Selamat Datang | Selamat datang "Mahasiswa Baru Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya 2017" - Selamat Bergabung | Semoga artikel dan isi web HIMAPES Unsri ini dapat memberikan manfaat |17 AGUSTUS 1945-2016 "Perjuangan Bangsa Masih Berlanjut" MERDEKA!!! | Terima kasih sudah mengunjungi web kami | Viva Historia... #noHistory noFuture

Saturday, 20 December 2014

Sejarah: Pembentukan Negara Sumatera Selatan dan Politik Belanda

Negara Sumatera Selatan Dalam Bingkai Sejarah Nasional Indonesia
Oleh: Kms. Gerby Novario
Email: gerbynovario@gmail.com


    Negara Sumatera Selatan (NSS) salah satu negara bagian dalam negara federal di Indonesia, pemebentukannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik dan kondisi Indonesia pada masa revolusi. Pada masa itu, setelah Belanda kembali ke Indonesia berkembang dua pemikiran bentuk kenegaraan yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federasi. Republik Indonesia menginginkan bentuk negara kesatuan sedangkan Belanda menghendaki bentuk negara federasi. Perselisihan antara kedua negara itu mulai menemukan persamaan persepsi sejak persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 Nopember 1946. Sejak saat itu penyelesaian konflik antara Indonesia-Belanda selalu mengacu pada kerangka pembentukan negara serikat.
   
Gambar 1. Negara-negara bagian pada masa RIS dan garis Van Mook yang fenomenal.
    Semenjak Belanda menginjakan kakinya untuk kedua kali di Indonesia, Belanda beranggapan bahwa bentuk bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia adalah adalah negara federal. Hal ini disebabkan karena perbedaan-perbedaan yang amat besar antara daerah satu dan lainnya di kepulauan Indonesia. Pandangan pemerintah Belanda ini bisa saja benar adanya karena negara federal memang cocok dengan masyarakat yang amat beragam dan bersifat majemuk dalam banyak hal seperti sosial, kultural, geografis, dan kekayaan sumber-sumber daya alam. Sistem federal memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang berbeda-beda itu untuk mengatur diri sendiri tanpa harus tunduk kepada pemerintah pusat yang cenderung mengatur secara nasional dengan mengabaikan ciri-ciri khas yang ada di berbagai daerah. Akan tetapi, sejarah telah menunjukan bahwa negara federal telah digunakan oleh penguasa pemerintah kolonial Belanda untuk memecahbelah rakyat Indonesia. Karena Belanda tidak mampu membubarkan Republik Indonesia dan mengalahkan kekuatan militernya maka Belanda membentuk sejumlah negara bagian yang akan bergabung menjadi negara federal untuk mengalahkan Indonesia (Rauf, 1998: 2).

    Sebagaimana diketahui ketika Belanda datang untuk kedua kalinya, tentunya Belanda mendapatkan keadaan yang sudah jauh berbeda dengan masa-masa kolonial sebelumnya, kemerdekaan Indonesia telah memberi semangat yang tinggi bagi rakyat untuk bahu membahu berjuang dan mendukung pemerintahan yang syah. Di balik ini Belanda tetap berkeinginan untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara jajahan. Untuk mencapai rencana ini, Belanda menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran Belanda dalam bentuk negara boneka. dengan mengirim DR. HJ. Van Mook sebagai Letnan Gubernur Jendral untuk dapat merubah ketatanegaraan Indonesia menjadi sebuah Negara boneka yang berbentuk federal.

    Van Mook mengusulkan supaya pemerintah Belanda beralih kepada susunan kenegaraan federal di Indonesia. Pemikiran ini dikongkretkan pada tanggal 25 November 1945 dan kemudian dipakai sebagai dasar di dalam pembicaraan selama Konferensi Malino pada bulan Juli 1946. Dalam konferensi ini wakil – wakil Kalimantan dan Indonesia Timur berkesimpulan bahwa dalam tertib ketatanegaraan Indonesia, federalis harus menjadi dasar suatu kesatuan tata negara yang meliputi seluruh Indonesia jadi bentuknya Negara Indonesia Serikat. Keterkaitan negara federal dengan keinginan Belanda untuk mempertahankan kekuasaanya di Indonesia diperkuat oleh kenyataan bahwa batas negara-negara bagian yang dibentuk Belanda di Sumatera dan Jawa adalah garis gencatan senjata yang dibuat oleh Belanda dan Republik Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa negara bagian tersebut adalah rekayasa Belanda. Politik Belanda dalam menciptakan negara federal di Sumatera Selatan didukung keadaan politik di Palembang ketika elite poitik dalam keadaan lemah, hal ini mempermudah Belanda memasukan politik dengan mempengaruhi orang-orang dapat diajak kerjasama.

    Pada bulan-bulan terkahir tahun 1945, keamanan di Palembang menjadi sulit karena terjadi banyak peristiwa. Di wilayah lain umunya pemerintahan daerah dapat berkerja terus dengan beberapa perubahan seperti penggantian tenaga Jepang oleh tenaga Indonesia.

    Letak geografis Palembang, sejak masa sebelum revolusi amat menarik. Letaknya yang relatif dekat dengan Batavia, menyebabkan Palembang lebih terintegarsi ke dalam lingkaran pengaruh pusat atau Batavia. Kehidupan perdagangan di kota ini didukung dengan tersediahnya hasil alam sperti karet, kopi dan barang komoditi lainnya. Peranan kota Palembang lebih penting lagi dengan adanya pelabuhan samudra Boom Baru yang dapat menampung kapal-kapal yang masuk dan keluar. Di samping itu terdapat juga stasiun kereta api Kertapati yang menjadi penghubung menuju Tanjung Karang, lewat stasiun ini barang-barang dapat dianngkut menuju pulau Jawa. Pada awal masa revolusi sudah terbuka jalan lewat darat dari arah selatan yaitu daerah Tannjung Karang dan Bengkulu. Selain itu dari daerah utara merupakan pintu masuk dari daerah Jambi dan daerah utara pulau Sumatera. Dengan lancarnya perhubungan ini, Palembang manjadi berkembang dalam bidang perdagangan.

    Posisi ini dapat menjadi kelebihan ataupun kerugian jika dilihat dari pendudukan bangsa asing di daerah ini. Karena itu dua bulan setelah proklamasi, tanggal 12 Oktober 1945 tentara Inggris telah mendarat di Palembang, di bawah pimpinan Letkol Carmichel. Kedatangan tentara ini dilengkapi pula dengan badan-badan pemerintahan seperti AMACAB (Allied Military Administration Civil Affair Branch) yaitu pemerintahan gabungan militer dan sipil sekutu bangsa Belanda dan Inggris. Bangsa Indonesia telah menduga kedatangan sekutu ini diboncengi tentara Belanda yang dilengkap dengan pemerintahan sipil yaitu NICA (Nederlandsn Indies Civil Administration) badan inilah yang dipersiapkan Belanda untuk menjajah Indonesia kembali. Masalah inilah nantinya menjadi pangkal perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Pasukan sekutu terus berkembang dengan cepat karena kedatangan mereka ke Palembang secra bergelombang. Rombongan yang kedua mendarat pada tanggal 13 Maret 1946 dipimpin oleh Brigadir Jenderal Hutchinson. Mereka mendesak pemerintah Indonesia agar dapat menempati lokasi-lokasi yang sebelumnya telah diduduki oleh tentara Jepang (Sempurnadjaja, 1995).

    Sementara itu pergantian kekuasaan dari Inggris ke Belanda terjadi tanggal 24 Oktober 1946, sejak itu Koloner Mollinger sebagai komandan tentara Belanda resmi menduduki Palembang. Kekuatan serdadu Belanda di Palembang pada saat penyerahan resmi tersebut sebesar 1 brigade yaitu brigadi Y yang langsung di bawah pimpinan Kolonel Mollinger yang merangkap sebagai komandan teritorial di Sumatera bagian Selatan. Wakil komandan brigade Y adalah letnan Kolonel D.J. Van Weel dengan kepala stafnya Mayor Van Der Veen. Markas Brigade berkedudukan di Talang Semut yang sebelumnya menjadi markas besar tentara Inggris. Pasukan Belanda ini sekaligus bertugas melindungi pemerintahan sipil Belanda di Palembang dikepalai oleh Mr. H.J. Wijnmalen dengan sekeretarisnya C. Van Grond (Perawiranegara, 1987: 43).

    Ide pemikiran Belanda untuk mendirikan negara federal di Indonesia disampaikan pertama kali kepada Perdana Menteri Sutan Syahrir, yang ketika itu menjadi kepala pemerintahan yang disenangi Belanda. Prakarsa kabinet Syahrir yang terus melanjutkan berdiplomasi dengan Belanda diawali dengan perundingan Linggarjati yang ditanda tangani tanggal 25 Maret 1947. Dalam pasal 2 dijelaskan pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia berkerjasama supaya segera membentuk Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat atas dasar demokrasi dan sistem federal (Ried, 1996: 188).

    Akan tetapi usaha Sutan Syahrir mencari perdamaian melalui perundingan Linggarjati mengalami kegagalan, Belanda sendiri yang paling utama tidak mematuhi beberapa keputusan dalam perundingan. Persetujuan ini telah dinodai dengan pelanggaran demi pelanggaran dan Palembang termasuk daerah yang pertama sekali melibatkan dirinya ke dalam kancah peperangan yang paling serius (Zed, 1991: 344).

Hubungan Agresi Militer Belanda I Dengan NSS     
     Pelaksanaan hasil perundingan Linggarjati yang tidak berjalan mulus menyebabkan pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

    Sebelum Belanda melancarkan agresinya yang pertama tanggal 21 Juli 1947, di Palembang terlebih dahulu sudah terjadi pertempuran besar yang dikenal dengan perang lima hari lima malam tanggal 1 sampai 5 januari 1947. Bagi Belanda menduduki Palembang sangatlah penting, Palembang dapat dijadikan batu loncatan untuk menuju pulau Jawa. Selain itu dalam segi kekuatan militer dan politik pendudukan Palembang akan menjadi pukulan moral bagi pasukan lainnya di Sumatera karena di Palembang organik Tentara Republik Indonesia (TRI) dan laskar yang terbaik persenjataanya. Untuk itulah Palembang harus diduduki. Dengan alasan inilah Belanda berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menduduki Palembang.

    Kehadiran Belanda di Palembang tidak banyak berbeda dengan Inggris, mereka memang benar-benar menunjukan keangkuhan, semua wilayah yang pital mereka duduki. Kebencian rakyat Palembang yang memuncak setelah Belanda merubah fungsi rumah sakit Charitas, yang dahulunya dikelola oleh golongan sipil Indonesia. Kemudian berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan segi praktisnya, pengelolaannya diserahkan kepada sekutu, sebab korban-korban dari sekutu juga banyak yang berjatuhan. Sayangnya makusud baik dari pemerintah Republik Indonesia disalahgunakan oleh sekutu dan Belanda. Mereka tidak lagi mengelola rumah sakit Charitas untuk mengabdi kemanusiaan tetapi merobah fungsi tradisional rumah sakit tersebut menjadi benteng pertahanan yang kuat dan strategis. Belanda beruntung karena rumah sakit Charitas letaknya di atas bukit, dengan kondisi seperti itu memudahkan Belanda pengawasi pergerakan rakyat Palembang yang akan membahayakan mereka. Selain itu pendudukan Charitas sangat tepat, memudahkan hubungan Belanda dalam menuju Talang Betutu dan Talang Semut.

    Belanda melaksanakan agresi militer tanggal 21 juli 1947 atau dengan istilah mereka aksi polisional(pengamanan). Peristiwa ini telah membawa akibat yang lebih tragis lagi. Sejak ini kekuatan militer dan pemerintahan sipil juga terusir ke luar kota, bahkan mundur secara berpindah-pindah tempat. Mula-mula ke Lahat dan kemudian ke tempat lain yaitu daerah huluan Lubuk Linggau yang berjarak sekitar 365 km dari kota Palembang. Pada awalnya, Sumatera Selatan tidak termasuk dalam kerangka pembentukan negara federal di Indonesia.

    Dalam keputusan konferensi Malino tamggal 16 sampai 22 Juli 1946, Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk terdiri dari Jawa, Sumatera, Timur Besar dan Kalimantan (Gde Agung, 1985: 114). Akan tetapi setelah persetujuan Linggarjati disepakati terdapat tiga daerah yang diakui menjadi daerah Republik yaitu Sumatera, Jawa dan madura. Dengan demikian Negara Indonesia Serikat hanya meliputi Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar.

    Pada awalnya, Sumatera Selatan tidak termasuk dalam kerangka pembentukan negara federal di Indonesia. Negara Sumatera Selatan baru beridiri tanggal 30 Agustus 1948, ini berarti perjuangan Indonesia menghadapi Belanda sudah berjalan panjang. Di Palembang sudah terjadi dua peristiwa besar yaitu pertempuran lima hari lima malam dan agresi militer pertama Belanda. Dua peristiwa ini telah berdampak besar terhadap perjuangan bangsa. Kekuatan Republik telah menjadi lemah, pemerintahan sipil dan militer di Palembang mengungsi ke luar kota. Kekosongan ini telah memudahkan Belanda menguasai kembali daerah Republik guna melaksanakan tujuan politik federalnya. Untuk mencapai tujuan ini sejak bulan Desember 1947 Belanda sudah merintis pemebentukan negara federal di Palembang dengan membentuk Badan Persiapan Negara Sumatera Selatan (BPNSS).

    Terbentuknya negara-negara federal di Indonesia sejak tahun 1946, tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem politik federal yang direkayasa oleh Dr. H.J.n Mook dan pengganti-penggantinya. Berbagai usaha Belanda lakukan, usaha nyata bagi Belanda setelah berhasil membentuk Recomba, yang menjadi mesin pemerintahan tandingan terhadap organ pemerintahan Republik. Di samping menjalankan kegiatan sehari-hari, Recomba juga mensiasati berdirinya negara-negara federal di setiap daerah pendudukan Belanda setelah agresi militer Belanda pertama.

    Recomba Sumatera Selatan dipimpin oleh Wijnmalen. Sejak berdiri, Wijnmalen sudah mulai mendekati beberapa orang yang kira-kira dapat mendukung Belanda. Dapat dikatakan bahwa orang-orang Indonesia yang mendukung sistem politik federal di setiap negara bagian itu merupakan minoritas saja dibandingkan dengan yang benar-benar pro Republik. Mereka adalah kelompok-kelompok masyarakat dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Menurut Kahin ada lima kelompok, klasifikasi ini mungkin akan membantu memahami motivasi golongan-golongan federal di Sumatera Selatan, mereka adalah pertama para bangsawan lokal yang takut kehilangan kedudukan politik dan ekonomi di bawah pemerintahan Republik. Kedua golongan yang tidak puas dengan kedudukan mereka di bawah Republik Indonesia. Ketiga, khusus untuk Sumatera Timur para pendukung federal di daerah ini para pegawai negeri yang profesional korban revolusi sosial. Ketika terjadi kekacauan politik yang dipimpin oleh orang-orang komunis tidak hanya bangsawan lokal yang pro Belanda saja dibunuh akan tetapi anggota keluarga yang pro Republik pun menjadi sasaran. Mereka berlindung di bawah kekuasaan Belanda dan Inggris. Ketika pemerintah Republik berdiri kembali, beberapa dari mereka menyesali keputusan yang mereka ambil, tetapi cap kolaboratur sudah melekat pada diri mereka.

    Golongan keempat adalah orang yang ikut serta dalam negara federal ini terdiri dari orang yang benar-benar pro Republik, tetapi dengan sukarela berpartisipasi dalam parlemen itu. Mereka yakin bahwa perbuatan itu sedikit banyak dapat mengimbangi sikap anti Republik dari para bangsawan dan oportunis yang mencari keuntungan diri sendiri yang biasanya menjadi unsur dominan dalam pemerintahan itu. Kelima adalah golongan yang memberikan dukungan pasif dengan alasan ekonomi. Sebagian besar mereka terdiri dari para pegawai negeri dan buruh terampil mengalami kesulitan ekonomi akibat pendudukan Jepang. Berkerjasama atau menganggur itulah ucapan Belanda untuk menakut-nakuti, yang sangat mencemaskan mereka, yang tidak mau berkerjasama dianggap Belanda sebagai suatu perlawanan, jika sudah begini biasanya mereka ditangkap dan dipenjarakan (Kahin, 1995: 444-445).

    Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan penyerbuan besar-besaran ke seluruh pertahanan pejuang di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Penyerbuan ini dinamakan Aksi Militer I. Akibat aksi militer Belanda ini, pusat keresidenan terpaksa dipindah dari Palembang ke Lahat. Belanda kemudian melancarkan aksi militer II yang menghasilkan pendudukan atas Ibukota RI, Yogyakarta. Selain itu, Belanda juga berhasil menduduki daerah-daerah lain, termasuk Sumatera Selatan. Selama menduduki daerah ini, Belanda membentuk Negara Sumatera Selatan dengan Abdul Malik sebagai wali negaranya.

Bentuk Pemerintahan Negara Sumatera Selatan
    Dominasi Belanda dalam pendirian Negara Sumatera Selatan dapat dilihat ketika Belanda Mendirikan Dewan Penasehat, yang nantinya akan bertugas memberikan nasehat kepada Recomba dalam beberapa hal yang penting mengenai pemerinntahan. Pada tanggal 6 April dibentuklah Dewan Penasehat anggotanya berjumlah 36 orang, dengan rincian 30 anggota orang Indonesia, 2 orang Belanda, 2 orang Cina, 1 orang Arab dan 1 orang India. 30 orang Indonesia tersebut terdiri dari 9 orang kepala Marga (dipilih), 13 orang wakil penduduk Marga (dipilih). 5 orang wakil penduduk Indonesia dari Haminte kota Palembang (diangkat). 1 orang wakil Alim Ulama (diangkat) dan 2 orang wakil gerakan buruh Indonesia termasuk buruh perusahan minyak (Staatsblad Negara Sumatera Selatan 1949 Nomor 2).

    Walaupun Belanda menyatakan sistem pemilihan dilakukan sendiri oleh penduduk secara demokratis. Akan tetapi dominasi Belanda dalam pelaksanaan pemilihan cukup besar, bahkan hampir semua anggota Dewan ini memenuhi keinginan Belanda dengan tidak menghiraukan pendapat rakyat. Sikap Belanda ini telah membawa suasana menjadi panas, hampir di seluruh daerah pemilihan terjadi kekerasan.

     Setelah melewati beberapa proses akhirnya Belanda berhasil menyelesaikan pemilihan itu, pemilihan Ketua Dewan Penasehat diikuti 4 orang dengan rincian suara Abdul Malik mendapat 4 suara, Zainudin Darmo 29 suara, Raden Hanan 6 suara, Raden Usman Azhari 6 suara. Dengan demikian Abdul Malik terpilih menjadi ketua (Algemeen Secretarie 1945-1950).

    Terpilihnya Abdul Malik sebagai ketua dewan sangat sesuai dengan keinginan Belanda yang selama ini memang dipromosikan. Abdul Malik adalah seorang tokoh yang paradoks dalam garis politik federal, ia sesungguhnya bukan dari kelompok bangsawan, juga bukan tokoh yang dikenal serta tidak memiliki pengaruh sebelumnya. Dia juga bukanlah seorang tokoh nasionalis dalam pengertian Republik, tetapi juga bukan seorang federalis yang fanatik. Namun Recomba menilai bahwa dia sudah lama dianggap tidak mempunyai prinsip dan termasuk salah seorang yang berambisi terhadap jabatan pada negara federal. Dalam politiknya Recomba ingin menampilkan kesan bahwa Dewan Penasehat itu bukan boneka ciptaan Belanda, melainkan pencerminan perwakilan rakyat, yang dikatakan telah dipilih secara demokratis, meskipun pemilihan anggota dewan itu sendiri sebenarnya tidak pernah terjadi demikian. Akan tetapi tokoh seperti Abdul Malik diperlukan sebagai jembatan Belanda berhubungan dengan pihak Republik (Zed, 1991: 372).

    Pada tanggal 30 Agustus 1948 NSS diresmikan. Abdul Malik diangkat menjadi Wali Negara, setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya R. Zainal Abidin, Mochtar Prabunegara dan Bustam (Pelita, 1 Desember 1948 Halaman 1). Upacara pelatikan Abdul Malik dilakukan oleh wakil Mahkota Belanda Dr. Beel di Mesjid Agung Palembang pada tanggal 28 Desember 1948.

    Dengan berdirinya NSS, sejak itu tugas Dewan Penasehat Sumatera Selatan membantu recomba Wijnmalen dianggap sudah selesai. Kedudukan dewan dalam NSS menjelma sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ini pemegang kekuasaan tertinggi, kedudukan dewan mewakili penduduk Sumatera Selatan. Namun demikian wewenang kekuasaan dijalankan oleh Wali Negara, masalah anggaran dan keuangan ditetapkan oleh Wali Negara dengan mengajukan anggaran belanja tahunan kepada dewan. Selanjutnya dewan mengirimkan rencana tersebut kepada Wali Negara dengan sebagai laporan pandangannya (Staatsblad van Indonesia tahun 1948 No. 326).

    Guna kelancaran menjalankan tugas Wali Negara bersama dewan membentuk departemen. Departemen urusan dalam negeri dipimpin oleh Alwi. Departemen pengajaran, kebudayaan, pengetahuan dan ibadat dipimpin oleh Mohammad Rasyid. Departemen pembangunan, perhubungan dan perairan dipimpin oleh R.M.Akip. Departemen kemakmuran dipimpin oleh Ir. H.A. Polderman. Departemen kehakiman dipimpin oleh Mr. F.P. Stocker (Investaris Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta 1944-1950 No. 104).

    Meskipun departemen urusan dalam negeri dikepalai oleh orang Indonesia bernama Alwi, tetapi oleh karena sebagian besar waktunya digunakan di Jakarta sebagai wakil Sumatera Selatan di BFO (Bijeenkoms Federal Overleg) yaitu lembaga yang mengurus pertemuan musyawarah federal. Maka praktis jabatan itu dipegang oleh orang Belanda bernama Mr. Van der Griend. Departemen kepolosian pada umunya dipegang oleh orang Indonesia-Belanda. Selain nama-nama ini masih banyak orang Belanda yang terlibat dalam jabatan-jabatan pemerintah. Seperti kepala dinas, bahkan wali kota dipegang oleh orang Belanda W.V.Doop. Hal ini menunjukan kekuasaan tertinggi Belanda tetap besar baik terselubung maupun secara terang-terangan.

    Dalam peraturan tata Negara Sumatera Selatan, wilayah yang termasuk dalam NSS adalah wilayah dalam keputusan pemerintah tanggal 30 Agustus 1948 nomor 4 (staadsblad nomor 204) yaitu wilayah Sumatera Selatan. Ibu kota negara adalah Palembang, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Menurut Kahin, meskipun Sumatera Selatan mempunyai status negara bagian selama delapan bulan keadaan wilayahnya hanya meliputi Karesidenan Palembang, kira-kira seperempat wilayah Sumatera Selatan (Kahin, 1995: 485).

    Sementara itu Abdul Malik selaku Wali Negara mengatakan ada beberapa daerah yang akan dimasukan secara sukarela ke dalam wilayah NSS, wilayah itu adalah daerah-daerah di Palembang, Bengkulu dan Jambi. Walaupun wilayah ini tidak sepenuhnya meliputi daerah-daerah di Sumatera Selatan tetapi hal ini cukup mewakili daerah Sumatera Selatan. Penduduk daerah-daerah ini secara budaya terikat dengan Sumatera Selatan dan melalui ungkapan secara bebas dan demokratis menyatakan harapan untuk bergabung dengan NSS. Dengan demikian semua orang yang berada di wilayah negara memiliki hak dan perlindungan yang sama.

    Meskipun NSS berdiri dan mendapat sambutan terutama dari kalangan federalis, namun sesungguhnya dukungan rakyat terhadap negara federal ini sangat lemah. Hal ini nampak jelas hampir semua negara federal di Indonesia tidak berkembang, setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal hasil persetujuan konferensi Meja Bundar itu pada dasarnya bukan bentuk yang berakar kepada kehendak penduduk.


Meleburnya Negara Sumatera Selatan Ke Negara Republik Indonesia
    Negara Sumatera Selatan berakhir tanggal 18 Maret 1950, umur negara ini hanya 17 bulan. Pada masa NSS berdiri keadaan daerah Palembang masih diliputi dengan suasana yang tidak aman, proses politik dijalankan secara paksa. Kondisi sosial dan ekonomi daerah Sumatera Selatan pada pertengahantahun 1948 tidak terlalu mengembirakan hal ini disebabkan oleh suasana perang. Rakyat mengalami kesulitan dalam menghadapi harga yang dirasakan cukup tinggi. Keadaan ini dapat mempengaruhi jalannya perekonomian di NSS yang mengandalkan hasil perkebunan karet, minyak dan batubara. Meskipun Abdul Malik mengaku harga karet cukup tinggi dan perdagangan mencapai kemajuan, ekspor karet perbulan mencapai 1,5 ton ekspor minyak mencapai 400.000 ton perbulan dan ekspor batubara 30.000 ton (Pelita, 1 Maret 1949 halaman 1). Namun demikian pendapatan itu belum dapat memenuhi anggaran belanja NSS berjumlah f70.000.000 pertahun, sedangkan pemasukan uang hanya f 15.000.000 pertahun (Pemandangan, 28 Januari 1950 Halaman 3).

    Setelah memperhatikan berbagai tuntutan penduduk yang menghendaki pembubaran Negara Sumatera Selatan, maka pada tanggal 18 Maret 1950 Abdul Malik menyerahkan kekuasaan kepada komisaris RIS Dr.M. Isa.

    Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi Negara Serikat. Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat. Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia.

Proses kembalinya ke NKRI:
1. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan,Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau.

2. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan Aceh.

3. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari : Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia.

4. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam Republik.

5. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS- NIS-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mendatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950.

6. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh : RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim.

7. Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD.

8. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUD’s ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.

9. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

    Indonesia mengalami perubahan bentuk Negara kesatuan menjadi Negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai Negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaanya di Indonesia membuat Negara ini sempat mengalami perubahan bentuk Negara.

    Terjadinya perubahan dari Negara federal menjadi Negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide Negara federal sesunguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal.

    Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena sistem federal digunakan oleh Belanda sebagai muslimat untuk menghancurkan RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Disamping itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Hal tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya pembentukan negara-negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demontrasi-demontrasi yang membentuk pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin RI termasuk yang ada dalam parlemen, bertekad untuk secepat mungkin menghapus sistem federal dan membentuk negara kesatuan.


DAFTAR PUSTAKA

Gde Agung Ide Anak Agung. 1985. Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat.        
    Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Kahin George MC Turnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia

     (terjemahan) Sebelas Maret University Press Bekerjasama Dngan Pustaka Sinar Harapan

Perwiranegara Ratu H. Alamsyah. 23 Februari 1985 Bahan Ceramah Garis-Garis Besar Sejarah 
     Perjuangan Rakyat Sumatera Bagian Selatan Pada Masa Perang Kemerdekaan. Penyelenggara 
     Universitas Sriwijaya

Perwiranegara Ratu H. Alamsyah. 1987. Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Selatan 1945-1950. 
     Jakarta: PT. Karya Uni Press

Rauf Maswadi. 1999. Negara Kesatuan. (makalah). Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional. 
     Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia

Reid, J.S. Anthony. 1996. Revolusi Nasional Indonesia. (terjemahan) Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sair, Alian. Sumatera Selatan Dalam Kerangka Negara Federal Belanda. Palembang: FKIP 
     Universitas Sriwijaya
     http://eprints.unsri.ac.id/3681/1/2

Tohir, H. Warnak. 1983. Pertempuran 5 Hari 5 Malam Di Palembang. Jakarta: All Rights Reserved


Internet:
http://mediabacaan.blogspot.com/2013/03/tahun-1950-merupakan-periode-krusial.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan_Linggarjati
Reactions:

1 comment:

Recent Posts