
Tujuan militer, menghancurkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Jika fase pertama dapat dicapai dengan baik, maka fase kedua, yaitu fase penghancuran RI secara sempurna akan dapat dilakukan. Namun agresi militer Belanda I ternyata tidak berhasil mencapai tujuan fase pertama. Ibukota RI memang terkepung dan hubungan ke luar negeri sulit karena pelabuhan-pelabuhan penting dikuasai oleh Belanda. Ekonomi RI mengalami kesulitan pula karena daerah RI yang merupakan penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Tetapi dalam usahanya menghancurkan TNI, Belanda mengalami kegagalan.

TNI dalam Perang Kemerdekaan I mempraktekkan sistem pertahanan linear (mempertahankan garis pertahanan) yang ternyata tidak efektif, sehingga TNI terusir dari kota-kota. Akan tetapi TNI tidak mengalami kehancuran, lalu bertahan di desa-desa. Kelak dalam Perang Kemerdekaan II TNI mempraktekkan siasat perang rakyat semesta dengan bergerilya.

Kronologis Terjadinya Agresi Militer I
Sesudah penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras memaksakan interpretasi mereka sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara bagian yang akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat, sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini diawali dengan konferensi yang diselenggarakannya di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali. Di sana mereka berhasil membentuk negara boneka Indonesia Timur dengan dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda seperti Sukawati dan Anak Agung Gde Agung. Anak Agung Gde memang sejak awal sudah memusuhi pemuda-pemuda pro Republik di daerahnya, serta mengejar-ngejar dan menangkapinya.

Memang tujuan utama Belanda penandatanganan Persetujuan Linggarjati ialah menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendaptkan pengakuan de facto dan juga de jure oleh beberapa negara, kembali menjadi satu negara bagian saja seperti juga negara-negara boneka yang didirikannya, yang akan diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara Indonesia Serikat. Langkah Belanda selanjutnya ialah memajukan bermacam-macam tuntutan yang pada dasarnya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan menjadikannya hanya negara bagian seperti negara boneka yang diciptakannya di Denpasar. Yang menjadi sasaran uatamanya ialah menghapus TNI dan perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, karena keduanya merupakan atribut negara berdaulat.

Semua tuntutan Belanda ditolak. Sementara itu keadaan keuangan Belanda sudah gawat, dan kalau masalah Indonesia tidak cepat diselesaikan maka besar kemungkinan Belanda akan bangkrut. Agresi militer pertama dilakukan Belanda berlatar dua pokok di atas, yaitu melenyapkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya, dan keadaan keuangan Belanda yang sangat gawat.

Dalam serangan Belanda yang pertama itu mereka bermaksud hendak menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota perjuangan Republik Indonesia, dan menduduki daerah-daerah yang penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak dan batu baik di Sumatera maupun di Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil; mereka berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi perkebunan-perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan uang sejumlah US$ 300 juta, sedangkan biaya agresi militer diperhitungkan akan memakan US$ 200 juta, jadi masih ada ”untung” US$ 100 juta. Sasaran yang satu lagi, yaitu menduduki Yogyakarta tidak tercapai, karena pada tanggal 4 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian tembak menembak. Selanjutnya PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri atas tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh Belanda dan yang satu lagi dipilih bersama. Komisi Tiga Negara ini terdiri atas Amreika Serikat, Australia dan Belgia. Sjahrir memilih Australia, dan bukan India, karena India sudah dianggap oleh dunia sebagai pro Indonesia, sedangkan Australia adalah negara bangsa kulit putih, yang dianggap lebih obyektif pendiriannya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Perkiraan Belanda dengan mengadakan agresi militernya yang pertama meleset sama sekali; karena tanpa diperhitungkan sejak semula, bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertindak atas usul India dan Australia. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik di dalam PBB, di mana Uni Soviet juga memberikan dukungannya. Akan tetapi, peranan yang paling penting akhirnya dimainkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang lebih progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan pikiran sehat memberi mereka hak untuk menetukan perkembangan Indonesia, tetapi hak ini hanya dapat dijalankan dengan menghancurkan Republik terdahulu.  Sekutu-sekutu utama negeri Belanda terutama Inggris, Australia, dan Amerika (negara yang paling diandalkan Belanda untuk memberi bantuan pembangunan kembali di masa sesudah perang) tidak mengakui hak semacam itu kecuali jika rakyat Indonesia mengakuinya, yang jelas tidak demikian apabila pihak Belanda harus menyandarkan diri pada penaklukan militer. Mereka mulai mendesak negeri Belanda supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk memeriksa tindakan-tindakan Belanda.

Untuk pertama kali sejak PBB didirikan pada tahun 1945, badan ini mengambil tindakan mengentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa agresor agar menghentikan serangannya. Belanda yang menginginkan supaya masalah Indonesia dianggap sebagai suatu persoalan dalam negeri antara Belanda dan jajahannya, telah gagal, dan masalah Indonesia-Belanda menjadi menjadi masalah internasional. Kedudukan Republik Indonesia menjadi sejajar dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya.

Dampak Agresi Militer I bagi Bangsa Indonesia.
Dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer I oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan penghentian tembak menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer Belanda langsung terhenti. Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pembersihan untuk mengamankan dareah-dareah yang telah didudukinya. Dalam gerakan pembersihan ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda, terutama di dareah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat dikuasai, umpamanya dareah sekitar Krawang-Bekasi

Di sekitar Bekasi beroperasi pasukan kita yang dipimpin oleh Lukas Kustrayo. Setelah pembentukan BKR ia langsung bergabung, dan pasukan yang dibentuknya beroperasi di sekitar Bekasi. Setelah Belanda meyerang pada bulan Juli 1947 Lukas tetap beroperasi di sana dan tetap menganggu kehadiran Belanda di daerah itu, juga setelah diadakan pengehentian tembak-menembak. Kegiatan Lukas sangat menjengkelkan Belanda, sehingga Lukas diberi julukan ”Tijger van West Jawa” (Harimau Jawa Barat). Belanda terus-menerus berusaha mengejar Lukas dan pasukannya, tetapi selalu tidak berhasil. Setelah mereka mengetahui bahwa Lukas bermarkas di desa Rawagede, mereka menyerbu desa itu pada tanggal 9 Desember 1947, dan lagi-lagi Lukas dan pasukannya lolos. dalam kemarahan dan frustasi karena usaha mereka tidak berhasil, pasukan Belanda menembaki rakyat desa Rawagede secara membabi buta dan membunuh 491 orang dewasa dan anak-anak. Kekejaman Belanda ini tidak pernah kita ungkapkan ke dunia luar, karena pada waktu itu memang kita tidak mempunyai aparat untuk melakukanya.

Kekejaman Belanda lain yang dapat disebut adalah pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pada bulan Januari 1948 oleh pasukan Kapten Wasterling, yang juga tidak pernah dihukum. Juga peristiwa kapten api maut di Jawa Timur, ketika prajurit-prajurit Republik Indonesia yang tertawan oleh Belanda diamsukkan dalam gerbong kereta api yang kemudian ditutup rapat tanpa ventilasi, sehingga semua tawanan mati lemas karena kepanasan dan kehabisan udara.

Pertempuran Rakyat Sumsel pada Agresi Militer I Belanda
Front Pertempuran Muara Enim
Pada tanggal 21 julin 1947 serdadu Belanda melancarkan serangan melalui semua jalur yang didukung oleh pesawat udara. Hampir semua lokasi pertahanan Bridge Pertempuran TNI dapat diterobos dalam waktu satu hari. Namun untuk dapat menguasai Prabumulih secara keseluruhan pasukan Belanda baru dapat merebutnya dari Pasukan Resiment XLV pada tanggal 22 Juli 1947 pukul 08.00 pagi.

Adanya perlawanan dan pertahanan yang gigih yang dilakukan oleh pasukan TNI dan laskar di Prabumulih dan sekitarnya, menyebabkan pasukan Belanda dari arah Baturaja mencoba untuk menggunting pertahanan TNI-Subkoss dan pemuda laskar dengan dua jalur. Pertama dari arah Baturaja kemudian berpencar dua, yang satu ke arah Semendo Area dan satu lagi ke arah Tanjung Enim, dan Jalur kedua, pasukan Belanda masuk melalui Suban Jeriji .

Front Pertempuran di Lahat Selama Agresi Militer I Belanda
Setelah pertempuran lima hari lima malam, markas subkoss berkedudukan di Lahat. Sedangkan markas Brigade Garuda merah berada di Prabumulih.Kedudukan markas sukoss di Lahat tidaklah berlangsung lama, karena pada bulan juli 1947 Belanda melakuakn Agresi Militernya yang pertama.Markas subkoss terpaksa dipindahkan kembali ke Lubuk Linggau.Begitu pula markas Brigade Garuda Merah akhirnya dipindahkan dari Prabumulih ke Muara Beliti. Pemindahan personil dan perlengkapan markas subkoss ke Lubuk Linggau dilakukan dengan angkutan kereta api.

Sebelum Belanda melakukan Agresi Militer 1, untuk mempertahankan daerah Lahat dibentuklah Brigade Garuda Dempo yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Harun Sohar, dan kemudian digantikan oleh Kolonel Hasan Kasim, membawahi tiga daerah pertahanan, yaitu
  • Daerah Lematang – Kikim dipimpin oleh Letnan Kolonel Harun Sohar kemudian diganti oleh Mayor Sai Husin
  • Daerah Semendo dipimpin oleh Kapten Hamid Jemair dan
  • Daerah Sukarame dipimpin oleh Letnan Satu Yahya Bahar


Daerah Lematang – Kikim terbagi atas tiga sektor yaitu :
Sektor I : Tinggi Hari dipimpin oleh Letnan satu Hutabarat dengan pos nya di Tinggi Hari Gumay, sedangkan daerah operasinya Kuba, Jati, Muara Siban, Selangis, dan Lahat.
Sektor II : Dipimpin oleh Letnan satu Nahwi daerah operasinya Pagar Gunung dan sekitarnya.
Sektor III : Dipimpin oleh Kapten A. Satar, daerah operasinya tanjung Mulak, Mingkik, pulau pinang dan sekitarnya.

Pertempuran di OKU
Sekitar awal bulan Agustus 1947 terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat dilupakan yaitu pencegatan kereta api oleh pasukan TNI-Subkoss bersama-sama rakyat yang dipimpin oleh seorang bekas serdadu Jepang yang bersimpati kepada pejuang pasukan TNI-Subkoss bernama Kemas Nanang. Pencegatan ini terjadi di antara halte Metur dengan stasiun Peninjauan, ketika sebuah kereta api membawa pasukan Belanda yang datang dari Palembang menuju Baturaja dicegat dan diserang, salah satu gerbong yang penuh dengan pasukan Belanda dapat diledakkan dengan lemparan sebuah granat tangan sehingga banyak menimbulakan korban tewas maupun luka-luka dipihak pasukan Belanda.

Terjadilah tembak-menembak dengan pasukan Belanda, tetapi pasukan TNI-Subkoss setelah menyerang lalu mundur dan menghilang masuk hutan. Korban di pasukan TNI-Subkoss tidak ada, sedangkan korban yang diderita oleh pasukan Belanda cukup banyak, Komandan pasukan Belanda memutuskan bahwa sebagian pasukan Belanda meneruskan perjalanan ke Baturaja dan sebagian lagi ke Palembang dengan membawa korban yang tewas dan luka-luka.

Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda
Taktik Perjuangan Untuk Menghadapi Belanda
Adapun taktik perjuangan untuk menghadapi Belanda yang dikemukakan Simbolon antara lain sebagai berikut :
  • Tentara Belanda memakai taktik penetrasi dengan mechanised spercheads, diikuti oleh pasukan-pasukan yang bermotor. Dengan sendirinya menghendaaki jalan-jalan atau openvelden untuk menggerakan spearheads tadi.
  • TNI-Subkoss harus berusaha untuk menghalang-halangi kemajuan spearheads tadi dengan jalan merusak jalan-jalan, jembatan-jembatan dan sebagainya untuk menghambat musuh, agar tidak dapat masuk ke daerah pertahanan TNI-Subkoss.
  • Taktik yang dipergunakan Belanda ialah untuk menghancurkan dan mengacau pertahanan linier dan statis. Dengan sendirinya, bila speahbeads sudah lolos dan maju dengan cepat untuk mendapat vitale punten, pertahanan akan pecah seperti terjadi di Payakabung.
  • Taktik bumi hangus akan dilakukan seluas-luasnya dalam daerah-daerah operasi.
  • Taktik-taktik diatas ditambah dengan taktik khusu, yaitu taktik Gerilya.


Keampuhan Strategi Diplomasi
Harus daikui, TNI mengalami pukulan berat berat saat agresi militer Belanda I itu. Akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.Ketika itulah perjuangan diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu merdeka dan berdaulat.

Keberhasilan perjuangan diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB.Amerika Serikat menyerukan agar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Di tengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak.

Perundingan Renville
Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Commite of Good Offices (Komite Jasa-jasa Baik). Komite itu kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara(KTN). Anggota KTN terdiri atas wakil Australia, Richard Kiby, wakil Belgia, Paul van Zeeland, dan wakil Amerika Serikat, Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan permintaan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan permintaan pihak Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota KTN ketiga, yaitu Amerika Serikat.

Tugas pokok KTN adalah mecari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu, KTN menawarkan perundingan kepada kedua negara. Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan perundingan yang di luar wilayah pendudukan Belanda maupun wilayah Republik Indonesia. Tempat yang dimaksud adalah sebuah kapal AS bernama Renville, yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan itu terkenal dengan sebutan Perundingan Renville.

Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdullah Wijoyoatmojo. Perundingan berlangsung alot karena baik Indonesia maupun Belanda cenderung berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948, hasil Perundingan Renville disepakati dan ditandatangani.

Hasil Perundingan Renville:
  • Penghentian tembak-menembak.
  • Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
  • Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
  • Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda.


Akibat Perundingan Renville, wilayah Indonesia yang diakui menjadi semakin sempit. Itulah sebabnya, hasil Perundingan Renville mengundang reaksi keras dari kalangan partai politik, hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. Bagi TNI, hasil prundingan itu mengakibatkan harus ditinggalkannya sejumalh wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun. Ketidakpuasan yang semakin memuncak terhadap hasil Perundingan Renville mengakibatkan Kabinet Amir Starifuddin jatuh.

Penutup
Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persekmakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda.

Agresi militer Belanda yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, yang sasaran utamanya adalah di tiga tempat yaitu tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sasaran mereka adalah kawasan perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, serta wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula.

Agresi tersebut mendapat perhatian dari Dewan Keamanan PBB serta beberapa negara yang juga mendukung Indonesia. Hingga akhirnya dibentuklah Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral.

Penyelesaian agresi militer yang pertama ini yaitu dengan perjanjian Renville. Perundingan serta penandatanganan perjanjian Renville merupakan sebuah perundingan yang dilakukan antara pihak delegasi Indonesia dengan pihak delegasi Belanda, yang mana perundingan ini dilakukan di atas sebuah kapal perang Angkatan Laut milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Adapun penyebab dilaksanakannya perundingan ini, tidak terlepas dari perundingan sebelumnya yang telah dilaksanakan berupa perjanjian Linggajati dan penyerangan yang dilakukan Belanda terhadap wilayah-wilayah yang ada di Republik, di mana pada akhirnya peristiwa tersebut terkenal dengan peristiwa Agresi Militer Belanda Pertama yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947.

Mengetahui penyerangan yang tengah dilakukan Belanda terhadap Indonesia, Dewan Keamanan PBB mengutus sebuah komisi guna meredakan serta membantu menyelesaikan segala pertikaian dan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Komisi tersebut terkenal dengan sebutan KTN (Komisi Tiga Negara) yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Untuk meredakan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda, Dewan Keamanan PBB dan KTN memutuskan untuk membuat sebuah perundingan baru, yang pada akhirnya perundingan tersebut diberi nama Perundingan Renville, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 di atas sebuah kapal perang milik Amerika Serikat.

Daftar Pustaka
Nasution, AH. 1976. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 9, Sejarah-AD, Bandung: Angkasa.
O. E. Engelen, dkk. 1997. Lahirnya Satu Bangsa dan Negara. Yogyakarta: Universitas Indonesia.
Poesponegoro. Marwati Dj. 1884. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklefs, M. C. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Sudharmono. (1981). 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. Jakarta: Sekretariat Republik Negara Indonesia.
Yusuf, Syafruddin dkk. 2003. Sejarah dan Peranan SUBKOSS Dalam Perjuangan Rakyat SUMBAGSEL (1945 – 1950). Palembang : CV. Komring Jaya Putra


Internet:
Wikipedia (2013). Sejarah Indonesia (1945–1949). [Online]. Tersedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281945%E2%80%931949%29. Diakses tanggal 1 November 2014, pukul 18.31 WIB.
Eryadi. Intisari Pengetahuan Sosial Lengkap. [Online]. Tersedia: http://books.google.co.id/books?id=gtkd45lkfm8C&pg=PT345&lpg=PT345&dq=wilayah+Indonesia+diakui+berdasarkan+garis+demarkasi+garis+van+Mook&source=bl&ots=R3uNI0K8rt&sig=34IhWpdeyGF5bNTmYOXT7oTv50k&hl=en&sa=X&ei=4IjeUeXFBs_orQfWnYGgBA&redir_esc=y. Diakses tanggal 1 November, pukul 21.08 WIB
Gani Abdul Yusra Habib. (2010). Deru Radio Rimeraya. [Online]. Tersedia: http://cibro-gayo.blogspot.com/2010/03/deru-radio-rimeraya-expo-budaya-leuser.html (13
Juli 2013). Diakses tanggal 1 November, pukuk 22.21 WIB.



Bangka dan Penambangan Timah Abad 19

Bangka dan Perekonomian Nusantara Abad 19
"Pahit Manis Sejarah Penambangan Timah Bangka"
Oleh: Kms. Gerby Novario


Pendahuluan
Sejak ditandatangani Kapitulasi Tuntang di Desa Tuntang, Semarang, Jawa Tengah tanggal 18 September 1811 sampai dengan Traktat London tanggal 13 Agustus 1814, pulau Bangka dan pulau Belitung berada di bawah pengaruh dan kekuasaan pemerintah kerajaan Inggris. Pada tanggal 26 April 1812, Jenderal Inggris Robert Rollo Gillespie berhasil menguasai Palembang dan Sultan Palembang Mahmud Badaruddin II terdesak lari ke Musi Rawas untuk menyusun kekuatan. Sehari kemudian tanggal 27 April 1812 ditandatangani perjanjian antara Jenderal Robert Rollo Gillespie dengan Ahmad Najamuddin (Pangeran Dipati) saudara Sultan Mahmud Badaruddin II yang berambisi menjadi sultan, yang isinya antara lain, bahwa pulau Bangka dan pulau Belitung menjadi milik kerajaan Inggris, serta eksploitasi terhadap timah di pulau Bangka dan pulau Belitung dilakukan oleh wakil dari Inggris yang berkedudukan di Palembang. Pada tanggal  20 Mei 1812 Jenderal Robert Rollo Gillespie menguasai Kota Muntok dan memproklamirkan, bahwa Inggris berkuasa atas pulau Bangka dan mengubah nama pulau Bangka menjadi Duke of Yorks Island, serta nama Muntok diubah menjadi Minto untuk kehormatan bagi Sir G. Elliot Earl of Minto, seorang gubernur jenderal Inggris di India. (Dinas Pendidikan kota Pangkalpinang, 2013).

Eksplorasi Timah Bangka Masa Kolonial Inggris
Untuk selanjutnya Inggris kemudian membagi Bangka menjadi 3 divisi, Pembagian divisi ini lebih cenderung didasarkan pada pembagian wilayah eksplorasi atau penambangan timah, dibandingkan pada pembagian wilayah berdasarkan kepentingan pemerintahan. Pembagian divisi di pulau Bangka meliputi wilayah bagian utara (northern division) yaitu wilayah Jebus (stocade of Teboos), Belinyu (stocade of Belinyoo), Sungailiat (stocade of Soongie-liat), serta Merawang (stocade of Marawang), kemudian wilayah  bagian  barat  (western division)  pulau  Bangka  meliputi wilayah Muntok (town of minto), Belo (village of Belo), Kotawaringin (stocade of Kooto Waringin, Distric Jeruk, Distric Peesang, dan terakhir wilayah bagian selatan timur pulau Bangka (south east division) yang meliputi hampir separuh pulau Bangka yaitu Pangkalpinang (stocade of Pangkal Penang), Sungaiselan (Godong Selan), Bangkakota (Old Settlement of Banko Kotlo), Koba (Koba), Paku (Pakoo), Permis (Permissang), Olim (Oolim), dan Toboali (stocade of Tooboo-alie).(Kompassiana, 2011)

Untuk meningkatkan produksi dan memperkenalkan cara baru penambangan dan pengelolaan pertambangan timah di pulau Bangka, Gubernur Jenderal Inggris di Batavia, Thomas Stamford Bingley Raffles mengutus Dr. Horsfield untuk mengadakan penelitian. Langkah pertama yang dilakukan Inggris di pulau Bangka adalah menarik hati rakyat Bangka dengan menghapus sistem pajak Timah Tiban dan Tukon yang dianggap tidak adil oleh Inggris karena hanya dibebankan kepada orang pribumi Bangka. Pemerintah Inggris kemudian mengadakan perundingan dengan kepala-kepala parit dan kongsi-kongsi penambangan untuk meningkatkan produksi timah di pulau Bangka dan kemudian disepakati tentang harga timah yang dijual ke Inggris sebesar 6 ringgit sepikul (satu pikul setara dengan 60 kg), bebas dari ongkos melebur dan mengangkut serta pelunasan hutang oleh kepala-kepala parit dan kongsi-kongsi penambangan kepada pemerintah. Pemerintah juga memberikan bantuan biaya bagi pembukaan tambang-tambang baru, sementara ongkos penyelenggaraan parit-parit penambangan timah ditanggung oleh kepala parit, membayar pekerja tambang dengan upah yang lebih tinggi dalam mata uang yang dapat dipertukarkan, membentuk opsir dari orang Cina. Pemerintah Inggris juga mendatangkan pekerja-pekerja tambang dari Kanton Cina untuk meningkatkan produksi timah di pulau Bangka.  (Dinas Pendidikan kota Pangkalpinang, 2013).

Selanjutnya pemerintah Inggris akan membangun gedung-gedung baru dan tanur-tanur  untuk peleburan timah (salah satu gedung yang dibangun Pemerintah Inggris di dekat pelabuhan Muntok disebut masyarakat dengan sebutan Gedung Kuning karena di cat berwarna kuning, gedung ini berfungsi untuk menampung pekerja tambang dari Kanton Cina yang baru datang di Kota Muntok). Kebijakan lain dari pemerintah Inggris selanjutnya adalah menentukan harga padi sebesar 3 ringgit sepikul dan penentuan harga-harga barang kebutuhan lainnya dengan harga yang layak. (Dinas Pendidikan kota Pangkalpinang, 2013).

Produksi Timah Bangka Abad 19
Produksi timah pada masa kekuasaan Inggris di pulau Bangka walaupun berlangsung singkat dengan penerapan kebijakan baru di atas relatif cukup besar dengan produksi timah sekitar 78.325 pikul. Meskipun masa kekuasan Inggris di pulau Bangka berlangsung singkat, namun kebijakan yang dibuat Inggris dalam masa yang singkat berakibat luas bagi pola penambangan dan pengelolaan timah di pulau Bangka masa-masa selanjutnya. Dr. Horsfield di samping mempelajari masalah tentang pertimahan juga mempelajari tentang masyarakat pulau Bangka. Dr. Horsfield pada tahun 1813 mencatat, bahwa dimasa itu orang pribumi Bangka yaitu Orang Darat atau Orang Gunung dan Orang Laut masih sedikit dipengaruhi oleh agama Islam. (Dinas Pendidikan kota Pangkalpinang, 2013).

Ekonomi Bangka Kembali ke Kolonial Belanda
Runtuhnya kekuasaan Napoleon Bonaparte di Eropa,  menyebabkan negara-negara Eropa harus menata kembali wilayah yang menjadi koloninya di berbagai belahan dunia. Dalam menata kembali daerah jajahannya, kerajaan Belanda dan kerajaan Inggris pada tanggal 13 Agustus 1814 merumuskan suatu persetujuan yang kemudian dituangkan dalam Traktat London atau konvensi London. 

Traktat London ditandatangani oleh wakil dari kerajaan Belanda, Mr. Hendrik Fagal, dan wakil dari kerajaan Inggris, Lord Caster Ragh. Pemerintah kerajaan Belanda berdasarkan Traktat (konvensi) London kembali berkuasa atas wilayah Hindia Belanda. Seluruh proses serah terima daerah kekuasaan antara kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda berdasarkan perjanjian atau Traktat London dilakukan antara M.H. Court sebagai perwakilan kerajaan Inggris dengan K. Heynes yang mewakili kerajaan Belanda. Serah terima dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1816 di Kota Muntok pulau Bangka. (Dinas Pendidikan kota Pangkalpinang, 2013).

Pulau Bangka diserahkan Pemerintah kerajaan Inggris kepada kerajaan Belanda sebagai ganti Cochin yang terletak di Kerala India. Serah terima ini jelas sekali menunjukkan, bahwa pulau Bangka pada waktu itu merupakan bandar dan tempat yang strategis bagi kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda di kawasan pulau Sumatera dan di wilayah Indonesia Bagian Barat. Penyerahan pulau Bangka kepada kerajaan Belanda mendapat protes dari Thomas Stamford Bingley Raffles kepada Dewan Rahasia East India Company karena Thomas Stamford Bingley Raffles sangat mengerti akan pentingnya posisi strategis pulau Bangka pada masa itu. Sepucuk surat Raffles tertanggal 3 Juli 1818 kepada Dewan Rahasia East India Company antara lain berbunyi:
it is much to be regretted that the island of Banca was ever ceded to the Dutch. Could this important station be regained, in payment for the heavy sums due by the Dutch Government on the close of the Java accounts, its advantages to the British Government would abundantly repay the amount foregone. Possessing  Banca in indisputed sovereigny, it would be the seat of our eastern Government.....

Pemerintah Hindia Belanda setelah kembali berkuasa di pulau Bangka kemudian mengangkat K. Heymis sebagai  Residen. (Dinas Pendidikan kota Pangkalpinang, 2013). Setelah dikuasai lagi oleh Belanda, produksi timah terus dilakukan, bahkan dikutip dari tulisan Tijdschrift voor Ned, kapal Indie VIII yang akan pulang kenegeri Belanda pada tahun 1846 membawa lebih dari 100.00 pon timah yang diduga berasal dari Bangka, timah sebanyak itu kemudian memasuki pasar Amsterdam. Pada masa inilah terjadi perlawanan yang sangat keras dari beberapa pejuang lokal Bangka, diantaranya pemberontakan dari Depati Amir, Depati Bahrin, dan Batin Tikal.

Fakta yang terjadi dalam penambangan timah pada abad ke 19
Karena timah yang dimonopoli oleh Belanda dengan harga yang telah mereka tentukan, membuat rakyat menderita, kemudian penyeludupan timah yang sebelumnya ramai dilakukan pada abad ke 18, kembali marak dilakukan, penyeludupan dapat dengan mudah dilakukan mengingat letak gerografis perairan Bangka bagian utara yang langsung menghadap ke Singapura dan Malaysia yang merupakan Bandar yang ramai. Wilayah yang biasa digunakan untuk menyeludupkan timah adalah pelabuhan diwilayah Bubus, Belinyu, dan pantai utara Jebus, karena letak geografisnya yang paling dekat dengan selat Malaka dan keadaan gerografisnya yang berbukit dan pantai yang berkelok. Rute penyeludupan yakini dari Bangka utara,  menuju Lingga, kemudian langsung menuju Singapura yang saat itu telah ramai menjadi Bandar baru di selat Malaka.

Bangka pada saat itu merupakan surga bagi elit politik Belanda, mereka akan sangat senang apabila ditempatkan disalah satu pulau baik itu Bangka ataupun Belitung, karena royalty yang sangat  besar akan diterima, hal ini karena saat itu timah merupakan komoditi paling diandalkan dipasar dunia.

Erman: 2009 mengungkapkan pada masa itu di kota Pangkal pinang ada sebanyak 283 orang Eropa, di kota Sungailiat sebanyak 111 orang eropa, dikota Muntok ada sebanyak 312 orang Eropa, di Bangka selatan ada sebanyak 217 orang Eropa dan Bangka utara yang rawan penyeludupan timah ada sekitar 77 orang Eropa, data ini menujukan bahwa populasi orang-orang Eropa ini cukup padat bagi Bangka yang luasnya tak seberapa.

Orang-orang Eropa tadi bekerja di perusahan timah milik Belanda yang bernama Banka Tin Winning (BTW), perusahaan ini terus mengeruk timah tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat di Bangka, Belitung, dan Kepulauan Riau yang saat itu menjadi sebuah keresidenan yang berpusat dikota Pangkalpinang, Bangka.


Daftar Pustaka
Abdullah, Taufik, dkk. 2002. Sejarah Modern Awal. Jakarta: Grolier Internasional.
Arismunandar, Agoes, dkk. 2002. Arsitektur. Jakarta: Grolier Internasional.
Burger,D.H. (1962). Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jakarta: Negara _____Pradnjaparamita.
Erman. Erwiza. 2009. Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah _____Timah Bangka Belitung. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Gde Agung, Ide Anak Agung, 1989. Bali pada Abad XIX: Perjuangan Rakyat dan Raja-raja _____Menentang Kolonialisme Belanda 1808-1908. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. Sejarah Nasional Indonesia III & IV. Jakarta: Balai _____Pustaka.
Tagel Eddy, I Wayan, 1992. “Bara Lombok di Seberang Bali (Sebuah Studi Pemberontakan _____Praya) 1891-1894,” Tesis S-2. Sekolah Pasca Sarjana UGM.
Internet:
http://nasional.kompas.com/read/2008/11/21/01505328/sitemap.html
http://sejarah.kompasiana.com/2010/05/28/l%E2%80%99histoire-se-repete-11-palembang-sisi-gelap-raffles-151961.html
http://akhmadelvian.dinpendikpkp.go.id/?com=post&view=item&id=24

http://melayuonline.com/ind/history/dig/287/negeri-bangka-belitung

Recent Posts