Selamat Datang | Selamat datang "Mahasiswa Baru Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya 2017" - Selamat Bergabung | Semoga artikel dan isi web HIMAPES Unsri ini dapat memberikan manfaat |17 AGUSTUS 1945-2016 "Perjuangan Bangsa Masih Berlanjut" MERDEKA!!! | Terima kasih sudah mengunjungi web kami | Viva Historia... #noHistory noFuture

Saturday, 20 December 2014

Sejarah: Pembentukan Negara Sumatera Selatan dan Politik Belanda

Negara Sumatera Selatan Dalam Bingkai Sejarah Nasional Indonesia
Oleh: Kms. Gerby Novario
Email: gerbynovario@gmail.com


    Negara Sumatera Selatan (NSS) salah satu negara bagian dalam negara federal di Indonesia, pemebentukannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan politik dan kondisi Indonesia pada masa revolusi. Pada masa itu, setelah Belanda kembali ke Indonesia berkembang dua pemikiran bentuk kenegaraan yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara federasi. Republik Indonesia menginginkan bentuk negara kesatuan sedangkan Belanda menghendaki bentuk negara federasi. Perselisihan antara kedua negara itu mulai menemukan persamaan persepsi sejak persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 Nopember 1946. Sejak saat itu penyelesaian konflik antara Indonesia-Belanda selalu mengacu pada kerangka pembentukan negara serikat.
   
Gambar 1. Negara-negara bagian pada masa RIS dan garis Van Mook yang fenomenal.
    Semenjak Belanda menginjakan kakinya untuk kedua kali di Indonesia, Belanda beranggapan bahwa bentuk bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia adalah adalah negara federal. Hal ini disebabkan karena perbedaan-perbedaan yang amat besar antara daerah satu dan lainnya di kepulauan Indonesia. Pandangan pemerintah Belanda ini bisa saja benar adanya karena negara federal memang cocok dengan masyarakat yang amat beragam dan bersifat majemuk dalam banyak hal seperti sosial, kultural, geografis, dan kekayaan sumber-sumber daya alam. Sistem federal memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang berbeda-beda itu untuk mengatur diri sendiri tanpa harus tunduk kepada pemerintah pusat yang cenderung mengatur secara nasional dengan mengabaikan ciri-ciri khas yang ada di berbagai daerah. Akan tetapi, sejarah telah menunjukan bahwa negara federal telah digunakan oleh penguasa pemerintah kolonial Belanda untuk memecahbelah rakyat Indonesia. Karena Belanda tidak mampu membubarkan Republik Indonesia dan mengalahkan kekuatan militernya maka Belanda membentuk sejumlah negara bagian yang akan bergabung menjadi negara federal untuk mengalahkan Indonesia (Rauf, 1998: 2).

    Sebagaimana diketahui ketika Belanda datang untuk kedua kalinya, tentunya Belanda mendapatkan keadaan yang sudah jauh berbeda dengan masa-masa kolonial sebelumnya, kemerdekaan Indonesia telah memberi semangat yang tinggi bagi rakyat untuk bahu membahu berjuang dan mendukung pemerintahan yang syah. Di balik ini Belanda tetap berkeinginan untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara jajahan. Untuk mencapai rencana ini, Belanda menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran Belanda dalam bentuk negara boneka. dengan mengirim DR. HJ. Van Mook sebagai Letnan Gubernur Jendral untuk dapat merubah ketatanegaraan Indonesia menjadi sebuah Negara boneka yang berbentuk federal.

    Van Mook mengusulkan supaya pemerintah Belanda beralih kepada susunan kenegaraan federal di Indonesia. Pemikiran ini dikongkretkan pada tanggal 25 November 1945 dan kemudian dipakai sebagai dasar di dalam pembicaraan selama Konferensi Malino pada bulan Juli 1946. Dalam konferensi ini wakil – wakil Kalimantan dan Indonesia Timur berkesimpulan bahwa dalam tertib ketatanegaraan Indonesia, federalis harus menjadi dasar suatu kesatuan tata negara yang meliputi seluruh Indonesia jadi bentuknya Negara Indonesia Serikat. Keterkaitan negara federal dengan keinginan Belanda untuk mempertahankan kekuasaanya di Indonesia diperkuat oleh kenyataan bahwa batas negara-negara bagian yang dibentuk Belanda di Sumatera dan Jawa adalah garis gencatan senjata yang dibuat oleh Belanda dan Republik Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa negara bagian tersebut adalah rekayasa Belanda. Politik Belanda dalam menciptakan negara federal di Sumatera Selatan didukung keadaan politik di Palembang ketika elite poitik dalam keadaan lemah, hal ini mempermudah Belanda memasukan politik dengan mempengaruhi orang-orang dapat diajak kerjasama.

    Pada bulan-bulan terkahir tahun 1945, keamanan di Palembang menjadi sulit karena terjadi banyak peristiwa. Di wilayah lain umunya pemerintahan daerah dapat berkerja terus dengan beberapa perubahan seperti penggantian tenaga Jepang oleh tenaga Indonesia.

    Letak geografis Palembang, sejak masa sebelum revolusi amat menarik. Letaknya yang relatif dekat dengan Batavia, menyebabkan Palembang lebih terintegarsi ke dalam lingkaran pengaruh pusat atau Batavia. Kehidupan perdagangan di kota ini didukung dengan tersediahnya hasil alam sperti karet, kopi dan barang komoditi lainnya. Peranan kota Palembang lebih penting lagi dengan adanya pelabuhan samudra Boom Baru yang dapat menampung kapal-kapal yang masuk dan keluar. Di samping itu terdapat juga stasiun kereta api Kertapati yang menjadi penghubung menuju Tanjung Karang, lewat stasiun ini barang-barang dapat dianngkut menuju pulau Jawa. Pada awal masa revolusi sudah terbuka jalan lewat darat dari arah selatan yaitu daerah Tannjung Karang dan Bengkulu. Selain itu dari daerah utara merupakan pintu masuk dari daerah Jambi dan daerah utara pulau Sumatera. Dengan lancarnya perhubungan ini, Palembang manjadi berkembang dalam bidang perdagangan.

    Posisi ini dapat menjadi kelebihan ataupun kerugian jika dilihat dari pendudukan bangsa asing di daerah ini. Karena itu dua bulan setelah proklamasi, tanggal 12 Oktober 1945 tentara Inggris telah mendarat di Palembang, di bawah pimpinan Letkol Carmichel. Kedatangan tentara ini dilengkapi pula dengan badan-badan pemerintahan seperti AMACAB (Allied Military Administration Civil Affair Branch) yaitu pemerintahan gabungan militer dan sipil sekutu bangsa Belanda dan Inggris. Bangsa Indonesia telah menduga kedatangan sekutu ini diboncengi tentara Belanda yang dilengkap dengan pemerintahan sipil yaitu NICA (Nederlandsn Indies Civil Administration) badan inilah yang dipersiapkan Belanda untuk menjajah Indonesia kembali. Masalah inilah nantinya menjadi pangkal perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Pasukan sekutu terus berkembang dengan cepat karena kedatangan mereka ke Palembang secra bergelombang. Rombongan yang kedua mendarat pada tanggal 13 Maret 1946 dipimpin oleh Brigadir Jenderal Hutchinson. Mereka mendesak pemerintah Indonesia agar dapat menempati lokasi-lokasi yang sebelumnya telah diduduki oleh tentara Jepang (Sempurnadjaja, 1995).

    Sementara itu pergantian kekuasaan dari Inggris ke Belanda terjadi tanggal 24 Oktober 1946, sejak itu Koloner Mollinger sebagai komandan tentara Belanda resmi menduduki Palembang. Kekuatan serdadu Belanda di Palembang pada saat penyerahan resmi tersebut sebesar 1 brigade yaitu brigadi Y yang langsung di bawah pimpinan Kolonel Mollinger yang merangkap sebagai komandan teritorial di Sumatera bagian Selatan. Wakil komandan brigade Y adalah letnan Kolonel D.J. Van Weel dengan kepala stafnya Mayor Van Der Veen. Markas Brigade berkedudukan di Talang Semut yang sebelumnya menjadi markas besar tentara Inggris. Pasukan Belanda ini sekaligus bertugas melindungi pemerintahan sipil Belanda di Palembang dikepalai oleh Mr. H.J. Wijnmalen dengan sekeretarisnya C. Van Grond (Perawiranegara, 1987: 43).

    Ide pemikiran Belanda untuk mendirikan negara federal di Indonesia disampaikan pertama kali kepada Perdana Menteri Sutan Syahrir, yang ketika itu menjadi kepala pemerintahan yang disenangi Belanda. Prakarsa kabinet Syahrir yang terus melanjutkan berdiplomasi dengan Belanda diawali dengan perundingan Linggarjati yang ditanda tangani tanggal 25 Maret 1947. Dalam pasal 2 dijelaskan pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia berkerjasama supaya segera membentuk Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat atas dasar demokrasi dan sistem federal (Ried, 1996: 188).

    Akan tetapi usaha Sutan Syahrir mencari perdamaian melalui perundingan Linggarjati mengalami kegagalan, Belanda sendiri yang paling utama tidak mematuhi beberapa keputusan dalam perundingan. Persetujuan ini telah dinodai dengan pelanggaran demi pelanggaran dan Palembang termasuk daerah yang pertama sekali melibatkan dirinya ke dalam kancah peperangan yang paling serius (Zed, 1991: 344).

Hubungan Agresi Militer Belanda I Dengan NSS     
     Pelaksanaan hasil perundingan Linggarjati yang tidak berjalan mulus menyebabkan pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

    Sebelum Belanda melancarkan agresinya yang pertama tanggal 21 Juli 1947, di Palembang terlebih dahulu sudah terjadi pertempuran besar yang dikenal dengan perang lima hari lima malam tanggal 1 sampai 5 januari 1947. Bagi Belanda menduduki Palembang sangatlah penting, Palembang dapat dijadikan batu loncatan untuk menuju pulau Jawa. Selain itu dalam segi kekuatan militer dan politik pendudukan Palembang akan menjadi pukulan moral bagi pasukan lainnya di Sumatera karena di Palembang organik Tentara Republik Indonesia (TRI) dan laskar yang terbaik persenjataanya. Untuk itulah Palembang harus diduduki. Dengan alasan inilah Belanda berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menduduki Palembang.

    Kehadiran Belanda di Palembang tidak banyak berbeda dengan Inggris, mereka memang benar-benar menunjukan keangkuhan, semua wilayah yang pital mereka duduki. Kebencian rakyat Palembang yang memuncak setelah Belanda merubah fungsi rumah sakit Charitas, yang dahulunya dikelola oleh golongan sipil Indonesia. Kemudian berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan segi praktisnya, pengelolaannya diserahkan kepada sekutu, sebab korban-korban dari sekutu juga banyak yang berjatuhan. Sayangnya makusud baik dari pemerintah Republik Indonesia disalahgunakan oleh sekutu dan Belanda. Mereka tidak lagi mengelola rumah sakit Charitas untuk mengabdi kemanusiaan tetapi merobah fungsi tradisional rumah sakit tersebut menjadi benteng pertahanan yang kuat dan strategis. Belanda beruntung karena rumah sakit Charitas letaknya di atas bukit, dengan kondisi seperti itu memudahkan Belanda pengawasi pergerakan rakyat Palembang yang akan membahayakan mereka. Selain itu pendudukan Charitas sangat tepat, memudahkan hubungan Belanda dalam menuju Talang Betutu dan Talang Semut.

    Belanda melaksanakan agresi militer tanggal 21 juli 1947 atau dengan istilah mereka aksi polisional(pengamanan). Peristiwa ini telah membawa akibat yang lebih tragis lagi. Sejak ini kekuatan militer dan pemerintahan sipil juga terusir ke luar kota, bahkan mundur secara berpindah-pindah tempat. Mula-mula ke Lahat dan kemudian ke tempat lain yaitu daerah huluan Lubuk Linggau yang berjarak sekitar 365 km dari kota Palembang. Pada awalnya, Sumatera Selatan tidak termasuk dalam kerangka pembentukan negara federal di Indonesia.

    Dalam keputusan konferensi Malino tamggal 16 sampai 22 Juli 1946, Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk terdiri dari Jawa, Sumatera, Timur Besar dan Kalimantan (Gde Agung, 1985: 114). Akan tetapi setelah persetujuan Linggarjati disepakati terdapat tiga daerah yang diakui menjadi daerah Republik yaitu Sumatera, Jawa dan madura. Dengan demikian Negara Indonesia Serikat hanya meliputi Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar.

    Pada awalnya, Sumatera Selatan tidak termasuk dalam kerangka pembentukan negara federal di Indonesia. Negara Sumatera Selatan baru beridiri tanggal 30 Agustus 1948, ini berarti perjuangan Indonesia menghadapi Belanda sudah berjalan panjang. Di Palembang sudah terjadi dua peristiwa besar yaitu pertempuran lima hari lima malam dan agresi militer pertama Belanda. Dua peristiwa ini telah berdampak besar terhadap perjuangan bangsa. Kekuatan Republik telah menjadi lemah, pemerintahan sipil dan militer di Palembang mengungsi ke luar kota. Kekosongan ini telah memudahkan Belanda menguasai kembali daerah Republik guna melaksanakan tujuan politik federalnya. Untuk mencapai tujuan ini sejak bulan Desember 1947 Belanda sudah merintis pemebentukan negara federal di Palembang dengan membentuk Badan Persiapan Negara Sumatera Selatan (BPNSS).

    Terbentuknya negara-negara federal di Indonesia sejak tahun 1946, tidak dapat dilepaskan dari kerangka sistem politik federal yang direkayasa oleh Dr. H.J.n Mook dan pengganti-penggantinya. Berbagai usaha Belanda lakukan, usaha nyata bagi Belanda setelah berhasil membentuk Recomba, yang menjadi mesin pemerintahan tandingan terhadap organ pemerintahan Republik. Di samping menjalankan kegiatan sehari-hari, Recomba juga mensiasati berdirinya negara-negara federal di setiap daerah pendudukan Belanda setelah agresi militer Belanda pertama.

    Recomba Sumatera Selatan dipimpin oleh Wijnmalen. Sejak berdiri, Wijnmalen sudah mulai mendekati beberapa orang yang kira-kira dapat mendukung Belanda. Dapat dikatakan bahwa orang-orang Indonesia yang mendukung sistem politik federal di setiap negara bagian itu merupakan minoritas saja dibandingkan dengan yang benar-benar pro Republik. Mereka adalah kelompok-kelompok masyarakat dengan motivasi-motivasi yang berbeda. Menurut Kahin ada lima kelompok, klasifikasi ini mungkin akan membantu memahami motivasi golongan-golongan federal di Sumatera Selatan, mereka adalah pertama para bangsawan lokal yang takut kehilangan kedudukan politik dan ekonomi di bawah pemerintahan Republik. Kedua golongan yang tidak puas dengan kedudukan mereka di bawah Republik Indonesia. Ketiga, khusus untuk Sumatera Timur para pendukung federal di daerah ini para pegawai negeri yang profesional korban revolusi sosial. Ketika terjadi kekacauan politik yang dipimpin oleh orang-orang komunis tidak hanya bangsawan lokal yang pro Belanda saja dibunuh akan tetapi anggota keluarga yang pro Republik pun menjadi sasaran. Mereka berlindung di bawah kekuasaan Belanda dan Inggris. Ketika pemerintah Republik berdiri kembali, beberapa dari mereka menyesali keputusan yang mereka ambil, tetapi cap kolaboratur sudah melekat pada diri mereka.

    Golongan keempat adalah orang yang ikut serta dalam negara federal ini terdiri dari orang yang benar-benar pro Republik, tetapi dengan sukarela berpartisipasi dalam parlemen itu. Mereka yakin bahwa perbuatan itu sedikit banyak dapat mengimbangi sikap anti Republik dari para bangsawan dan oportunis yang mencari keuntungan diri sendiri yang biasanya menjadi unsur dominan dalam pemerintahan itu. Kelima adalah golongan yang memberikan dukungan pasif dengan alasan ekonomi. Sebagian besar mereka terdiri dari para pegawai negeri dan buruh terampil mengalami kesulitan ekonomi akibat pendudukan Jepang. Berkerjasama atau menganggur itulah ucapan Belanda untuk menakut-nakuti, yang sangat mencemaskan mereka, yang tidak mau berkerjasama dianggap Belanda sebagai suatu perlawanan, jika sudah begini biasanya mereka ditangkap dan dipenjarakan (Kahin, 1995: 444-445).

    Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan penyerbuan besar-besaran ke seluruh pertahanan pejuang di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan. Penyerbuan ini dinamakan Aksi Militer I. Akibat aksi militer Belanda ini, pusat keresidenan terpaksa dipindah dari Palembang ke Lahat. Belanda kemudian melancarkan aksi militer II yang menghasilkan pendudukan atas Ibukota RI, Yogyakarta. Selain itu, Belanda juga berhasil menduduki daerah-daerah lain, termasuk Sumatera Selatan. Selama menduduki daerah ini, Belanda membentuk Negara Sumatera Selatan dengan Abdul Malik sebagai wali negaranya.

Bentuk Pemerintahan Negara Sumatera Selatan
    Dominasi Belanda dalam pendirian Negara Sumatera Selatan dapat dilihat ketika Belanda Mendirikan Dewan Penasehat, yang nantinya akan bertugas memberikan nasehat kepada Recomba dalam beberapa hal yang penting mengenai pemerinntahan. Pada tanggal 6 April dibentuklah Dewan Penasehat anggotanya berjumlah 36 orang, dengan rincian 30 anggota orang Indonesia, 2 orang Belanda, 2 orang Cina, 1 orang Arab dan 1 orang India. 30 orang Indonesia tersebut terdiri dari 9 orang kepala Marga (dipilih), 13 orang wakil penduduk Marga (dipilih). 5 orang wakil penduduk Indonesia dari Haminte kota Palembang (diangkat). 1 orang wakil Alim Ulama (diangkat) dan 2 orang wakil gerakan buruh Indonesia termasuk buruh perusahan minyak (Staatsblad Negara Sumatera Selatan 1949 Nomor 2).

    Walaupun Belanda menyatakan sistem pemilihan dilakukan sendiri oleh penduduk secara demokratis. Akan tetapi dominasi Belanda dalam pelaksanaan pemilihan cukup besar, bahkan hampir semua anggota Dewan ini memenuhi keinginan Belanda dengan tidak menghiraukan pendapat rakyat. Sikap Belanda ini telah membawa suasana menjadi panas, hampir di seluruh daerah pemilihan terjadi kekerasan.

     Setelah melewati beberapa proses akhirnya Belanda berhasil menyelesaikan pemilihan itu, pemilihan Ketua Dewan Penasehat diikuti 4 orang dengan rincian suara Abdul Malik mendapat 4 suara, Zainudin Darmo 29 suara, Raden Hanan 6 suara, Raden Usman Azhari 6 suara. Dengan demikian Abdul Malik terpilih menjadi ketua (Algemeen Secretarie 1945-1950).

    Terpilihnya Abdul Malik sebagai ketua dewan sangat sesuai dengan keinginan Belanda yang selama ini memang dipromosikan. Abdul Malik adalah seorang tokoh yang paradoks dalam garis politik federal, ia sesungguhnya bukan dari kelompok bangsawan, juga bukan tokoh yang dikenal serta tidak memiliki pengaruh sebelumnya. Dia juga bukanlah seorang tokoh nasionalis dalam pengertian Republik, tetapi juga bukan seorang federalis yang fanatik. Namun Recomba menilai bahwa dia sudah lama dianggap tidak mempunyai prinsip dan termasuk salah seorang yang berambisi terhadap jabatan pada negara federal. Dalam politiknya Recomba ingin menampilkan kesan bahwa Dewan Penasehat itu bukan boneka ciptaan Belanda, melainkan pencerminan perwakilan rakyat, yang dikatakan telah dipilih secara demokratis, meskipun pemilihan anggota dewan itu sendiri sebenarnya tidak pernah terjadi demikian. Akan tetapi tokoh seperti Abdul Malik diperlukan sebagai jembatan Belanda berhubungan dengan pihak Republik (Zed, 1991: 372).

    Pada tanggal 30 Agustus 1948 NSS diresmikan. Abdul Malik diangkat menjadi Wali Negara, setelah berhasil mengalahkan lawan-lawannya R. Zainal Abidin, Mochtar Prabunegara dan Bustam (Pelita, 1 Desember 1948 Halaman 1). Upacara pelatikan Abdul Malik dilakukan oleh wakil Mahkota Belanda Dr. Beel di Mesjid Agung Palembang pada tanggal 28 Desember 1948.

    Dengan berdirinya NSS, sejak itu tugas Dewan Penasehat Sumatera Selatan membantu recomba Wijnmalen dianggap sudah selesai. Kedudukan dewan dalam NSS menjelma sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga ini pemegang kekuasaan tertinggi, kedudukan dewan mewakili penduduk Sumatera Selatan. Namun demikian wewenang kekuasaan dijalankan oleh Wali Negara, masalah anggaran dan keuangan ditetapkan oleh Wali Negara dengan mengajukan anggaran belanja tahunan kepada dewan. Selanjutnya dewan mengirimkan rencana tersebut kepada Wali Negara dengan sebagai laporan pandangannya (Staatsblad van Indonesia tahun 1948 No. 326).

    Guna kelancaran menjalankan tugas Wali Negara bersama dewan membentuk departemen. Departemen urusan dalam negeri dipimpin oleh Alwi. Departemen pengajaran, kebudayaan, pengetahuan dan ibadat dipimpin oleh Mohammad Rasyid. Departemen pembangunan, perhubungan dan perairan dipimpin oleh R.M.Akip. Departemen kemakmuran dipimpin oleh Ir. H.A. Polderman. Departemen kehakiman dipimpin oleh Mr. F.P. Stocker (Investaris Arsip Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta 1944-1950 No. 104).

    Meskipun departemen urusan dalam negeri dikepalai oleh orang Indonesia bernama Alwi, tetapi oleh karena sebagian besar waktunya digunakan di Jakarta sebagai wakil Sumatera Selatan di BFO (Bijeenkoms Federal Overleg) yaitu lembaga yang mengurus pertemuan musyawarah federal. Maka praktis jabatan itu dipegang oleh orang Belanda bernama Mr. Van der Griend. Departemen kepolosian pada umunya dipegang oleh orang Indonesia-Belanda. Selain nama-nama ini masih banyak orang Belanda yang terlibat dalam jabatan-jabatan pemerintah. Seperti kepala dinas, bahkan wali kota dipegang oleh orang Belanda W.V.Doop. Hal ini menunjukan kekuasaan tertinggi Belanda tetap besar baik terselubung maupun secara terang-terangan.

    Dalam peraturan tata Negara Sumatera Selatan, wilayah yang termasuk dalam NSS adalah wilayah dalam keputusan pemerintah tanggal 30 Agustus 1948 nomor 4 (staadsblad nomor 204) yaitu wilayah Sumatera Selatan. Ibu kota negara adalah Palembang, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Menurut Kahin, meskipun Sumatera Selatan mempunyai status negara bagian selama delapan bulan keadaan wilayahnya hanya meliputi Karesidenan Palembang, kira-kira seperempat wilayah Sumatera Selatan (Kahin, 1995: 485).

    Sementara itu Abdul Malik selaku Wali Negara mengatakan ada beberapa daerah yang akan dimasukan secara sukarela ke dalam wilayah NSS, wilayah itu adalah daerah-daerah di Palembang, Bengkulu dan Jambi. Walaupun wilayah ini tidak sepenuhnya meliputi daerah-daerah di Sumatera Selatan tetapi hal ini cukup mewakili daerah Sumatera Selatan. Penduduk daerah-daerah ini secara budaya terikat dengan Sumatera Selatan dan melalui ungkapan secara bebas dan demokratis menyatakan harapan untuk bergabung dengan NSS. Dengan demikian semua orang yang berada di wilayah negara memiliki hak dan perlindungan yang sama.

    Meskipun NSS berdiri dan mendapat sambutan terutama dari kalangan federalis, namun sesungguhnya dukungan rakyat terhadap negara federal ini sangat lemah. Hal ini nampak jelas hampir semua negara federal di Indonesia tidak berkembang, setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal hasil persetujuan konferensi Meja Bundar itu pada dasarnya bukan bentuk yang berakar kepada kehendak penduduk.


Meleburnya Negara Sumatera Selatan Ke Negara Republik Indonesia
    Negara Sumatera Selatan berakhir tanggal 18 Maret 1950, umur negara ini hanya 17 bulan. Pada masa NSS berdiri keadaan daerah Palembang masih diliputi dengan suasana yang tidak aman, proses politik dijalankan secara paksa. Kondisi sosial dan ekonomi daerah Sumatera Selatan pada pertengahantahun 1948 tidak terlalu mengembirakan hal ini disebabkan oleh suasana perang. Rakyat mengalami kesulitan dalam menghadapi harga yang dirasakan cukup tinggi. Keadaan ini dapat mempengaruhi jalannya perekonomian di NSS yang mengandalkan hasil perkebunan karet, minyak dan batubara. Meskipun Abdul Malik mengaku harga karet cukup tinggi dan perdagangan mencapai kemajuan, ekspor karet perbulan mencapai 1,5 ton ekspor minyak mencapai 400.000 ton perbulan dan ekspor batubara 30.000 ton (Pelita, 1 Maret 1949 halaman 1). Namun demikian pendapatan itu belum dapat memenuhi anggaran belanja NSS berjumlah f70.000.000 pertahun, sedangkan pemasukan uang hanya f 15.000.000 pertahun (Pemandangan, 28 Januari 1950 Halaman 3).

    Setelah memperhatikan berbagai tuntutan penduduk yang menghendaki pembubaran Negara Sumatera Selatan, maka pada tanggal 18 Maret 1950 Abdul Malik menyerahkan kekuasaan kepada komisaris RIS Dr.M. Isa.

    Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi Negara Serikat. Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat. Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia.

Proses kembalinya ke NKRI:
1. Beberapa negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan RI, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan,Negara Sumatra Selatan, Negara Kaltim, Kalteng, Dayak, Bangka, Belitung dan Riau.

2. Negara Padang bergabung dengan Sumatra Barat, Sabang bergabung dengan Aceh.

3. Tanggal 5 April 1950 RIS hanya terdiri dari : Negara Sumatra Timur, Negara Indonesia Timur, Republik Indonesia.

4. Ketiga negara ini (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatra Timur) kemudian bersama RIS sepakat untuk kembali ke negara kesatuan dan bukan melabur ke dalam Republik.

5. Pada tanggal 3 April 1950 dilangsungkan konferensi antara RIS- NIS-NST. Kedua negara bagian tersebut menyerahkan mendatnya kepada perdana Menteri RIS Moh. Hatta pada tanggal 12 Mei 1950.

6. Pada 19 Mei 1950 diadakan kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh : RIS oleh Moh. Hatta, RI oleh dr. Abdul Halim.

7. Hasil kesepakatan “ NKRI akan dibentuk di Jogjakarta, dan pembentukan panitia perancang UUD.

8. Pada 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD’S 1950. Ini menunjukkan akan terjadi perubahan. UUD’s ini di sahkan oleh presiden RIS. UUD RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS.

9. Pada 17 Agustus 1950. RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan.

    Indonesia mengalami perubahan bentuk Negara kesatuan menjadi Negara federal bukan saja disebabkan oleh faktor dalam negeri, tetapi ada hubungannya dengan kehadiran Belanda. Kuatnya keinginan Belanda sebagai Negara koloni untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaanya di Indonesia membuat Negara ini sempat mengalami perubahan bentuk Negara.

    Terjadinya perubahan dari Negara federal menjadi Negara kesatuan tidak dapat disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide Negara federal sesunguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang sepertinya takut negerinya tidak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal.

    Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal itu tidak disenangi oleh sebagian besar rakyat Indonesia, karena sistem federal digunakan oleh Belanda sebagai muslimat untuk menghancurkan RI selain itu bentuk negara serikat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Disamping itu, konstitusi federal dianggap hanya menimbulkan perpecahan. Hal tersebut mendorong keinginan untuk kembali ke negara kesatuan. Pada dasarnya pembentukan negara-negara bagian adalah keinginan Belanda, bukan kehendak rakyat karena Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dalam RIS. Rapat-rapat umum diselenggarakan di berbagai daerah, juga demontrasi-demontrasi yang membentuk pembubaran RIS. Sebagian dari pemimpin RI termasuk yang ada dalam parlemen, bertekad untuk secepat mungkin menghapus sistem federal dan membentuk negara kesatuan.


DAFTAR PUSTAKA

Gde Agung Ide Anak Agung. 1985. Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat.        
    Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Kahin George MC Turnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia

     (terjemahan) Sebelas Maret University Press Bekerjasama Dngan Pustaka Sinar Harapan

Perwiranegara Ratu H. Alamsyah. 23 Februari 1985 Bahan Ceramah Garis-Garis Besar Sejarah 
     Perjuangan Rakyat Sumatera Bagian Selatan Pada Masa Perang Kemerdekaan. Penyelenggara 
     Universitas Sriwijaya

Perwiranegara Ratu H. Alamsyah. 1987. Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Selatan 1945-1950. 
     Jakarta: PT. Karya Uni Press

Rauf Maswadi. 1999. Negara Kesatuan. (makalah). Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional. 
     Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia

Reid, J.S. Anthony. 1996. Revolusi Nasional Indonesia. (terjemahan) Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sair, Alian. Sumatera Selatan Dalam Kerangka Negara Federal Belanda. Palembang: FKIP 
     Universitas Sriwijaya
     http://eprints.unsri.ac.id/3681/1/2

Tohir, H. Warnak. 1983. Pertempuran 5 Hari 5 Malam Di Palembang. Jakarta: All Rights Reserved


Internet:
http://mediabacaan.blogspot.com/2013/03/tahun-1950-merupakan-periode-krusial.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan_Linggarjati

Agresi Militer Belanda I Di Indonesia dan Perjuangan Diplomatik Wakil Bangsa Indonesia Melawan Penjajah


"Operatie Product (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.
Gambar 1. Tampak pendaratan pasukan sekutu bersama NICA
Sedangkan Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara.
    Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persekmakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda.

Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer I
    Adapun tujuan Belanda mengadakan agresi militer I yaitu sebagai berikut:
1. Tujuan politik
Mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia dan menguasai kembali Indonesia sebagai tanah jajahan untuk dijadikan wilayah persemakmuran kerajaan Belanda dibawah kekuasaan Belanda.
2. Tujuan ekonomi
Merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor.
3. Tujuan militer
Menghancurkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Jika fase pertama dapat dicapai dengan baik, maka fase kedua, yaitu fase penghancuran RI secara sempurna akan dapat dilakukan. Namun agresi militer Belanda I ternyata tidak berhasil mencapai tujuan fase pertama. Ibukota RI memang terkepung dan hubungan ke luar negeri sulit karena pelabuhan-pelabuhan penting dikuasai oleh Belanda. Ekonomi RI mengalami kesulitan pula karena daerah RI yang merupakan penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Tetapi dalam usahanya menghancurkan TNI, Belanda mengalami kegagalan.


TNI dalam Perang Kemerdekaan I mempraktekkan sistem pertahanan linear (mempertahankan garis pertahanan) yang ternyata tidak efektif, sehingga TNI terusir dari kota-kota. Akan tetapi TNI tidak mengalami kehancuran, lalu bertahan di desa-desa. Kelak dalam Perang Kemerdekaan II TNI mempraktekkan siasat perang rakyat semesta dengan bergerilya.

Kronologis Terjadinya Agresi Militer I
    Sesudah penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras memaksakan interpretasi mereka sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara bagian yang akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat, sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini diawali dengan konferensi yang diselenggarakannya di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali. Di sana mereka berhasil membentuk negara boneka Indonesia Timur dengan dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda seperti Sukawati dan Anak Agung Gde Agung. Anak Agung Gde memang sejak awal sudah memusuhi pemuda-pemuda pro Republik di daerahnya, serta mengejar-ngejar dan menangkapinya.
    Memang tujuan utama Belanda penandatanganan Persetujuan Linggarjati ialah menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendaptkan pengakuan de facto dan juga de jure oleh beberapa negara, kembali menjadi satu negara bagian saja seperti juga negara-negara boneka yang didirikannya, yang akan diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara Indonesia Serikat. Langkah Belanda selanjutnya ialah memajukan bermacam-macam tuntutan yang pada dasarnya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan menjadikannya hanya negara bagian seperti negara boneka yang diciptakannya di Denpasar. Yang menjadi sasaran uatamanya ialah menghapus TNI dan perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, karena keduanya merupakan atribut negara berdaulat.
Semua tuntutan Belanda ditolak. Sementara itu keadaan keuangan Belanda sudah gawat, dan kalau masalah Indonesia tidak cepat diselesaikan maka besar kemungkinan Belanda akan bangkrut. Agresi militer pertama dilakukan Belanda berlatar dua pokok di atas, yaitu melenyapkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya, dan keadaan keuangan Belanda yang sangat gawat.


    Dalam serangan Belanda yang pertama itu mereka bermaksud hendak menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota perjuangan Republik Indonesia, dan menduduki daerah-daerah yang penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak dan batu baik di Sumatera maupun di Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil; mereka berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi perkebunan-perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan uang sejumlah US$ 300 juta, sedangkan biaya agresi militer diperhitungkan akan memakan US$ 200 juta, jadi masih ada ”untung” US$ 100 juta. Sasaran yang satu lagi, yaitu menduduki Yogyakarta tidak tercapai, karena pada tanggal 4 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian tembak menembak. Selanjutnya PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri atas tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh Belanda dan yang satu lagi dipilih bersama. Komisi Tiga Negara ini terdiri atas Amreika Serikat, Australia dan Belgia. Sjahrir memilih Australia, dan bukan India, karena India sudah dianggap oleh dunia sebagai pro Indonesia, sedangkan Australia adalah negara bangsa kulit putih, yang dianggap lebih obyektif pendiriannya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Perkiraan Belanda dengan mengadakan agresi militernya yang pertama meleset sama sekali; karena tanpa diperhitungkan sejak semula, bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertindak atas usul India dan Australia. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik di dalam PBB, di mana Uni Soviet juga memberikan dukungannya. Akan tetapi, peranan yang paling penting akhirnya dimainkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang lebih progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan pikiran sehat memberi mereka hak untuk menetukan perkembangan Indonesia, tetapi hak ini hanya dapat dijalankan dengan menghancurkan Republik terdahulu.  Sekutu-sekutu utama negeri Belanda terutama Inggris, Australia, dan Amerika (negara yang paling diandalkan Belanda untuk memberi bantuan pembangunan kembali di masa sesudah perang) tidak mengakui hak semacam itu kecuali jika rakyat Indonesia mengakuinya, yang jelas tidak demikian apabila pihak Belanda harus menyandarkan diri pada penaklukan militer. Mereka mulai mendesak negeri Belanda supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk memeriksa tindakan-tindakan Belanda.
Untuk pertama kali sejak PBB didirikan pada tahun 1945, badan ini mengambil tindakan mengentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa agresor agar menghentikan serangannya. Belanda yang menginginkan supaya masalah Indonesia dianggap sebagai suatu persoalan dalam negeri antara Belanda dan jajahannya, telah gagal, dan masalah Indonesia-Belanda menjadi menjadi masalah internasional. Kedudukan Republik Indonesia menjadi sejajar dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya.

Dampak Agresi Militer I bagi Bangsa Indonesia.
     Dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer I oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan penghentian tembak menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer Belanda langsung terhenti. Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pembersihan untuk mengamankan dareah-dareah yang telah didudukinya. Dalam gerakan pembersihan ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda, terutama di dareah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat dikuasai, umpamanya dareah sekitar Krawang-Bekasi
Di sekitar Bekasi beroperasi pasukan kita yang dipimpin oleh Lukas Kustrayo. Setelah pembentukan BKR ia langsung bergabung, dan pasukan yang dibentuknya beroperasi di sekitar Bekasi. Setelah Belanda meyerang pada bulan Juli 1947 Lukas tetap beroperasi di sana dan tetap menganggu kehadiran Belanda di daerah itu, juga setelah diadakan pengehentian tembak-menembak. Kegiatan Lukas sangat menjengkelkan Belanda, sehingga Lukas diberi julukan ”Tijger van West Jawa” (Harimau Jawa Barat). Belanda terus-menerus berusaha mengejar Lukas dan pasukannya, tetapi selalu tidak berhasil. Setelah mereka mengetahui bahwa Lukas bermarkas di desa Rawagede, mereka menyerbu desa itu pada tanggal 9 Desember 1947, dan lagi-lagi Lukas dan pasukannya lolos. dalam kemarahan dan frustasi karena usaha mereka tidak berhasil, pasukan Belanda menembaki rakyat desa Rawagede secara membabi buta dan membunuh 491 orang dewasa dan anak-anak. Kekejaman Belanda ini tidak pernah kita ungkapkan ke dunia luar, karena pada waktu itu memang kita tidak mempunyai aparat untuk melakukanya.


    Kekejaman Belanda lain yang dapat disebut adalah pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pada bulan Januari 1948 oleh pasukan Kapten Wasterling, yang juga tidak pernah dihukum. Juga peristiwa kapten api maut di Jawa Timur, ketika prajurit-prajurit Republik Indonesia yang tertawan oleh Belanda diamsukkan dalam gerbong kereta api yang kemudian ditutup rapat tanpa ventilasi, sehingga semua tawanan mati lemas karena kepanasan dan kehabisan udara.

 Pertempuran Rakyat Sumsel pada Agresi Militer I Belanda
1) Front Pertempuran Muara Enim
Pada tanggal 21 julin 1947 serdadu Belanda melancarkan serangan melalui semua jalur yang didukung oleh pesawat udara. Hampir semua lokasi pertahanan Bridge Pertempuran TNI dapat diterobos dalam waktu satu hari. Namun untuk dapat menguasai Prabumulih secara keseluruhan pasukan Belanda baru dapat merebutnya dari Pasukan Resiment XLV pada tanggal 22 Juli 1947 pukul 08.00 pagi.
Adanya perlawanan dan pertahanan yang gigih yang dilakukan oleh pasukan TNI dan laskar di Prabumulih dan sekitarnya, menyebabkan pasukan Belanda dari arah Baturaja mencoba untuk menggunting pertahanan TNI-Subkoss dan pemuda laskar dengan dua jalur. Pertama dari arah Baturaja kemudian berpencar dua, yang satu ke arah Semendo Area dan satu lagi ke arah Tanjung Enim, dan Jalur kedua, pasukan Belanda masuk melalui Suban Jeriji                                                     2) Front Pertempuran di Lahat Selama Agresi Militer I Belanda
Setelah pertempuran lima hari lima malam, markas subkoss berkedudukan di Lahat. Sedangkan markas Brigade Garuda merah berada di Prabumulih.Kedudukan markas sukoss di Lahat tidaklah berlangsung lama, karena pada bulan juli 1947 Belanda melakuakn Agresi Militernya yang pertama.Markas subkoss terpaksa dipindahkan kembali ke Lubuk Linggau.Begitu pula markas Brigade Garuda Merah akhirnya dipindahkan dari Prabumulih ke Muara Beliti. Pemindahan personil dan perlengkapan markas subkoss ke Lubuk Linggau dilakukan dengan angkutan kereta api.
Sebelum Belanda melakukan Agresi Militer 1, untuk mempertahankan daerah Lahat dibentuklah Brigade Garuda Dempo yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Harun Sohar, dan kemudian digantikan oleh Kolonel Hasan Kasim, membawahi tiga daerah pertahanan, yaitu
•         Daerah Lematang – Kikim dipimpin oleh Letnan Kolonel Harun Sohar kemudian diganti oleh Mayor Sai Husin
•         Daerah Semendo dipimpin oleh Kapten Hamid Jemair dan
•         Daerah Sukarame dipimpin oleh Letnan Satu Yahya Bahar
Daerah Lematang – Kikim terbagi atas tiga sektor yaitu :
Sektor I : Tinggi Hari dipimpin oleh Letnan satu Hutabarat dengan pos nya di Tinggi Hari Gumay, sedangkan daerah operasinya Kuba, Jati, Muara Siban, Selangis, dan Lahat.
Sektor II : Dipimpin oleh Letnan satu Nahwi daerah operasinya Pagar Gunung dan sekitarnya.
Sektor III : Dipimpin oleh Kapten A. Satar, daerah operasinya tanjung Mulak, Mingkik, pulau pinang dan sekitarnya.
3) Pertempuran di OKU
Sekitar awal bulan Agustus 1947 terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat dilupakan yaitu pencegatan kereta api oleh pasukan TNI-Subkoss bersama-sama rakyat yang dipimpin oleh seorang bekas serdadu Jepang yang bersimpati kepada pejuang pasukan TNI-Subkoss bernama Kemas Nanang. Pencegatan ini terjadi di antara halte Metur dengan stasiun Peninjauan, ketika sebuah kereta api membawa pasukan Belanda yang datang dari Palembang menuju Baturaja dicegat dan diserang, salah satu gerbong yang penuh dengan pasukan Belanda dapat diledakkan dengan lemparan sebuah granat tangan sehingga banyak menimbulakan korban tewas maupun luka-luka dipihak pasukan Belanda.
Terjadilah tembak-menembak dengan pasukan Belanda, tetapi pasukan TNI-Subkoss setelah menyerang lalu mundur dan menghilang masuk hutan. Korban di pasukan TNI-Subkoss tidak ada, sedangkan korban yang diderita oleh pasukan Belanda cukup banyak, Komandan pasukan Belanda memutuskan bahwa sebagian pasukan Belanda meneruskan perjalanan ke Baturaja dan sebagian lagi ke Palembang dengan membawa korban yang tewas dan luka-luka.
  
Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda
1. Taktik Perjuangan Untuk Menghadapi Belanda
Adapun taktik perjuangan untuk menghadapi Belanda yang dikemukakan Simbolon antara lain sebagai berikut :


  • Tentara Belanda memakai taktik penetrasi dengan mechanised spercheads, diikuti oleh pasukan-pasukan yang bermotor. Dengan sendirinya menghendaaki jalan-jalan atau openvelden untuk menggerakan spearheads tadi.
  • TNI-Subkoss harus berusaha untuk menghalang-halangi kemajuan spearheads tadi dengan jalan merusak jalan-jalan, jembatan-jembatan dan sebagainya untuk menghambat musuh, agar tidak dapat masuk ke daerah pertahanan TNI-Subkoss.
  • Taktik yang dipergunakan Belanda ialah untuk menghancurkan dan mengacau pertahanan linier dan statis. Dengan sendirinya, bila speahbeads sudah lolos dan maju dengan cepat untuk mendapat vitale punten, pertahanan akan pecah seperti terjadi di Payakabung.
  • Taktik bumi hangus akan dilakukan seluas-luasnya dalam daerah-daerah operasi.
  • Taktik-taktik diatas ditambah dengan taktik khusu, yaitu taktik Gerilya.
2. Keampuhan Strategi Diplomasi
    Harus daikui, TNI mengalami pukulan berat berat saat agresi militer Belanda I itu. Akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.Ketika itulah perjuangan diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu merdeka dan berdaulat.
Keberhasilan perjuangan diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB.Amerika Serikat menyerukan agar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Di tengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak.

     3) Perundingan Renville
    Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Commite of Good Offices (Komite Jasa-jasa Baik). Komite itu kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara(KTN). Anggota KTN terdiri atas wakil Australia, Richard Kiby, wakil Belgia, Paul van Zeeland, dan wakil Amerika Serikat, Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan permintaan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan permintaan pihak Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota KTN ketiga, yaitu Amerika Serikat.
Tugas pokok KTN adalah mecari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu, KTN menawarkan perundingan kepada kedua negara. Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan perundingan yang di luar wilayah pendudukan Belanda maupun wilayah Republik Indonesia. Tempat yang dimaksud adalah sebuah kapal AS bernama Renville, yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan itu terkenal dengan sebutan Perundingan Renville.
Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdullah Wijoyoatmojo. Perundingan berlangsung alot karena baik Indonesia maupun Belanda cenderung berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948, hasil Perundingan Renville disepakati dan ditandatangani.

Hasil Perundingan Renville:
  • Penghentian tembak-menembak.
  • Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
  • Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
  • Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda.
      Akibat Perundingan Renville, wilayah Indonesia yang diakui menjadi semakin sempit. Itulah sebabnya, hasil Perundingan Renville mengundang reaksi keras dari kalangan partai politik, hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. Bagi TNI, hasil prundingan itu mengakibatkan harus ditinggalkannya sejumalh wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun. Ketidakpuasan yang semakin memuncak terhadap hasil Perundingan Renville mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh.

#Sumber foto: Rusdi, site; disini

DAFTAR PUSTAKA
Nasution, AH. 1976. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 9, Sejarah-AD, Bandung: Angkasa.
O. E. Engelen, dkk. 1997. Lahirnya Satu Bangsa dan Negara. Yogyakarta: Universitas Indonesia.
Poesponegoro. Marwati Dj. 1884. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklefs, M. C. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Sudharmono. (1981). 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. Jakarta: Sekretariat Republik Negara Indonesia.
Yusuf, Syafruddin dkk. 2003. Sejarah dan Peranan SUBKOSS Dalam Perjuangan Rakyat SUMBAGSEL (1945 – 1950). Palembang : CV. Komring Jaya Putra

 Internet:
Wikipedia (2013). Sejarah Indonesia (1945–1949). [Online]. Tersedia: http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281945%E2%80%931949%29. Diakses tanggal 1 November 2014, pukul 18.31 WIB.
Eryadi. Intisari Pengetahuan Sosial Lengkap. [Online]. Tersedia: http://books.google.co.id/books?id=gtkd45lkfm8C&pg=PT345&lpg=PT345&dq=wilayah+Indonesia+diakui+berdasarkan+garis+demarkasi+garis+van+Mook&source=bl&ots=R3uNI0K8rt&sig=34IhWpdeyGF5bNTmYOXT7oTv50k&hl=en&sa=X&ei=4IjeUeXFBs_orQfWnYGgBA&redir_esc=y. Diakses tanggal 1 November, pukul 21.08 WIB
Gani Abdul Yusra Habib. (2010). Deru Radio Rimeraya. [Online]. Tersedia: http://cibro-gayo.blogspot.com/2010/03/deru-radio-rimeraya-expo-budaya-leuser.html (13
Juli 2013). Diakses tanggal 1 November, pukuk 22.21 WIB.

Saturday, 6 September 2014

Sejarah: Tanah-Orang Madura, Mengingat Kembali Peran Pulau Madura dan Masyarakatnya dalam Sejarah Nusantara

Tanah-Orang Madura : Mengingat Kembali Peran Pulau Madura dan Masyarakatnya dalam Sejarah Nusantara

       
Oleh : Arafah Pramasto

            Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang besar dan memiliki keragaman etnis beserta coraknya masing-masing. Dari Pulau Sumatera “Svarnadvipa”, Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan, Pulau Bali dengan pariwisatanya, Nusa Tenggara Barat dan Timur yang indah, Papua yang eksotis, Kepulauan Maluku yang heterogen, Pulau Sulawesi yang kental akan adatnya, dan Kalimantan yang sangat kaya. Etnis-etnis pun sangat beragam yang menyebar di wilayah-wilayah itu, mulsi dari Melayu, Batak, Jawa, Sunda, Osing, Bali, Sasak, Timor, Papua, Dayak dan banyak lagi yang tidak bisa disebutkan semuanya. Salah satu yang unik adalah Madura, sebuah nama bagi pulau ; Pulau Madura dan juga etnis ; Suku Madura. Suku Madura lebih sering menyebut diri mereka sebagai Oreng Madhură (terdengar seperti : Madureh) yang artinya Orang Madura. Beberapa etnis lainnya menyebut dirinya seperti Urang Awak (Suku Minang), atau Wong Kito Galo (Palembang), tapi orang Madura menyebutkan daerah asalnya, Pulau Madura, dalam menyebutkan identitas etnisnya. Ini memiliki arti bahwa masyarakat Madura mempunyai “rasa memiliki” pada daerah asalnya. Apa yang melatarbelakangi hal ini sebenarnya adalah nilai strategis Madura dan masyarakat di dalamnya yang ternyata dalam sejarah Nusantara (sebelum adanya konsep Indonesia), telah terbukti peranannya dibutuhkan oleh pihak diluar identitas Madura.
            Sejarawan Belanda, Dr. H. Kern berpendapat bahwa dahulu Pulau Madura merupakan sebuah wilayah yang bersatu dengan Pulau Jawa apabila didasarkan Kitab Negarakertagama, yang ditulis pada 1365 M oleh Mpu Prapanca. Kemudian terjadilah sebuah letusan gunung berapi disertai gempa yang menciptakan Selat Madura saat ini, sayangnya tidak disebutkan tahun kejadiannya dengan jelas.[1] Zainalfatah menyebut kejadian itu terjadi pada 929 M di Jawa terjadi letusan gunung berapi.[2] Nampaknya Zainalfatah merujuk pada kejadian perpindahan ibukota Mataram Kuno pada 929 M akibat letusan gunung berapi. Pendapat ini masih perlu dianalisis lagi mengingat letusan itu terjadi di daerah Jawa Tengah. Jelasnya Prof. Dr. A.G. Vreede dan R. Djojoadinegara dalam buku Handleiding tot de Beofening Van De Madoeresch taal, menceritakan informasi dari sebuah Lontar beraksara Arab tentang adanya (bentuk) awal pemerintahan di Pulau Madura. Dalam kisah tersebut dikatakan bahwa raja pertama di Madura adalah Raden Saghara yang merupakan anak dari Puri Bendhoro Ghung yang masih keturunan dari Jawa.[3] Sualiman Sadik meyakini bahwa kerajaan di Jawa yang menjadi asal Raden Saghara adalah Kalingga.[4] Sekalipun kedua tokoh ini cenderung imajinatif karena keduanya kemudian dikisahkan mengalami Moksa / menghilang secara ghaib,[5] setidaknya sudah ada panjelasan awal mengenai pemerintahan dan asal-usul identirtas Madura.
            Dalam catatan sejarah yang lebih pasti, Pulau Madura dalam sejarahnya memang menjadi bagian tak terlepaskan dari Pulau Jawa. Madura adalah Vassal atau kerajaan bawahan dari otoritas politik Jawa. Dalam Prasasti Sang Hyang Swadharma yang dikeluarkan oleh Raja Kertanegara dari Singasari, bertanggal 31 Oktober 1269 , dikisahkan mengenai pejabat istana yang bernama Bhanyak Wide yang bergelar Arya Wiraraja telah dipindahkan ke Sumenep di Madura Timur untuk menjadi seorang Adipati (Bupati) karena Raja Kertanegara merasa tidak percaya dengannya.[6] Perlu dicatat bahwa dalam tatanan pemerintahan Singasari kala itu terdapat empat tingkatan jabatan yang lebih rendah daripada jabatan Adipati yaitu Pati(h), Demang, Tumenggung , dan Rangga .[7] Peran Arya Wiraraja sangatlah besar dalam mengarsiteki pembentukan Kerajaan Majapahit. Dari sarannya kemudian Raden Wijaya mampu mendapat izin Jayakatwang yang telah membunuh Kertanegara mertua Raden Wijaya, untuk membuka hutan Trik (Tarik) sebagai cikal-bakal Kerajaan yang akan menjadi Imperium di Nusantara itu. Kitab Pararaton menceritakan waktu itu orang Madura-lah yang membabat / membuka alas (Duk makitinaruka dening Madura) dan menandai awal penemuan nama “Majapahit” (Kasub yan wonten wohing Maja dahat apahit rasanipun singgih ka ingaran ing Majapahit).[8] Hutan Tarik pun menjadi sebuah tempat bernama Majapahit yang mulai ramai, Raden Wijaya kemudian membangun keraton. Arya Wiraraja adalah inisiator yang membawa orang Madura untuk mendirikan Majapahit yang kelak akan besar namanya. Orang-orang Madura ini tidak langsung kembali setelah membuka Hutan Tarik, namun mereka tinggal untuk dilatih perang oleh Raden Wijaya. [9] Jadi, cikal-bakal angkatan perang Majapahit awalnya diisi oleh jajaran orang Madura. Peran orang Madura juga sangat dibutuhkan tatkala melakukan penyebuan terhadap Jayakatwang dan pengusiran tentara Mongol. Kitab Pararaton menceritakan rasa hutang budi yang amat besar dalam diri Raden Wijaya sehingga ia berjani untuk membagi tanah Jawa menjadi dua dan separuhnya untuk Arya Wiraraja.[10]
            Setelah melihat peran besar orang Madura dalam meletakkan batu pendirian Kerajaan Majapahit yang masyhur, ternyata masih ada beberapa peran besar lagi yang patut dicatatkan dalam sejarah. Seperti contohnya ialah di masa-masa awal Islam, Madura adalah sebuah wilayah yang memiliki kerajaan-kerajaan semi-independen dibawah pengaruh Demak. Seperti saat Pamekasan yang dipimpin oleh Ronggosukowati di masa pemerintahannya, Pamekasan harus menghadapi invasi Kerajaan Bali. Invasi ini dipercayai karena Madura pernah membantu Demak saat menyerbu Kerajaan Blambangan Hindu yang dianggap oleh pihak Bali sebagai nenek moyangnya. Disamping itu kita mendapatkan pertanyaan yang lebih besar lagi, mengapa Bali tidak langsung menyerbu Jawa / Demak apabila ditilik dari kedekatan geografis keduanya (antara wilayah ujung Jawa di Blambangan dengan Bali). Nampaknya Kerajaan Bali menilai Madura sebagai sebuah Entrepot penting sebelum menguasai wilayah-wilayah lainnya di pesisir Jawa. Menurut A. Sulaiman Sadik, penyerbuan Bali juga terjadi di seluruh wilayah lainnya di Madura. Di Pamekasan, pasukan Bali sempat menyerbu kedalam wilayah kota Pamekasan melalui aliran dari muara sungai. Tempat dimana pasukan Bali itu menambatkan (bahasa Madura : Acangcang) Jung-Jung (kapal) nya itu kini disebut sebagai Desa Jhungcangcang. Pasukan Bali langsung disambut oleh balatentara Pamekasan. Kemenangan pun berpihak pada kerajaan Pamekasan, sisa-sisa pasukan Bali melarikan diri dan selebihnya dan yang meminta penghidupan kepada masyarakat sekitar. Hingga kini masih ada keturunan pasukan Bali yang hidup di kawasan Jhungcangcang. [11] Dengan kegagalan invasi Bali di Madura, bahkan kekalahan serupa juga terjadi di Sumenep (dikenal sebagai Perang Ghirpapas), menunjukkan peran Pulau Madura sebagai daerah penyangga bagi geopolitik dalam hal ini adalah Jawa.
            Selanjutnya pada abad ke-17, tepatnya pada 27 April 1624, Daghregister (catatan harian) yang ditulis oleh Juru  Tulis VOC mengabarkan bahwa Cornelis Van Maseyck mendengar kabar dari Demak tentang rencana Mataram yang akan menyerang Surabaya. Pada periode ini angin politik telah menjadikan Mataram Islam mulai menggantikan kekuasaan Pajang dan Demak. Sultan Agung Hanyorokusumo yang memerintah Mataram saat itu tengah menyiapkan sebuah kesultanan besar namun ia menghadapi kenyataan bahwa ia harus menaklukkan daerah-daerah pesisir yang saat itu memiliki kedaulatan. Di Madura-salah satu wilayah yang diincar Mataram- terdapat beberapa kerajaan seperti Arosbaya, Blega, Madhegghan, Pacangan, Pamekasan, dan Sumenep. Kerajaan-kerajaan Madura dipimpin oleh keturunan-keturunan Majapahit, contohnya ialah Ronnggosukowati sebagai keturunan dari Raja Wikramawardhana.[12] Di masa Majapahit mereka disebut sebagai Kametowa (Raja Muda), namun setelah runtuhnya Majapahit dan di bawah pengaruh Demak, para penguasa Madura disebut Rato (Raja). Mataram yang merasa sebagai negeri “pengganti” atas kejayaan Majapahit, atas dasar pergantian politik dari Majapahit-Demak-Pajang hingga kekuasaan jatuh ke tangan Sutowijoyo- nenek moyang Sultan Agung. Mataram tidak mengakui kedaulatan wilayah pesisir, termasuk di Madura. Dalam Serat Kondho disebutkan gelar bagi para penguasa Madura sebagai Adipati.[13] Gelar ini terakhir kali disandang oleh penguasa Madura pada masa Singasari.
            Dalam Daghregister  dilaporkan bahwa perang antara Madura dan Mataram dimulai, dengan pendaratan pasukan Mataram, pada 1 Juli 1624. Menurut surat Tumenggung Baurekso di Kendal, Mataram merasa optimis dalam perang ini. Tentara Madura sendiri kala itu berada di bawah komando persatuan Pangeran Emmas yang menjadi Rato di Arosbaya.. Sebanyak 2000 prajurit Madura yang awalnya sudah kocar-kacir, dengan gagah berani kembali menyerbu pasukan Mataram sebagaimana disebutkan dalam Daghregister tertanggal 22 Agustus. Sebanyak 17 pembesar pasukan Mataram terbunuh, termasuk Adipati Sujanapura, seorang panglima Mataram. Tewasnya Sujanapura ditanggapi dengan pengiriman panglima Mataram lainnya, Panglima Juru Kiting yang terkenal itu.
            Kesultanan Mataram sebenarnya harus menebus kemenangannya dengan begitu mahal. Dalam persiapan awal penyerbuan Madura, Daghregister tanggal 1 Mei menyebutkan bahwa Kadipaten Kendal ditugaskan untuk mengirim semua laki-laki guna dilatih sebagai prajurit Mataram. Adipati Pragola yang memimpin Kadipaten Pati juga mendapatkan tugas yang sama dari Sultan. Untungnya Juru Kiting yang terkenal sakti itu mampu membawakan kemenangan kepada Mataram. Arosbaya yang pertama kali ditaklukkan setelah dengan kuatnya dipertahankan oleh Pangeran Emmas. Penguasa Arosbaya itu akhirnya melarikan diri ke Kediri. Penguasa Blega yang menyerah akhirnya ditangkap namun kemudian dibunuh di tengah jalan saat digiring ke Mataram, tepatnya di sebuah tempat yang bernama Jurang Jerro. Raden Praseno dari Sampang kemudian menyerah yang kelak dijadikan wakil Mataram sebagai Cakranengrat I. Berdasarkan Daghregister 15 September  dikabarkan bahwa Sultan Agung harus mengerahkan 80.000 prajurit yang diangkut oleh kapal-kapal, bahkan Mataram sampai kehabisan kapal untuk membawa komoditi beras ke Batavia. Kejadian ini terlihat dalam Daghregister tanggal 12 Oktober yang meyebutkan bahwa dua kerajaan yang paling sulit dikuasai adalah Pamekasan dan Sumenep. Penyerbuan ke wilayah Madura Timur memeang tidak disebutkan dalam Serat Kondho dan Babad Mataram. Sekalipun sedemikian memang dua sumber Mataram ini memang masih harus dipertanyakan otentisitas dan objektifitasnya. Sebagai contoh ialah dalam Serat Kondho disebutkan jumlah pasukan Madura sebanyak 100.000 , padahal dalam Daghregister tertanggal 22 Agustus, pasukan Madura yang kocar-kacir sebanyak 2000 orang, dengan kemungkinan jumlah awal prajurit Madura sekitar 10.000-25.000 orang. Hal tersebut (jumlah 100.000 orang), sangat tidak mungkin mengingat Madura bukanlah kesultanan besar seperti Mataram. Werdisastro dalam Bhabhad Songennep  memperkirakan perang terakhir invasi Mataram terjadi di Madura Timur. [14] Zainalfatah juga meyakini bahwa Pamekasan yang menolak menyerah pada Mataram akhirnya dibawah Ronggosukowati memilih Perang Puputan bersama seluruh punggawa Istana karena kekuatan yang tidak sebanding dengan Mataram.[15]
            Rangkaian sejarah yang telah diuraikan di atas bukanlah sebuah wacana untuk mengungkit kembali tentang apa yang telah terjadi, terutama tentang perang Mataram-Madura yang bisa dibilang cukup menyakitkan. Tapi yang perlu diteladani atau minimal diusahakan adalah bagaimana caranya bisa membuat sejarah masa lalu sebagai “Masa Depan”-sesuai dengan motto Historia Vitae Magistra (Sejarah menciptakan kebijaksanaan)-. Dalam masa-masa berikutnya, saat itu di Hindia Belanda, semua mata menjadi saksi bagaimana Thabrani, seorang putra Pamekasan yang menjadi pelopor Sumpah Pemuda.[16] Di zaman revolusi pun sejarah telah melihat putra Madura lainnya, Marsda Anumerta Abdul Halim Perdana Kusuma, terlahir di Sampang, [17] ia gugur saat ditugaskan untuk membeli persenjataan dari Thailand. Bersama rekannya, Marsma Iswahyudi ia membela NKRI di front Sumatera. Dalam bangkai pesawat jenisi Anderson yang ditemukan, hanya jasadnya yang ada, sedangkan Iswahyudi sendiri tidak diketahui kemana rimbanya. Ataupun seperti Wardiman, putra Pamekasan yang mampu membina karir hingga ke tingkat Menteri Pendidikan masa Orde Baru.
Sekarang Indonesia mendapatkan juga sosok-sosok seperti Andi Oktavian Latief, Shohibul Maromi, dan Ali Ichsanul Qauli yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah Olimpiade Fisika Internasional. Ditambah lagi Alyssa Diva Mustika yang menjuarai Olimpiade Matematika Internasional pada tahun 2011.
Mereka semua berprestasi bukan untuk diri dan identitas mereka semata. Seperti pendahulu-pendahulu Madura yang ikut meneteskan peluh dan darah untuk Majapahit, mempertahankan Madura dari invasi Bali, bahkan sekalipun Madura menolak diduduki oleh Mataram, tanpa takluknya Madura kemungkinan besar Mataram tidak akan pernah bisa menyatukan Jawa dan Sultan Agung tidak akan pernag diakui “Agung” dalam sejarah. Kini putra-putra Madura masih terus siap sedia mencucurkan peluhnya demi berkontribusi pada Indonesia yang mereka cintai ini. Sekalipun lebih sering kita dapati ironi tentang orang Madura sebagai “Penjual Sate” yang medok bahasanya, berkumis, dan pastinya hanya sebagai figuran di Layar Kaca. Ya (hanya) di Layar Kaca !.




[1] Dikutip dalam Kasdi, Amiruddin, Memahami Sejarah, Surabaya : UNESA University Press, 2001.
[2] Zainalfatah, R., Cara Pamarentaan e Polo Madhura ban Lo-Polo Sakobangnga, Pamekasan : t.p., 1951.
[3] Hadiwidjojo, R. Sunarto, Pamong Praja dan Sewindu Pembangunan Desa 1950-1960, Pamekasan : t.p., 1959.
[4] Sadik, A. Sulaiman, Sangkolan, Pamekasan : Dinas P dan K Kabupaten Pamekasan, 2006.
[5] Ibid
[6] Sukarto, M.M. , dalam Majalah Arkeologi edisi VII, 1989.
[7] Ibid
[8] Ibid
[9] Sadik, A. Sulaiman, Sangkolan, Pamekasan : Dinas P dan K Kabupaten Pamekasan, 2006.
[10] Ibid
[11]www.lontarmadura.com diakses 14/April/2014
[12] Sadik, A. Sulaiman, Sangkolan, Pamekasan : Dinas P dan K Kabupaten Pamekasan, 2006.
[13] Ibid
[14] Werdisastro, R., Babad Songennep, Sumenep :t.p., 1914.
[15] Zainalfatah, R., Cara Pamarentaan e Polo Madhura ban Lo-Polo Sakobangnga, Pamekasan : t.p., 1951.
[16] Sadik, A. Sulaiman, Sangkolan, Pamekasan : Dinas P dan K Kabupaten Pamekasan, 2006.
[17] www.tokohindonesia.com  diakses 26/April/2014

Recent Posts