Sejarah: Tanah-Orang Madura, Mengingat Kembali Peran Pulau Madura dan Masyarakatnya dalam Sejarah Nusantara

Tanah-Orang Madura : Mengingat Kembali Peran Pulau Madura dan Masyarakatnya dalam Sejarah Nusantara

       

Oleh : Arafah Pramasto

            Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang besar dan memiliki keragaman etnis beserta coraknya masing-masing. Dari Pulau Sumatera “Svarnadvipa”, Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan, Pulau Bali dengan pariwisatanya, Nusa Tenggara Barat dan Timur yang indah, Papua yang eksotis, Kepulauan Maluku yang heterogen, Pulau Sulawesi yang kental akan adatnya, dan Kalimantan yang sangat kaya. Etnis-etnis pun sangat beragam yang menyebar di wilayah-wilayah itu, mulsi dari Melayu, Batak, Jawa, Sunda, Osing, Bali, Sasak, Timor, Papua, Dayak dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan semuanya. Salah satu yang unik adalah Madura, sebuah nama bagi pulau ; Pulau Madura dan juga etnis ; Suku Madura. Suku Madura lebih sering menyebut diri mereka sebagai Oreng Madhură (terdengar seperti : Madureh) yang artinya Orang Madura. Beberapa etnis lainnya menyebut dirinya seperti Urang Awak (Suku Minang), atau Wong Kito Galo (Palembang), tapi orang Madura menyebutkan daerah asalnya, Pulau Madura, dalam menyebutkan identitas etnisnya. Ini memiliki arti bahwa masyarakat Madura mempunyai “rasa memiliki” pada daerah asalnya. Apa yang melatarbelakangi hal ini sebenarnya adalah nilai strategis Madura dan masyarakat di dalamnya yang ternyata dalam sejarah Nusantara (sebelum adanya konsep Indonesia), telah terbukti peranannya dibutuhkan oleh pihak diluar identitas Madura.

            Sejarawan Belanda, Dr. H. Kern berpendapat bahwa dahulu Pulau Madura merupakan sebuah wilayah yang bersatu dengan Pulau Jawa apabila didasarkan Kitab Negarakertagama, yang ditulis pada 1365 M oleh Mpu Prapanca. Kemudian terjadilah sebuah letusan gunung berapi disertai gempa yang menciptakan Selat Madura saat ini, sayangnya tidak disebutkan tahun kejadiannya dengan jelas.[1] Zainalfatah menyebut kejadian itu terjadi pada 929 M di Jawa terjadi letusan gunung berapi.[2] Nampaknya Zainalfatah merujuk pada kejadian perpindahan ibukota Mataram Kuno pada 929 M akibat letusan gunung berapi. Pendapat ini masih perlu dianalisis lagi mengingat letusan itu terjadi di daerah Jawa Tengah. Jelasnya Prof. Dr. A.G. Vreede dan R. Djojoadinegara dalam buku Handleiding tot de Beofening Van De Madoeresch taal, menceritakan informasi dari sebuah Lontar beraksara Arab tentang adanya (bentuk) awal pemerintahan di Pulau Madura. Dalam kisah tersebut dikatakan bahwa raja pertama di Madura adalah Raden Saghara yang merupakan anak dari Puri Bendhoro Ghung yang masih keturunan dari Jawa.[3] Sualiman Sadik meyakini bahwa kerajaan di Jawa yang menjadi asal Raden Saghara adalah Kalingga.[4] Sekalipun kedua tokoh ini cenderung imajinatif karena keduanya kemudian dikisahkan mengalami Moksa / menghilang secara ghaib,[5] setidaknya sudah ada panjelasan awal mengenai pemerintahan dan asal-usul identirtas Madura.

            Dalam catatan sejarah yang lebih pasti, Pulau Madura dalam sejarahnya memang menjadi bagian tak terlepaskan dari Pulau Jawa. Madura adalah Vassal atau kerajaan bawahan dari otoritas politik Jawa. Dalam Prasasti Sang Hyang Swadharma yang dikeluarkan oleh Raja Kertanegara dari Singasari, bertanggal 31 Oktober 1269 , dikisahkan mengenai pejabat istana yang bernama Bhanyak Wide yang bergelar Arya Wiraraja telah dipindahkan ke Sumenep di Madura Timur untuk menjadi seorang Adipati (Bupati) karena Raja Kertanegara merasa tidak percaya dengannya.[6] Perlu dicatat bahwa dalam tatanan pemerintahan Singasari kala itu terdapat empat tingkatan jabatan yang lebih rendah daripada jabatan Adipati yaitu Pati(h), Demang, Tumenggung , dan Rangga .[7] Peran Arya Wiraraja sangatlah besar dalam mengarsiteki pembentukan Kerajaan Majapahit. Dari sarannya kemudian Raden Wijaya mampu mendapat izin Jayakatwang yang telah membunuh Kertanegara mertua Raden Wijaya, untuk membuka hutan Trik (Tarik) sebagai cikal-bakal Kerajaan yang akan menjadi Imperium di Nusantara itu. Kitab Pararaton menceritakan waktu itu orang Madura-lah yang membabat / membuka alas (Duk makitinaruka dening Madura) dan menandai awal penemuan nama “Majapahit” (Kasub yan wonten wohing Maja dahat apahit rasanipun singgih ka ingaran ing Majapahit).[8] Hutan Tarik pun menjadi sebuah tempat bernama Majapahit yang mulai ramai, Raden Wijaya kemudian membangun keraton. Arya Wiraraja adalah inisiator yang membawa orang Madura untuk mendirikan Majapahit yang kelak akan besar namanya. Orang-orang Madura ini tidak langsung kembali setelah membuka Hutan Tarik, namun mereka tinggal untuk dilatih perang oleh Raden Wijaya. [9] Jadi, cikal-bakal angkatan perang Majapahit awalnya diisi oleh jajaran orang Madura. Peran orang Madura juga sangat dibutuhkan tatkala melakukan penyebuan terhadap Jayakatwang dan pengusiran tentara Mongol. Kitab Pararaton menceritakan rasa hutang budi yang amat besar dalam diri Raden Wijaya sehingga ia berjani untuk membagi tanah Jawa menjadi dua dan separuhnya untuk Arya Wiraraja.[10]

            Setelah melihat peran besar orang Madura dalam meletakkan batu pendirian Kerajaan Majapahit yang masyhur, ternyata masih ada beberapa peran besar lagi yang patut dicatatkan dalam sejarah. Seperti contohnya ialah di masa-masa awal Islam, Madura adalah sebuah wilayah yang memiliki kerajaan-kerajaan semi-independen dibawah pengaruh Demak. Seperti saat Pamekasan yang dipimpin oleh Ronggosukowati di masa pemerintahannya, Pamekasan harus menghadapi invasi Kerajaan Bali. Invasi ini dipercayai karena Madura pernah membantu Demak saat menyerbu Kerajaan Blambangan Hindu yang dianggap oleh pihak Bali sebagai nenek moyangnya. Disamping itu kita mendapatkan pertanyaan yang lebih besar lagi, mengapa Bali tidak langsung menyerbu Jawa / Demak apabila ditilik dari kedekatan geografis keduanya (antara wilayah ujung Jawa di Blambangan dengan Bali). Nampaknya Kerajaan Bali menilai Madura sebagai sebuah Entrepot penting sebelum menguasai wilayah-wilayah lainnya di pesisir Jawa. Menurut A. Sulaiman Sadik, penyerbuan Bali juga terjadi di seluruh wilayah lainnya di Madura. Di Pamekasan, pasukan Bali sempat menyerbu kedalam wilayah kota Pamekasan melalui aliran dari muara sungai. Tempat dimana pasukan Bali itu menambatkan (bahasa Madura : Acangcang) Jung-Jung (kapal) nya itu kini disebut sebagai Desa Jhungcangcang. Pasukan Bali langsung disambut oleh balatentara Pamekasan. Kemenangan pun berpihak pada kerajaan Pamekasan, sisa-sisa pasukan Bali melarikan diri dan selebihnya dan yang meminta penghidupan kepada masyarakat sekitar. Hingga kini masih ada keturunan pasukan Bali yang hidup di kawasan Jhungcangcang. [11] Dengan kegagalan invasi Bali di Madura, bahkan kekalahan serupa juga terjadi di Sumenep (dikenal sebagai Perang Ghirpapas), menunjukkan peran Pulau Madura sebagai daerah penyangga bagi geopolitik dalam hal ini adalah Jawa.

            Selanjutnya pada abad ke-17, tepatnya pada 27 April 1624, Daghregister (catatan harian) yang ditulis oleh Juru  Tulis VOC mengabarkan bahwa Cornelis Van Maseyck mendengar kabar dari Demak tentang rencana Mataram yang akan menyerang Surabaya. Pada periode ini angin politik telah menjadikan Mataram Islam mulai menggantikan kekuasaan Pajang dan Demak. Sultan Agung Hanyorokusumo yang memerintah Mataram saat itu tengah menyiapkan sebuah kesultanan besar namun ia menghadapi kenyataan bahwa ia harus menaklukkan daerah-daerah pesisir yang saat itu memiliki kedaulatan. Di Madura-salah satu wilayah yang diincar Mataram- terdapat beberapa kerajaan seperti Arosbaya, Blega, Madhegghan, Pacangan, Pamekasan, dan Sumenep. Kerajaan-kerajaan Madura dipimpin oleh keturunan-keturunan Majapahit, contohnya ialah Ronnggosukowati sebagai keturunan dari Raja Wikramawardhana.[12] Di masa Majapahit mereka disebut sebagai Kametowa (Raja Muda), namun setelah runtuhnya Majapahit dan di bawah pengaruh Demak, para penguasa Madura disebut Rato (Raja). Mataram yang merasa sebagai negeri “pengganti” atas kejayaan Majapahit, atas dasar pergantian politik dari Majapahit-Demak-Pajang hingga kekuasaan jatuh ke tangan Sutowijoyo- nenek moyang Sultan Agung. Mataram tidak mengakui kedaulatan wilayah pesisir, termasuk di Madura. Dalam Serat Kondho disebutkan gelar bagi para penguasa Madura sebagai Adipati.[13] Gelar ini terakhir kali disandang oleh penguasa Madura pada masa Singasari.

            Dalam Daghregister  dilaporkan bahwa perang antara Madura dan Mataram dimulai, dengan pendaratan pasukan Mataram, pada 1 Juli 1624. Menurut surat Tumenggung Baurekso di Kendal, Mataram merasa optimis dalam perang ini. Tentara Madura sendiri kala itu berada di bawah komando persatuan Pangeran Emmas yang menjadi Rato di Arosbaya.. Sebanyak 2000 prajurit Madura yang awalnya sudah kocar-kacir, dengan gagah berani kembali menyerbu pasukan Mataram sebagaimana disebutkan dalam Daghregister tertanggal 22 Agustus. Sebanyak 17 pembesar pasukan Mataram terbunuh, termasuk Adipati Sujanapura, seorang panglima Mataram. Tewasnya Sujanapura ditanggapi dengan pengiriman panglima Mataram lainnya, Panglima Juru Kiting yang terkenal itu.

            Kesultanan Mataram sebenarnya harus menebus kemenangannya dengan begitu mahal. Dalam persiapan awal penyerbuan Madura, Daghregister tanggal 1 Mei menyebutkan bahwa Kadipaten Kendal ditugaskan untuk mengirim semua laki-laki guna dilatih sebagai prajurit Mataram. Adipati Pragola yang memimpin Kadipaten Pati juga mendapatkan tugas yang sama dari Sultan. Untungnya Juru Kiting yang terkenal sakti itu mampu membawakan kemenangan kepada Mataram. Arosbaya yang pertama kali ditaklukkan setelah dengan kuatnya dipertahankan oleh Pangeran Emmas. Penguasa Arosbaya itu akhirnya melarikan diri ke Kediri. Penguasa Blega yang menyerah akhirnya ditangkap namun kemudian dibunuh di tengah jalan saat digiring ke Mataram, tepatnya di sebuah tempat yang bernama Jurang Jerro. Raden Praseno dari Sampang kemudian menyerah yang kelak dijadikan wakil Mataram sebagai Cakranengrat I. Berdasarkan Daghregister 15 September  dikabarkan bahwa Sultan Agung harus mengerahkan 80.000 prajurit yang diangkut oleh kapal-kapal, bahkan Mataram sampai kehabisan kapal untuk membawa komoditi beras ke Batavia. Kejadian ini terlihat dalam Daghregister tanggal 12 Oktober yang meyebutkan bahwa dua kerajaan yang paling sulit dikuasai adalah Pamekasan dan Sumenep. Penyerbuan ke wilayah Madura Timur memeang tidak disebutkan dalam Serat Kondho dan Babad Mataram. Sekalipun sedemikian memang dua sumber Mataram ini memang masih harus dipertanyakan otentisitas dan objektifitasnya. Sebagai contoh ialah dalam Serat Kondho disebutkan jumlah pasukan Madura sebanyak 100.000 , padahal dalam Daghregister tertanggal 22 Agustus, pasukan Madura yang kocar-kacir sebanyak 2000 orang, dengan kemungkinan jumlah awal prajurit Madura sekitar 10.000-25.000 orang. Hal tersebut (jumlah 100.000 orang), sangat tidak mungkin mengingat Madura bukanlah kesultanan besar seperti Mataram. Werdisastro dalam Bhabhad Songennep  memperkirakan perang terakhir invasi Mataram terjadi di Madura Timur. [14] Zainalfatah juga meyakini bahwa Pamekasan yang menolak menyerah pada Mataram akhirnya dibawah Ronggosukowati memilih Perang Puputan bersama seluruh punggawa Istana karena kekuatan yang tidak sebanding dengan Mataram.[15]

            Rangkaian sejarah yang telah diuraikan di atas bukanlah sebuah wacana untuk mengungkit kembali tentang apa yang telah terjadi, terutama tentang perang Mataram-Madura yang bisa dibilang cukup menyakitkan. Tapi yang perlu diteladani atau minimal diusahakan adalah bagaimana caranya bisa membuat sejarah masa lalu sebagai “Masa Depan”-sesuai dengan motto Historia Vitae Magistra (Sejarah menciptakan kebijaksanaan)-. Dalam masa-masa berikutnya, saat itu di Hindia Belanda, semua mata menjadi saksi bagaimana Thabrani, seorang putra Pamekasan yang menjadi pelopor Sumpah Pemuda.[16] Di zaman revolusi pun sejarah telah melihat putra Madura lainnya, Marsda Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma, terlahir di Sampang, [17] ia gugur saat ditugaskan untuk membeli persenjataan dari Thailand. Bersama rekannya, Marsma Iswahyudi ia membela NKRI di front Sumatera. Dalam bangkai pesawat jenisi Anderson yang ditemukan, hanya jasadnya yang ada, sedangkan Iswahyudi sendiri tidak diketahui kemana rimbanya. Ataupun seperti Wardiman, putra Pamekasan yang mampu membina karir hingga ke tingkat Menteri Pendidikan masa Orde Baru.

Sekarang Indonesia mendapatkan juga sosok-sosok seperti Andi Oktavian Latief, Shohibul Maromi, dan Ali Ichsanul Qauli yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah Olimpiade Fisika Internasional. Ditambah lagi Alyssa Diva Mustika yang menjuarai Olimpiade Matematika Internasional pada tahun 2011.

Mereka semua berprestasi bukan untuk diri dan identitas mereka semata. Seperti pendahulu-pendahulu Madura yang ikut meneteskan peluh dan darah untuk Majapahit, mempertahankan Madura dari invasi Bali, bahkan sekalipun Madura menolak diduduki oleh Mataram, tanpa takluknya Madura kemungkinan besar Mataram tidak akan pernah bisa menyatukan Jawa dan Sultan Agung tidak akan pernag diakui “Agung” dalam sejarah. Kini putra-putra Madura masih terus siap sedia mencucurkan peluhnya demi berkontribusi pada Indonesia yang mereka cintai ini. Sekalipun lebih sering kita dapati ironi tentang orang Madura sebagai “Penjual Sate” yang medok bahasanya, berkumis, dan pastinya hanya sebagai figuran di Layar Kaca. Ya (hanya) di Layar Kaca !.

---

[1] Dikutip dalam Kasdi, Amiruddin, Memahami Sejarah, Surabaya : UNESA University Press, 2001.

[2] Zainalfatah, R., Cara Pamarentaan e Polo Madhura ban Lo-Polo Sakobangnga, Pamekasan : t.p., 1951.

[3] Hadiwidjojo, R. Sunarto, Pamong Praja dan Sewindu Pembangunan Desa 1950-1960, Pamekasan : t.p., 1959.

[4] Sadik, A. Sulaiman, Sangkolan, Pamekasan : Dinas P dan K Kabupaten Pamekasan, 2006.

[5] Ibid

[6] Sukarto, M.M. , dalam Majalah Arkeologi edisi VII, 1989.

[7] Ibid

[8] Ibid

[9] Sadik, A. Sulaiman, Sangkolan, Pamekasan : Dinas P dan K Kabupaten Pamekasan, 2006.

[10] Ibid

[11]www.lontarmadura.com diakses 14/April/2014

[12] Sadik, A. Sulaiman, Sangkolan, Pamekasan : Dinas P dan K Kabupaten Pamekasan, 2006.

[13] Ibid

[14] Werdisastro, R., Babad Songennep, Sumenep :t.p., 1914.

[15] Zainalfatah, R., Cara Pamarentaan e Polo Madhura ban Lo-Polo Sakobangnga, Pamekasan : t.p., 1951.

[16] Sadik, A. Sulaiman, Sangkolan, Pamekasan : Dinas P dan K Kabupaten Pamekasan, 2006.

[17] www.tokohindonesia.com  diakses 26/April/2014

Kekuasaan Soekarno vs Maklumat No. X 1945

Latar Belakang

Perubahan Kekuasaan Konstitusional Pertama: adalah keputusan penggantian sistem kabinet presidensiil dengan kabinet parlementer. Sebab dengan demikian maka secara resmi mulai saat itu kekuasaan Soekarno sebagai Kepala Pemerintahan dilucuti, yang tinggal hanya kekuasaan sebagai Kepala Negara yang praktis kekuasaan sepenuhnya yang dimiliki Presiden Soekarno secara Penuh terbagi ke Lembaga yang sederajat dengan Presiden.

Bersamaan dengan itu mulailah di Indonesia berlaku demokrasi liberal. Perubahan sistem kenegaraan demikian itu tercapai berkat usaha Wakil Presiden “Bung Hatta”, yaitu pertama-tama dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X bulan Oktober 1945, yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya MPR/DPR melakukan tugas legisltif. Dengan demikian KNIP dari lembaga pembantu presiden menjadi lembaga yang sederajat dengan lembaga kepresidenan.

Kemudian KNIP yang dipimpin Syahrir ini lebih berhasil lagi dalam mendorong Pemerintah – Wakil Presiden Hatta untuk mengeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pendirian partai-partai politik (3Nopember 1945) dan pemberlakuan Kabinet Parlementer (14 Nopember 1945).

Seperti kita ketahui UUD 1945 menganut sistem kabinet presidensiil, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X Oktober 1945, yang diikuti pengumuman Peraturan Pemerintah bulan November tentang pendirian partai-partai politik dan pergantian sistem presidensiil menjadi parlementer, maka akibatnya mulai saat itu , presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan atau hak menentukan kebijakan jalannya pemerintahan, tapi hanya sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai simbol atau tukang stempel. Semua kebijakan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinetnya.

Sesungguhnya dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X secara yuridis tidaklah serta merta harus menghilangkan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi hanya perubahan status KNIP dari pembantu presiden menjadi lembaga legislatif yang sederajat kedudukannya dengan presiden dan yang bersama-sama presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu bisa dilihat dalam praktek ketatanegaraan Indonesia di era pemerintahan Soekarno (setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959), era Suharto (sampai 1998), dan pemerintahan-pemerintahan pada era reformasi, di mana meskipun ada lembaga legislatif (MPR/DPR) presiden tetap memegang kekuasaan konstitusional sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Dan dalam isi pembahasan makalah ini Penulis berusaha menyajikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada diri Penulis mengenai seluruh hal yang berkaitan dalam Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945, mulai dari “apa, mengapa dan bagaimana”, Penulis akan berusaha menjelaskan dengan bantuan sumber yang ada.

Masalah

Bagaimana latar belakang keluarnya Maklumat No. X 1945?

Apa penyebab dikeluarkannya Maklumat Presiden No. X 1945?

Mengapa kebijakan Bung Hatta mengenai Maklumat Wakil Presiden No. X dapat berpengaruh terhadap kekuasaan Presiden Soekarno?

Bagaimana dampak keluarnya Maklumat No. X 1945?

1. Latar Belakang Keluarnya Maklumat No. X

Pada bulan oktober 1945, kelompok kiri (sosialis) dalam KNIP[1] yang dipimpin oleh Sutan Syahrir berhasil menyusun kekuatan dan mendorong dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (BP-KNIP). Langkah berikut dari kelompok sosialis itu adalah mendorong terbentuknya kabinet parlementer. Sebagai langkah awal pembentukan pemerintahan parlementer adalah mengubah fungsi KNIP dari hanya sekedar badan penasehat menjadi badan legislatif yang sebenarnya. Untuk tujuan itu, mereka mengumpulkan dukungan 50 buah tanda tangan dari 150 anggotanya. Pada tanggal 7 Oktober 1945, petisi yang dihasilkan diserahkan kepada Presiden Soekarno. Adapun alasan yang diajukan BP-KNIP untuk memperkuat usulannya tersebut, sebagai berikut:

1. Adanya kesan politik bahwa kekuasaan presiden terlalu besar sehingga dikhawatirkan menjadi pemerintahan yang bersifat diktator.

2. Adanya propaganda belanda melalui NICA[2] yang menyiarkan isu politik bahwa pemerintah RI adalah pemerintah yang bersifat fasis, yang menganut sistem pemerintahan Jepang sebelum Perang Dunia II. Oleh karena itu, Belanda menganjurkan kepada dunia internasional agar tidak mengakui kedaulatan RI.

3. Untuk menunjukkan kepada dunia internasional, khususnya pihak sekutu, bahwa Indonesia yang baru merdeka adalah demokratis, bukan negara fasis buatan Jepang. (Wawan, 2003:35)

Dalam kondisi politik yang belum stabil, usul BP-KNIP tersebut diterima oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat tersebut ditandatangani oleh wakil presiden Moh. Hatta dalam kongres KNIP pada tanggal 16 Oktober 1945 dalam sidangnya pada tanggal 16-17 Oktober 1945 di Balai Muslimin, Jakarta. Isi maklumat tersebut terdiri dari 2 materi pokok berikut ini:

1. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Dasar Haluan Negara.

2. Berhubung gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tersebut, kekuasaan presiden, hanya dalam bidang eksekutif. Dengan demikian, kedudukan presiden sebagai yang diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. KNIP sebagai badan pembantu presiden dan sebagai lembaga pengganti MPR dan DPR sebelum terbentuk, dapat berfungsi sebagai badan legislatif(http://brainly.co.id/).

Ada suatu catatan menarik mengenai nomor maklumat yang diterbitkan ini, latar belakang sebab kejadiannya, ketika maklumat tersebut dibuat ternyata daftar urutan maklumat Wakil Presiden saat itu tidak dibawa oleh Sekretaris Negara mr. (meester in de rechten) Gafar, sehingga nomor urut maklumat tersebut untuk sementara tidak diisi dan hanya ditulis Maklumat Wakil Presiden No. X (maksudnya X tanda silang, alias kosong, belum ada nomor resmi) untuk kemudian kelak diganti dengan nomor urut yang sebenarnya. Tetapi belakangan tanda X tersebut tetap tidak diganti oleh sekretaris negara, selanjutnya maklumat tersebut latah disebut juga Maklumat No. X (dibaca ‘sepuluh’). PPLN Den Haag

(http://ppln.nl/sejarah-pemilu-maklumat-hatta-nomor-x-tahun-1945)                                          

2. Isi Maklumat Wakil Presiden No. X

Maklumat Wakil Presiden No. X[3]

KOMITE NASIONAL PUSAT

Pemberian Kekuasaan Legislatif

Kepada Komite Nasional Pusat

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SESUDAH MENDENGAR Pembicaraan Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaan yang hingga sekarang dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional dengan bantuan Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat da supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasioal Pusat;

MENIMBANG bahwa dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia selain Pemerintah;

MENIMBANG bahwa pasal tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat;

Memutuskan:

Bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Jakarta, 16 Oktober 1945

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MOHAMMAD HATTA

Dan setelah Maklumat Wakil Presiden No. X di atas dikeluarkan dan ditandatangani oleh Moh. Hatta telah resmi dewan “Badan Pekerja-Komite Nasional Pusat” atau yang disingkat BP-KNIP. Tidak lama setelah keluar Maklumat No. X terdapat salah faham mengenai fungsi kerja BP-KNIP dikhalayak umum, dikeluarkanlah surat edaran kedua mengenai Maklumat No. X yang berisikan penjelasan mengenai fungsi BP-KNIP dibentuk sesuai maklumat tersebut.

PENJELASAN MAKLUMAT

WAKIL PRESIDEN NO. X[4]

Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan, kewajiban, dan kekuasaan. Badan Pekerja Komite Nasional, yang dibentuk oleh rakyat pada tanggal 16/17 Oktober 1945 berhubung dengan Maklumat Wakil Presiden No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada umum seperti berikut:

Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat, diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengingat gentingnya keadaan, pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerjakan oleh sebuah Badan Pekerja.

Menurut putusan ini maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak:

a.       Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.

Ini berarti, bahwa Badan Pekerja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis-garis besar haluan Negara, Badan Pekerja tidak berhak ikut campur dalam kebijaksanaan (dagelijk beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata.

b.      Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang yang boleh mengenai segala macam urusan Pemerintah. Yang menjalankan Undang-Undang ini adalah Pemerintah, artinya: Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai yang dibawahnya.

Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewajiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanya Badan Pekerja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan Pemerintah (uitvoering).

Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden).

Kewajiban dan kekuasaan Badan Pekerja yang diterangkan diatas (a dan b) berlaku selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

                                                           

                                                                          Jakarta, 20 Oktober 1945.

                                                            BADAN PEKERJA KOMITE NASIONAL

                                                                                      KETUA

                                                                                    SYAHRIR

                                                                                     PENULIS

                                                                                  SOEWANDI

3. Keterkaitan Maklumat No. X Dengan Bung Hatta

Pada masa kekuasaan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta yang sebagai Dwi Tunggal[5] Pemimpin Indonesia menjadikannya suatu bentuk pemerintahan negara yang unik, pertentangan cara berpikir Bung Karno dan Bung Hatta membuat variasi dalam keputusan yang diambil, Wawan Tunggul Alam dalam tulisannya mengibaratkan Bung Karno dan Bung Hatta ini merupakan suatu koin bermata dua, beda pemikiran  tapi sama tujuan “dwi tunggal yang dualistik” (2003:ix), Soekarno revolusioner, Hatta reformis. Soekarno gandrung persatuan, Hatta memandang persatuan hanyalah alat. Soekarno menghendaki negara kesatuan, Mohammad Hatta ingin negara serikat. Soekarno anti-demokrasi parlementer, sedangkan Mohammad Hatta pendukung demokrasi parlementer. Soekarno menganggap voting merupakan tirani mayoritas, Mohammad Hatta menganggap voting merupakan jalan mufakat. Hal demikian yang membuat dua tandem ini mendapat julukan “Dwi-Tunggal”.

Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945 merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta yang menunjukan peran yang sangat besar dalam mengambil keputusan negara yang pada saat itu sebagai tandem dan rival Presiden Soekarno(Wawan, 2003:23).

Uniknya ketika menandatangani Maklumat Wakil Presiden No. X, Hatta menduduki posisi sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Indonesia kala itu memang memiliki model kepemimpinan yang unik dengan dwi-tunggal(1945). Model yang tak sama sekali dimiliki oleh Negara lain pada saat itu, hanya Indonesia. Hatta dan Soekarno yang dwi-tunggal memiliki hak dan kekuasaan yang sama. Maka selaku Wakil Presiden, Hatta juga memiliki kekuasaan menandatangani Maklumat No. X. Menurut Hatta, Maklumat No. X adalah wujud dari ketidaksetujuan dari beberapa orang dengan partai tunggal yang akan didirikan oleh Soekarno, sekaligus sebagai gambaran bahwa Indonesia merupakan negara Demokrasi(Rosihan, 1985:63).

4. Dampak Keluarnya Maklumat No. X 1945

Seperti kita ketahui UUD 1945 menganut sistem kabinet presidensiil, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X Oktober 1945, yang diikuti pengumuman Peraturan Pemerintah bulan November tentang pendirian partai-partai politik dan pergantian sistem presidensiil menjadi parlementer, maka akibatnya mulai saat itu , presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan atau hak menentukan kebijakan jalannya pemerintahan, tapi hanya sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai simbol atau tukang stempel. Semua kebijakan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinetnya.[6]

Sesungguhnya dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X secara yuridis tidaklah serta merta harus menghilangkan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi hanya perubahan status KNIP dari pembantu presiden menjadi lembaga legislatif yang sederajat kedudukannya dengan presiden dan yang bersama-sama presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu bisa dilihat dalam praktek ketatanegaraan Indonesia di era pemerintahan Soekarno (setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959), era Suharto (sampai 1998), dan pemerintahan-pemerintahan pada era reformasi, di mana meskipun ada lembaga legislatif (MPR/DPR) presiden tetap memegang kekuasaan konstitusional sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

5.  Kesimpulan

Seperti kita ketahui UUD 1945 menganut sistem kabinet presidensiil, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X Oktober 1945, yang diikuti pengumuman Peraturan Pemerintah bulan November tentang pendirian partai-partai politik dan pergantian sistem presidensiil menjadi parlementer, maka akibatnya mulai saat itu , presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan atau hak menentukan kebijakan jalannya pemerintahan, tapi hanya sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai simbol atau tukang stempel. Semua kebijakan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri bersama kabinetnya.

Sesungguhnya dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X secara yuridis tidaklah serta merta harus menghilangkan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi hanya perubahan status KNIP dari pembantu presiden menjadi lembaga legislatif yang sederajat kedudukannya dengan presiden dan yang bersama-sama presiden mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang.

Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat, diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengingat gentingnya keadaan, pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari akan dikerjakan oleh sebuah Badan Pekerja.

Menurut putusan ini maka Badan Pekerja berkewajiban dan berhak:

c.       Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.

Ini berarti, bahwa Badan Pekerja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis-garis besar haluan Negara, Badan Pekerja tidak berhak ikut campur dalam kebijaksanaan (dagelijk beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata.

d.      Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang yang boleh mengenai segala macam urusan Pemerintah. Yang menjalankan Undang-Undang ini adalah Pemerintah, artinya: Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai yang dibawahnya.

Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewajiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat (dan atas namanya Badan Pekerja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan Pemerintah (uitvoering).

Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah (Presiden).

Kewajiban dan kekuasaan Badan Pekerja yang diterangkan diatas (a dan b) berlaku selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Rosihan. 1985. Musim Berganti. Jakarta: Grafiti Press

Astuti, Lina Nur. 2011. Perjuangan Politik Mohammad Hatta Pada Masa Sistem _____Pemerintahan Parlementer(1948-1956). Surakarta: USM

Tunggal Alam, Wawan. 2003. Bung Hatta Dalam Perkembangan Politik Indonesia. _____Yogyakarta: Logos Wacana Ilmu.

Yuliantri, Rhoma Dwi Aria. 2012. DIKTAT Mata Kuliah “Sejarah Indonesia Kontemporer”. _____Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Internet:

http://brainly.co.id/

http://www.korwilpdip.org/17DJUM241205.htm/

http://www.korwilpdip.org/17DJUM241205.htm/

*catatan kaki

---

[1] Komite Nasional Indonesia Pusat, suatu badan atau lembaga yang menjadi penasehat presiden pada awal pemerintahan Indonesia.

[2] Netherland Indies Civil Administration, atau lembaga sipil pemerintahan Belanda di Indonesia pada awal kemerdekaan yang masih berjuang untuk mendapatkan kembali Indonesia ke dalam kekuasaan Pemerintahan Belanda.

[3] “Berita Republik Indonesia Tahun I No. 2 Halaman 10 Kolom 3”, Nomor surat ini sebenarnya ada riwayatnya adalah No. X bukan No. 10 seperti seringkali dimuat dalam surat-surat resmi. Didalam usulnya, Rapat Komite Nasional pada tanggal 16-10-1945 ada ketentuan, bahwa nama dewan itu adalah “Dewan Pekerja” (Working Comittee) dan Mr. Amir Syarifudin dan Sutan Syahrir diserahi wewenang dalam memilih anggota dan membentuk Dewan tersebut.

[4] Berita Republik Indonesia Tahun I No. I halaman 3 kolom 4

[5] “Dwi-Tunggal” duet atau tandem yang memiliki pemikiran yang berbeda terkadang memiliki tujuan yang sama, bagaikan dua mata koin.

[6] Dikutip dari http://www.korwilpdip.org/17DJUM241205.htm/ tulisan ini terbitan dari artikel PDIP pada tahun 2012